Program Keluarga Harapan Bantu Masyarakat Hidup Layak

sumber : Semarak News

Kesejahteraan adalah sesuatu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin yang tercatat pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Untuk menciptakan msyarakat hidup layak secara merata, Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 melalui Kementrian Sosial membuat Pogram Keluarga Harapan. Program tersebut sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Apakah program ini sudah berjalan dan berlaku efektif? Salah satu penerima manfaat PKH yaitu masyarakat di Kota Banjarbaru. Menurut Aty Pamulusani (13/03) selaku Koordinator PKH di Banjarbaru mengatakan bahwa PKH sudah berlangsung sejak akhir tahun 2014. Hingga tahun 2018 tercatat sebanyak 5.918 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana PKH langsung mengalir dari Kementrian Sosial langsung ke masing-masing rekening bank KPM (melalui bank BRI) sejak tahun 2017. Sebelumnya dana disalurkan melalui kantor pos masing-masing kecamatan.

Terdapat pertemuan kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 30 keluarga, yang kemudian dirubah menjadi Family Development Sesion (FDS). Kelompok tersebut didampingi petugas yang berfungsi  mengawal PKH meliputi validasi, pemutakhiran, verifikasi dan penyaluran dana bantuan sosial.

“Dana PKH difokuskan untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. KPM harus memiliki kriteria antara lain ibu hamil/bayi/balita, anak yang sedang bersekolah dari SD-SMA hingga umur 21 tahun, lansia/disabilitas dan kurang mampu” begitu kata Aty(13/03).

Aty menerangkan bahwa dana PKH turun per 3 bulan (4 tahap dalam 1 tahun) tahap 1 bulan Februari, tahap 2 bulan  Mei , tahap 3 bulan Agustus, dan tahap 4 bulan November. Komponen kesehatan dan pendidikan mendapat uang sebesar Rp 1.890.000/tahun, untuk komponen kesejahteraan sosial (lansia dan diabilitas) Rp 2.000.000/tahun.  Menurut Aty tidak ada kendala yang berarti terkait kelancaran dana PKH, pernah terlambat namun respon masyarakat dalam tahap yang wajar.

“Kalo terlambat masyarakat ya cuma tanya-tanya biasa”, katanya. Tidak ada kendala dalam penyalurannya karena langsung dari pusat.

Saat ini pemerintah melalui kemensos telah memfasilitasi masyarakat KPM dengan membangun e-warong. Nooraida Fitria selaku Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan Banjarbaru, memberikan penjelasan bahwa Program e-warong adalah layanan yang diberikan kemensos untuk memfasilitasi masyarakat KPM untuk menukarkan dana PKH menjadi barang non tunai seperti gula, minyak goreng, tepung, beras, terlur, dan kebutuhan lainnya. Masyarakat penerima PKH disarankan berbelanja ke e-warong, menggunakan kartu PKH sehingga transaksi berbasis elektronik. Sejauh ini masyarakat sangat terbantu dengan adanya PKH apalagi masyarakat dapat menerima bantuan dari pemerintah lainya seperti Kartu Indonesia Sehat(KIS), Kartu Indonesia Pintar, Rastra (yang sekarang menjadi Bantuan Pangan Non Tunai).

Tentu saja dengan adanya PKH dan difasilitasi e-warong, pemerintah sangat mengharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, masyarakat diharapkan dapat hidup layak sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. [HCA]

TINGGALKAN BALASAN