Sorong, Semarak.News – Ditengah terpaan isu dugaan korupsi penggunaan dana APBD tahun 2018, Wali Kota Sorong Drs. Ec Lambert Jitmau,MM menjawabnya dengan prestasi. Ya, Peme­rintah Kota Sorong meraih prestasi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Wali Kota menegaskan agar oknum yang menghembuskan isu korupsi tersebut harus paham mekanisme dan aturan birokrasi pemerintahan sebelum menyebarkan isu.

Lambert mengatakan, di pemerintahan ada meka­nisme dan aturan, yang tahu terkait hal tersebut adalah pihaknya yang melaksanakan pemerintahan tersebut.  Dirinya pun sudah berupaya membangun Kota Sorong dan banyak orang mengakui hal tersebut, hanya segelintir ­saja yang tidak mengakui ­pembangunan Kota Sorong.

“Sama seperti permainan bola di stadion, dimana pemainnya hanya 11 tapi penonton ribuan. Pemain yang mengelolah bola untuk ­memasukan bola di gawang, tapi penonton yang ber­komentar. Saya bingung ada pimpinan LBH tapi berbicara dan bertindak sebagai LSM dan ada juga yang bertindak sebagai politisi. Tapi saya ­tahu, yang bicara gemuk-gemuk itu karena dapat juga gemuk ­dari sponsor dan itu bukan rahasia lagi,” kata Lambert Jitmau kepada wartawan di Aula Samu Siret Kantor Walikota Sorong, kemarin.

Lambert mengatakan, jika ada yang ingin merubah pembagunan di Kota Sorong, ­maka silahkan gusur Bandara, ­Pelabuhan, Rumah Sakit, Puskesmas dan lain sebagainya kemudian bangun baru. ­Lambert berharap agar masya­rakat Kota Sorong memberikan saran dan masukan bukan­nya ‘menyanyi’ di ­sekelilingnya.

“Ada orang yang membawa hasil LHP dan melapor kemana-mana, orang bilang makanya sekolah dan ­makanya kerja di birokasi biar tahu mekanisme dan aturan. Tapi kalau tidak tahu yah begitu sudah. LHP itu hasil karya dari lembaga negara, BPK itu lembaga negara. Dengan adanya laporan itu saya tidak terusik sama sekali itu,” tandasnya.

Sebagai pejabat daerah, Lambert Jitmau mengatakan dirinya dilindungi oleh ­negara hingga tahun 2022. Dia sepertinya belum ada upaya hukum terkait hembusan dugaan korupsi yang menimpanya, mengingat ia sebagai orang tua di Kota Sorong tentunya memiliki masyarakat atau anak yang sangat banyak dan berbeda karakter, namun ia ­masih berupaya untuk membina secara terus menerus.

“Kalau belum siap bertarung di dunia politik, jangan maju politik. Orang yang bicara itu hanya takut kalah saja padahal 2 tahun lagi saya sudah turun dan tidak maju wali­kota, yang mereka takutkan apa,” tukasnya.

Wali Kota berharap opini WTP LKPD 2019 bisa ­dipertahankan.  Ditanyai terkait rekomendasi dan catatan yang harus dilakukan pemerintah Kota Sorong kedepannya, Lambert mengungkapkan hal tersebut merupakan permasalah intern pemerintah daerah. Namun, salah satunya adalah permasalahan aset. Dimana, selama ini aset yang pemerintah Kota Sorong ­gunakan adalah aset peninggalan Kabupaten Induk.

“Jika diserahkan secara ­baik maka pemerintah Kota Sorong bisa mencatat dengan baik dan diserahkan secara baik juga. Kemudian, peralatan yang kita belanjakan itu sudah lama tapi tidak tahu dimana, karena ada pejabat yang pindah dan meninggal namun tidak melaporkan peralatan yang digunakan.  Memang fisik barangnya hilang, tapi dalam catatan di ­pemerintahan atau di OPD terkait tidak hilang dan tetap ada dalam neraca daerah itu,” terangnya.

Sehingga ketika BPK atau kepala Keuangan turun melakukan pengecekan keberadaan fisik barang tersebut, maka tidak akan ada dan itu kendala. Dan hal tersebut pun menjadi rekomendasi oleh BPK terhadap pemerintah Kota Sorong. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan pihak BPK atau BPKP guna menentukan cara terbaik.

“Terima kasih kepada tim yang membantu saya bekerja, karena mendapatkan Opini WTP atau WDP tidak pasti mutlak, tergantung kinerja pimpinan OPD kemudian pimpinan teknis lainnya. ­Mendapatkan opini WTP ini ibarat pertandingan bola, ­dimana merebut juara 1 itu gampang tapi untuk mempertahankan itu susah, perlu kerja keras untuk pertahankan juara tersebut,” ucapnya.

Ia berharap masyarakat ­Kota Sorong memberikan ­dukungan dan doa kepada jajaran pemerintah Kota Sorong yang selalu bekerja, dengan harapan di tahun 2021 bisa mengikuti apa yang dicapai di tahun 2020 sehingga bisa mempertahankan Opini WTP ini. “Mimpi, keinginan dan harapan selalu seperti itu, namun semuanya kembali kepada mekanisme pengelolaan ­keuangan dan tim yang ­bekerja,” imbuhnya.

Sumber: https://www.radarsorongnews.com/2020/07/02/diisukan-korupsi-jawab-dengan-wtp/

LEAVE A REPLY