Makassar, Semarak.news – Di Kantor Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), Kota Makassar, digelar konsolidasi menyikapi surat edaran Pemerintah Kota Makassar, pada Sabtu sore (14/09/2019).

Konsolidasi tersebut membahas Surat Edaran Pemkot Makassar Nomor 400/402/Kesra/IX/2019 tentang “Himbauan Mewaspadai dan Mengantisipasi Penyebaran Syiah”.

Kegiatan tersebut turut mengundang para aktivis, ormas, dan LBH, seperti Jaringan Lintas Iman (Jalin) Harmoni Sulawesi Selatan, Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU Sulsel), Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR).

Ketua IJABI Muhammad Idrus mengklarifikasi bahwa surat edaran tersebut sebenarnya merujuk pada surat edaran Pemprov Sulsel yang ilegal yang dikeluarkan pada tahun 2017 silam.

Disebut ilegal karena telah diklarifikasi oleh pihak Pemerintah Provinsi Sulsel bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

“Kami telah meminta klarifikasi kepada pihak Pemprov Sulsel dan mereka¬†(Pemprov Sulsel) mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan surat himbauan larangan penyebaran Syiah,” tuturnya.

“Lucunya, kenapa Pemkot Makassar justru merujuk pada surat edaran Pemprov Sulsel yang palsu,” lanjutnya.

Menyikapi hal itu, pihaknya telah mengirim surat ke Pemkot Makassar untuk meminta audiensi terkait surat edaran tersebut. Selain itu juga telah meminta MUI Kota Makassar agar bersedia menjadi mediator.

Selain itu, konsolidasi juga menghasilkan kesepakatan untuk membuat pernyataan sikap yang akan dipublikasikan melalui Konferensi Pers pada 16 September 2019 mendatang.

(TAL)

LEAVE A REPLY