Sorong, Semarak.News – Badan Nasional Penanggulangan Bencana pusat melakukan peninjauan ke Kota Sorong terkait dengan bencana banjir dan longsor, Senin (20/7).

Kepala seksi pemantauan evaluasi dan pelaporan kedaulatan BNPB, Asep Supriatna menjelaskan, pihaknya bersama tim ditugaskan kepala BNPB pusat Doni Muniardo untuk melakukan pendampingan terkait dengan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 16 Juli lalu.

Usai tiba di Kota Sorong, sambung dia, pihaknya bersama tim melakukan peninjauan langsung ke semua lokasi banjir dan longsor, dalam pemantauan tersebut, pihaknya memberikan suport kepada para korban, kemudian meninjau posko serta hal-hal yang harus dilakukan untuk kegiatan penanganan darurat. Karena, menurut dia,  berdasarkan amanat  Undang-undang 24 tahun 2007 bahwa ada 6 hal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana banjir dan longsor.

“Yang pertama adalah melakukan gerak cepat terhadap lokasi dampak dan sumber daya. Yang kedua adalah penetapan status keadaan darurat bencana oleh kepala daerah, yang ketiga pelaksanaan penyelamatan evakuasi korban bencana, keempat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, kelima perlindungan terhadap kelompok rentan dan yang keenam adalah pemulihan dengan segera, prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana banjir dan longsor,” jelasnya.

Setelah melakukan evaluasi bersama BPBD Kota Sorong, kata dia, hasilnya adalah harus membentuk pos komando dimana sesuai amanat peraturan BNPB nomor 13  bahwa ketika status keadaan darurat bencana sudah ditetapkan maka harus dilakukan suatu sistem komando penanganan bencana melalui pembentukan posko.

“Nantinya posko ini adalah berisi dari stakeholder terkait, sehingga bukan hanya BPBD tetapi melibatkan masyarakat, dunia usaha pakar/akademisi dan juga rekan-rekan media,” ungkapnya.

Jadi, dibeberkannya bahwa sesuai arahan pimpinan BNPB bahwa Bencana itu adalah urusan bersama tetapi bukan hanya urusan dari pemerintah daerah.

Ditanya soal bantuan dari pusat, jawab dia, sesuai amanat Undang-undang 2007 bahwa optimlaisasi sumber daya yang ada di Kabupaten Kota terkait dengan penanganan darurat, kemudian apabila dirasa kurang maka provinsi memberikan dukungan dan juga pemerintah pusat yang nantinya akan ikut memberikan dukungan terhadap hal-hal yang dirasa perlu yang ada di pemerintah daerah.

“Untuk bencana banjir dan longsor yang ada di Kota Sorong ini masih berstandar darurat daerah, sehingga untuk sementara ditanggulangi pemerintah daerah,” tuntasnya.

Sumber: https://papuabaratpos.com/bnpb-pusat-tinjau-kondisi-banjir-dan-longsor-kota-sorong/

LEAVE A REPLY