Langkat, Semarak.news – Sejak di canangkannya program pendaftaran tanah sistem lengkap (PTLS) oleh Presiden RI Joko Widodo mampu membuka harapan rakyat terutama dalam menjamin kepemilikan tanah melalui sertifikat tanah.

Sertifikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dan data pisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi seseorang atau badan hukum ( privat atau public ) atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu.

Selain sertifikat tanah yang menjadi dasar atau bukti tanah bagi individu warga negara yang memiliki tanah juga masyarakat pemilik sertifikat tanah melalui program PTLS nya Presiden Jokowi ternyata juga mampu mendongkrak perekonomian rakyat terutama pemilik sertifikat tersebut terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan program PTLS tersebut.

Dari hasil penelusuran di dapat data untuk tahun 2017 di Kabupaten Langkat,Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat (KI) PTLS sebanyak 6747 yang berada di 15 Desa dan Kelurahan dengan perincian enam Desa di Kecamatan Secanggang, Kecamatan Binjai 2 Desa 1 Kelurahan, Kecamatan Stabat 2 Desa 1 Kelurahan dan Kecamatan Sirapit,Wampu dan SEI Bingei masing masing masing 1 Desa.

Bagi pelaku UMKM yang tanahnya memperoleh sertifikat melalui PTLS, memiliki keuntungan ganda selain tanahnya memiliki dasar hukum kepemilikan juga sertifikat tersebut menjadi penambah modal usaha saat diagunkan ke Bank.

Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Langkat saat Presiden Jokowi membagikan 9.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Sumatera Utara. Penyerahan sertifikat tersebut di Alun-alun Tengku Amir Hamzah, Stabat, Kabupaten Langkat.Jumat (24/11/2017).

Dalam pesannya Presiden Joko Widodo mengatakan, “kalau sudah pegang sertifikat, berarti hak hukum atas tanah sudah dipegang. Saya pesankan simpan baik-baik, laminating dan jangan lupa fotokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya ke BPN. Apalagi kalau hujan, takutnya kalau ada rumahnya yang bocor bisa rusak,” ujar Jokowi.

Selanjutnya Presiden Joko Widodo juga mengatakan, “Saya titip pesan lagi, biasanya sertifikat ini di sekolahkan. Saya tahu karena saya sering turun ke desa dan kampung-kampung. Saya pesankan agar pakeklah Bank yang agunannya rendah seperti KUR, cuma 9 persen. Tapi kalau pinjam uang tolong dihitung kalau tidak cukup. Lebih baik disimpan. Karena kalau keliru hitungnya sertifikatnya hilang disita bank. Misalnya dapat pinjaman Rp300 juta, jangan 150 jutanya dibelikan mobil atau motor. Paling tiga atau enam bulan selanjutnya sertifikat jadi milik bank. Kalau minjam gunakan untuk modal usaha jangan buat gagah-gagahan,” harap Jokowi.

Hal inilah yang menjadi pedoman pemilik sertifikat PTLS di Kabupaten Langkat, sebagai mana di nyatakan masyarakat Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat kepada wartawan, “waktu Presiden Jokowi di alun alun,Jokowi bilang (bicara,red) kalo sertifikat disekolahkan harus untuk kepentingan sekolah dan tambah modal usaha jangan beli kereta (sepeda motor,red) atau mobil untuk gagah gagahan, sebut Saleh Kepala Lingkungan III Mesra yang mendampingi warganya saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Langkat bulan November 2017 yang lalu.

Hal senada juga diungkapkan Wagianto (50) pedagang gorengan dan kebutuhan harian di Jalan Wonosari Stabat, “saya sekolahkan sertifikat tanah kemaren ke BRI untuk tambah tambah modal usaha”.

“Saya pinjam 25 juta untuk tiga tahun dan tiap bulan saya bayar satu jutaan”, tutur Wagianto.

Hal yang sama juga dilakukan Arfan (50) yang mempunyai usaha jual beli sepeda motor di jalan Sudirman Stabat usaha Jul beli, Surif (55) penjual gorengan di Jalan Murni Stabat,M Ihsan Tarigan (35) yang membuka usaha foto copy.

Selain itu juga Erwinsyah (30) penduduk jalan Sudirman yang jualan kelontong (kebutuhan harian,red) dan Marwindra (48) penjahit baju serta Mamik Sudiono (52) membuka usaha door smeer kereta (pencucian sepeda motor,red), papar Saleh Kepala Lingkungan III Perdamaian.

Lanjut Saleh, untuk lingkungan III Mesra tahun 2016 ada 27 warga yang mengurus sertifikat tanah dan tahun 2017, 27 orang juga mendapat sertifikat tanah melalui PTLS.

Harus diakui Pelaksanaan PTLS selain membawa dampak positif juga ada sedikit persoalan persoalan di pelaksanan ditingkat bawah yang harus di benahi.

LEAVE A REPLY