Sapu Bersih APK Pilkada Tahap 2 oleh Panwascam Lingsar Kab. Lombok Barat

Lombok Barat – Segenap tim diturunkan pemerintah Lombok Barat, khususnya Kecamatan Lingsar untuk melakukan penyisiran dan penurunan APK Pilkada yang menyalahi aturan pemasangan APK menurut KPU dan Bawaslu di wilayah Kec. Lingsar.  Tim yang dibentuk terdiri dari gabungan aparat pemerintah yang memiki wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam kegiatan ini khususnya ketertiban Pilkada Kab. Lombok Barat dan Pilkada NTB 2018.

“Sesuai dengan SK yang telah diturunkan Panwaslu tentang kegiatan penertiban APK di Kec. Lingsar, Panwas berlaku sebagai ketua pelaksana, KPU sebagai sekertarisnya, anggota pelaksana merupakan gabungan dari Satpol PP, Kepolisian, Panwas Desa, dan juga dari rekan-rekan Kesbangpol.” ungkap Kardina, S.Pd (Ketua Panwascam Lingsar) setelah selesainya kegiatan penertiban APK, Rabu (28/3).

Target dari penertiban ini adalah baliho, spanduk, dan APK yang berada di Kec. Lingsar, yang berada di luar Zona C (yang telah diatur oleh KPU), serta yang tidak sesuai dengan ketentuan desain seperti tidak terdapat nomor urut dan partai pengusungnya.

Selain itu, dari hasil “sapu bersih” yang dilakukan oleh tim penertiban didapatkan 10 buah Baliho Besar yang tidak sesuai dengan format KPU, 10 buah spanduk, serta puluhan banner berukuran kecil yang dipasang di pohon yang jelas melanggar aturan pemerintah di Dinas Tata Kota.

“Karena seluruh tim turun sampai di tempat-tempat yang strategis atau pedalaman, alhamdulillah kegiatan penertiban APK ini telah berjalan maksimal. Ini merupakan kali kedua kegiatan penertiban APK Pilkada di Kec. Lingsar. APK yang kami tertibkan hari ini adalah APK yang dipasang kembali setelah sebelumnya kami melakukan penertiban serupa.” tambahnya.

Di tengah belangsungnya penertiban, ditemui juga salah satu pelanggaran yakni adanya pemasangan APK di kediaman ASN. Telah diatur dalam Peraturan KPU dan Perbawaslu bahwa tidak boleh ada keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis.

“Dalam kegiatan ini, kami tidak melihat disana ASNnya, akan tetapi tempatnya. Dimana setelah dilakukan koordinasi, setelah di cek di lapangan bahwa yang memasang itu bukan ASNnya, tapi warga disana. Akan tetapi, tetap kita tindak karena disana adalah bagian dari lingkungan ASN itu sendiri. Dan tadi sudah kami bawa APKnya ke kantor dan tindak lanjutnya nanti dari timses akan kami panggil untuk memasang alat peraga sesuai yang ditentukan.” ujar Ketua Panwascam Lingsar menanggapi adanya APK di kediaman ASN.

Ia menambahkan, “Kami telah membuat kesepakatan dengan seluruh tim yang mengikuti kegiatan ini bahwa setelah penertiban ini, kami memberi jangka waktu 3 hari untuk tiap-tiap timses datang ke Sekretariat Panwascam Lingsar mengambil APK yang masih dibutuhkan, tetapi dengan syarat tidak boleh dipasang kembali.”

Panwascam Lingsar Kab. Lombok Barat juga berharap bahwa kegiatan penertiban APK seperti yang dilakukan di Lingsar dapat menjadi pendorong petugas Panwas di wilayah lain untuk melakukan hal yang sama, ataupun dalam kegiatan lain terkait dengan pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Sehingga masyarakat memahami bahwa apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada, masyarakat dapat melaporkan kepada Panwaslu selaku pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilaporkan. Dan juga untuk mengawal pelaksanaan Pesta Demokrasi agar dapat berjalan dengan aman.

TINGGALKAN BALASAN