Sorong, Semarak.News – Anggota Majelis Rakyat Papua Papua Barat (MRP-PB) Pokja Adat Perwakilan Raja Ampat, Yulianus Thebu memberikan apresiasi, serta acungan jempol kepada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.

Apresiasi tersebut diberikannya, karena Kejati Papua telah berhasil membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan septic tank yang merugikan negara senilai Rp. 3,5 miliyar.

Melalui video realese yang disebarkan via WhatsApp, Senin (4/11) Thebu mengungkapkan, korupsi merupakan musuh besar rakyat yang harus diberantas secara bersama-sama. Pasalnya kata dia, dampak dari korupsi akan menimbulkan kemiskinan, serta membuat rakyat melarat.

Hal ini, sambungnya, akibat tindakan seseorang yang menyalahgunakan wewenang, demi mendapat keuntungan dalam memperkaya diri, akibat kerakusan yang ingin berkuasa lebih tinggi.

“Korupsi musuh bersama, tidak hanya penegak hukum tapi semua. Selaku MRP-PB Pokja Adat, saya sangat mendukung dan mendorong pihak Kejati Papua untuk tuntaskan kasus ini sampai kc akamya. Apalagi kasus ini sudah merugikan negara dengan nilai yang fantastis, sebesar Rp. 3,5 milar,” ujar Thebu.

Dia Juga mengaku telah tiga kali melakukan reses di Raja Ampat, dimana setiap kali pertemuan, rata-rata masyarakat mengeluh terkait perekonomian yang jalan kurang maksimal, karena perputaran uang yang lemah. Hal ini, menurut dia adalah dampak dari korupsi, sehingga perlu ada pengkajian APBD, karena uang tersebut milik rakyat.

Dia sangat berharap, kasus dugaan tindak pidana korup pengadaan septic tank ini dikawal sampai tuntas dan memiliki keputusan hukum tetap, alias inkrah dari Kejati Papua.

“Jangan sampai kasus ini putus di pertengahan jalan, seperti kasus-kasus korupsi yang pernah diekspos. Penetapan pejabat menjadi tersangka korupsi di Kabupaten Raja Ampat adalah langkah maju mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih. Kita harap, penegak sama-sama memberantas korupsi di Tanah Papua khususnya Raja Ampat. Kalau sayang orang Papua, berantaslah korupsi karena korupsi yang buat orang Papua miskin, menderita dan tidak sejahtera, “beber Thebu.

Sebagaimana diketahui, pengadaan septic tank pada Dinas Pckerjaan Umum (DPU) Kabupaten Raja Ampat yang menelan anggaran sebesar Rp.7.062.287.000. Anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusiis (DAK) tahun anggaran 2018, dimana pelaksana pekerja pekerjaan ini adalah PT APJ, dengan melibatkan para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 223 unit septic tank biotech ini, Kejati Papua juga telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang sekaligus menjabat sebagai Kabib Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Raja Ampat, berinisial MNU alias B, selaku tersangka utama.

Dari total 223 unit septic tank, yang baru dikerjakan hanya Sekitar 26 unit di Raja Ampat. Atas kelakuan tersangka, negara merugi hingga 3,5 miliar.

Sumber: Papua Barat Pos

LEAVE A REPLY