Rekannya Ditangkap, Puluhan Jukir Datangi DPRD Kota Blitar

SEMARAK.NEWS, BLITAR - Puluhan Anggota Paguyuban Juru Parkir (Jukir) Kota Blitar untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Kota Blitar, Selasa (10/4).

SEMARAK.NEWS, BLITAR – Puluhan Anggota Paguyuban Juru Parkir (Jukir) Kota Blitar mengikuti rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Kota Blitar, Selasa (10/4).

Rapat dengar pendapat tersebut merupakan upaya pembelaan Paguyuban Jukir atas penangkapan salah seorang Jukir oleh Saber Pungli Polres Kota Blitar di acara Bazar Djadoel, Kamis (5/4) lalu.

Sebelumnya, seorang Jukir dengan inisial DS yang bertugas di Aloon-Aloon Kota Blitar ditangkap oleh Saber Pungli Polres Kota Blitar atas tuduhan pungli karena menerapkan harga 5000 kepada pengguna kendaraan sepeda motor sementara dikarcis tersebut tertera nominal 3000.

Budi Hartono selaku Juru Bicara Jukir menjelaskan, rapat dengar pendapat ini bertujuan untuk memperjuangkan agar rekannya yang ditangkap dapat dibebaskan.

Dirinya juga menyampaikan bahwa aturan parkir insidentil membingungkan para Jukir. Walaupun Dishub telah menetapkan tarif retribusi kendaraan roda dua senilai Rp. 3000 dan kendaraan roda empat senilai Rp. 5000. Namun, Dishub juga menganjurkan penambahan tarif Rp. 2000 untuk penitipan helm.

Penambahan tarif Rp. 2000 tersebut untuk mengantisipasi jika ada helm yang hilang, karena jika ada helm yang hilang menjadi tanggung jawab jukir.

“Kalau ada helm hilang, kami yang mengganti sementara Dishub lepas tangan. Makanya Dishub mengajurkan agar ada tarif tambahan untuk penitipan helm” ucap Budi.

Namun, yang terjadi dilapangan saat jukir memungut retribusi parkir sebesar Rp. 5000 malah ditangkap polisi. Padahal tarif tersebut sudah sesuai dengan ketentuan retribusi parkir insidentil dan penambahan jasa penitipan helm.

Sementara Kepala Dishub Kota Blitar, Priyo Suhartono mengatakan jika penangkapan salah seorang Jukir merupakan kewenangan Polres sesuai SOP dan bukti-bukti sehingga tidak dapat didikte, sementara Dishub hanya berperan sebagai saksi.

Ketentuan penambahan biaya 2000 untuk jasa penitipan helm merupakan inisiatif jukir dan pihak Dishub menyetujuinya dengan syarat persetujuan dari pemilik kendaraan, ungkap Priyo.

Priyo juga menambahkan jika Dishub telah menginstruksikan penggunaan karcis resmi berhologram yang dapat diperoleh di posko, namun saat kejadian penangkapan di Aloon-Aloon tersangka menggunakan karcis yang tidak resmi berwarna putih. (HN)

TINGGALKAN BALASAN