Sekda NTB : Ketua BPPD Harus Bisa Bahasa Arab

Ir. H. Rosiady Sayuti, Sekda Provinsi NTB.

Mataram, Semaraknews – Telah diadakan rapat anggota penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB periode 2018 – 2024 yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata NTB pada Kamis (21/3) yang dihadiri oleh seluruh unsur penentu kebijakan, Kadispar NTB dan Sekda NTB.

Rapat tersebut telah menyepakati dan memutuskan secara musyawarah bahwa Ketua Fauzan Zakaria, Lc. M.Si, Wakil Ketua Nurhaedin dan Sekretaris Jasnawadi Wirajagat SS. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara rapat yang kemudian ditandatangani oleh sebagian peserta rapat. Namun, sebagian peserta rapat lainnya menolak menandatangani berita acara tersebut yang ini berarti telah terjadi pengkhiatan dan pembangakangan terhadap hasil keputusan rapat karena penolakan terjadi di luar rapat dan setelah berita acara dibuat dan ditandatangani (oleh sebagian peserta rapat).

Terkait hal tersebut, Ir. H. Rosiady Sayuti selaku Sekda Provinsi NTB yang ditemui pada Kamis (29/3) mengatakan seharusnya apabila ingin mengajukan protes dilakukan sebelum berita acara dibuat.

“Akhirnya sampai selesai rapat tidak ada yang protes, bahkan keputusan itu hanya tinggal menandatangi berita acara. Sehingga tidak boleh lagi ada musyawarah setelah itu. Etika berorganisasinya harus begitu,” jelasnya.

Sementara itu, Rosiady mengungkapkan bahwa saran dari Gubernur yaitu syarat menjadi Ketua BPPD harus memiliki keterampilan bahasa Arab, karena wisata NTB difokuskan untuk wisata halal, jadi ke Timur Tengah, tidak ada alasan yang lain.

“Intinya yang jelas saran dari Pak Gubernur dan saya, syarat ketua itu harus bisa bahasa Arab. Karena arahan kita kan paket Timur Tengah sudah jelas. Dari tim 9 itu hanya pak Fauzan yang bisa berbahasa arab dan terpilih. Selain itu, ustadz Fauzan Zakaria ini sudah dipakai oleh kementerian di pariwisata Indonesia bahkan dalam berbagai acara di Timur Tengah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda telah merencanakan akan segera melakukan pengukuhan terhadap kepengurusan BPPD NTB setelah semua menandatangani berita acara.

“Katakanlah dari 9 kemudian yang tanda tangan 5 orang, kan selesai,” tutupnya.

TINGGALKAN BALASAN