Makassar, Semarak.news – Aliansi Jaringan Lintas Iman (Jalin) Harmoni Sulsel menggelar Konferensi Pers Pernyataan Sikap Atas Meningkatnya Aksi Intoleransi Keagamaan di Kota Makassar Tahun 2019.

Kegiatan tersebut diadakan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, pada Senin sore (16/09/2019).

Dalam pernyataan sikap tersebut, organisasi atau kelompok yang tergabung dalam Aliansi Jalin Harmoni Sulsel yaitu terdiri dari LAPAR Sulsel, LTNU-NU Sulsel, Lakpesdam NU Sulsel, LBH Makassar, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, OASE Intim, JAI Makassar, IJABI, Patria, GMKI Makassar, PM STT INTIM, PHDI, IKAPMII Sulsel.

Kemudian, Kontras Sulawesi, AMAN Sulsel, GP Ansor Sulsel, FOSIS, AMPERA, Gusdurian Makassar, Humanity Komunitas, Fatayat, Pakin, Persaudaraan Lintas Iman, PMII Metro Makassar, Anak Bangsa Institute, Persudaran Iman Millah Abraham, Pemuda Katolik, ABI, MAI, UKM  LKIMB UNM, HMJ PPKN FIS UNM, SEJIWA, juga turut tergabung di dalamnya.

Konferensi pers pernyataan sikap itupun dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindakan intoleransi keagamaan di Sulawesi Selatan, bahkan telah berbentuk kebijakan pemerintah yang mengikat.

Contoh kasus yang terjadi seperti pada tanggal 9 September 2019 lalu. Pemkot Kota Makassar mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Para Camat se-Kota Makassar dengan nomor surat 400/402/Kesra/IX/2019 berupa himbauan mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran Syiah.

Surat Edaran tersebut didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 450/0224/B. Kesejahteraan, tanggal 12 Januari 2017, perihal mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran syiah.

Alasan dikeluarkannya surat edaran tersebut yaitu agar masyarakat tidak terpengaruh paham Syiah yang dianggap meresahkan masyarakat dan dapat mengancam keutuhan NKRI.

Sebelumnya, juga terjadi aksi razia sejumlah buku berbau komunisme oleh Brigade Muslim Indonesia (BMI) di Toko Gramedia Trans Studio Mall Makassar pada bulan Agustus lalu.

Selain itu, juga terdapat tindakan penutupan salah satu restoran yang mengelola daging babi di Mall PIPO Makassar oleh Aliansi Jaga Moral Makassar.

Terhadap kasus-kasus tersebut, Jalin Harmoni memandang bahwa Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar harus mengambil  langkah yang tepat dalam menyikapi banyaknya kasus intoleransi yang terjadi di mana sikap kebencian dan permusuhan kepada kelompok lain sudah semakin mengkhawatirkan.

Bahkan, Sulawesi Selatan masuk ke dalam zona merah terkait dengan tindakan intoleransi keagamaan sebagaimana yang dilaporkan oleh Setara Institute.

Dengan melihat situasi ini, Jalin Harmoni Sulsel menyatakan bahwa:

  1. Mengecam keras semua aksi intoleransi berupa tindakan kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan kepada pemeluk agama apapun dan kelompok minoritas hak merasa aman dan hak untuk beribadah adalah hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dan pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, segala kebijakan yang melanggar hak-hak tersebut tidak dapat diterima.
  2. Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memusatkan kebijakan pada penegakan hak konstitusi Warga Negara, dan karenanya tidak ragu dan tidak takut pada kelompok manapun yang melakukan pemaksaan dan kekerasan serta melanggar hak-hak
  3. Mendesak pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Makassar untuk tidak mengeluarkan Surat Edaran yang dapat menyebabkan intoleransi keagamaan serta tidak melakukan pembiaran terhadap berbagai tindakan intoleransi yang terjadi.
  4. Mengajak para pemuka agama untuk mengambil kepemimpinan aktif dalam memperkuat tali persaudaraan sebangsa di antara kelompok umat beragama, terutama di tingkatan akar rumput; bahu membahu menjaga bangsa ini pada nilai-nilai keberagaman dalam persatuan.
  5. Mengajak masyarakat untuk dapat menyikapi persoalan ini dengan bijak, tidak mudah terprovokasi oleh sentimen-sentimen kebencian dan permusuhan, namun juga secara aktif bertindak dan tidak diam saat terjadi ketidakadilan dan penindasan.

(TAL)

LEAVE A REPLY