Siapa Yang Sebenarnya Antek China?

Isu pro China selalu diarahkan kepada Presiden Joko Widodo yang dibumbui politik identitas di belakangnya. Hal tersebut akan semakin kuat dijadikan isu menjelang Pilpres 2019. Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo terlalu pro terhadap China. Hal ini sangat sensitif karena berkaitan dengan masalah ekonomi dan politik identitas. Oleh lawan politik dan oposisi, isu ini dapat dijadikan senjata politik untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Jika dilihat dari sisi ekonomi, kerjasama antara Indonesia dengan China meningkat signifikan. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan pada 2014 nilai inverstasi China hanya menyentuh angka US$ 800 juta atau sekitar Rp 10,8 trilliun untuk sekitar 501 unit proyek yang dikerjakan. Jumlah tersebut meningkat pada 2016 dengan investasi sekitar US$ 2,6 miliar atau sekitar Rp 35,2 triliun untu sekitar 1.734 unit proyek. Hal yang sama masih terlihat pada 2017, investasi China di Indonesia telah mencapai US$ 2,7 milliar pada periode Januari-September.

Upaya pemerintahan Jokowi menjalin kerjasama dengan China merupakan kerjasama negara dengan negara (G to G), semata-mata untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia serta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kerjasama tersebut untuk menguatkan sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, hingga hubungan antar masyarakat. Jadi sah-sah saja apabila seorang Presiden melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain untuk kemajuan negaranya.

Namun, akan berbeda halnya, jika seseorang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain, justru mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerintah negara yang bersangkutan. Apalagi jika orang tersebut sedang terlibat dalam kontestasi politik. Kondisi ini tentu dapat menunjukkan adanya suatu kepentingan politis antara kedua pihak tersebut.

Hal ini dilakukan oleh Calon Presiden Prabowo Subianto pada 26 September 2018 lalu menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, di rumah pribadinya, di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Duta Besar China, Xiao Qian lebih memilih menemui Prabowo di Padepokan Garudayaksa, ketimbang bertemu di rumah Kertanegara Jakarta atau di Kantor DPP Gerindra. Apa sebenarnya maksud dan tujuan kunjungan tersebut, sampai Xiao Qian bersedia menempuh perjalanan jauh sampai Hambalang, Bogor?

Dalam kunjungan tersebut, Qian mengucapkan selamat kepada Prabowo yang sudah resmi ditetapkan sebagai calon Presiden RI bersama calon Wakilnya Sandiaga Uno. Tidak hanya ucapan selamat yang diberikan, tetapi juga doa kepada Prabowo dan Partai Gerindra untuk kesuksesanya di Pemilu 2019. Kunjungan yang dilakukan oleh Xiao Qian termasuk kunjungan pribadi. Kunjungan pribadi tidak sama dengan kunjungan negara. Apabila seseorang menerima kunjungan pribadi dari tamu negara lain, tentunya ada maksud dan tujuan tertentu atas kunjungan tersebut.

Apa benar kunjungan yang dilakukan oleh Xiao Qian hanya sekedar mengucapkan selamat dan menyampaikan undangan China National Day? Tidak menutup kemungkinan dalam kunjungan tersebut terdapat agenda politik seperti perjanjian antara pihak China dengan Prabowo apabila nanti terpilih menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Janji China ke Prabowo, begitu juga sebaliknya janji Prabowo ke China untuk kepentingan politik. Jika memang demikian, siapa yang sebenarnya antek China? Belum apa-apa sudah mengadakan pertemuan untuk kepentingan politik. Bagaimana nanti kedepan?

TINGGALKAN BALASAN