Rapat Paripurna DPRD Membahas Pariwisata Banjarbaru

Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru

Banjarbaru, Semarak.news – Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang dilaksanakan Rabu siang (18/4) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru membahas tentang pandangan umum fraksi terhadap penyampaian 2(dua) buah Raperda Kota Banjarbaru sekaligus jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi. Dua buah Raperda tersebut terkait Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Raperda Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Dalam rapat paripurna anggota DPRD Kota Banjarbaru sebelumnya (10/4), Drs. H. Nadjmi Adhani selaku Walikota Banjarbaru menyatakan bahwa Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilakukan terkait adanya evaluasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diyakini perlu adanya strategi penentuan pajak dengan pemberian range penggali yang lebih luas. Sehingga PBB yang dibayar oleh masyarakat tidak berdampak dengan adanya kenaikan NJOP dan hal tersebut diyakini dapat mendrong masyarakat untuk membayar PBB.

Drs. H. Nadjmi Adhani menjelaskan pula terkait Raperda Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan, hal ini dilakukan demi memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara usaha pariwisata, menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata, serta memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Dalam rapat paripurna kali ini dibacakan pula tanggapan dan jawaban dari Wakil Walikota Banjarbaru, H. Darmawan Jaya Setiawan yakni bahwa keberadaan kedua buah raperda yang disampaikan pada dasarnya memang menjadi kebutuhan pemerintah kota sebagai payung hukum untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu juga dibutuhkan guna kemaiuan Kota Banjarbaru itu sendiri.

“Dengan raperda perubahan Perda Nomor 27 Tahun 2011, kita harapkan terwujud prinsip keadilan dalam penetapan tarif PBB P2 bagi masyarakat dan juga mampu meningkatkan PAD. Sedanngkan keberadaan raperda TDUP diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dan pemerintah kota dalam meningkatkan standar usaha pariwisata sehingga mampu menghadapi persaingan global”, ujarnya kembali.

TINGGALKAN BALASAN