PT. Freeport merupakan salah satu perusahaan yang paling dikenal seantero Nusanatara. Hal ini dikarenakan kekayaan Indonesia di wilayah Timur khususnya Papua yaitu emas, diklaim sebagai salah satu tambang emas terbesar di dunia dan pengelolaannya dilakukan oleh PT. Freeport sejak tahun 1973. Kali ini PT. Freeport kembali menjadi buah pembicaraan (pro dan kontra) di masyarakat mulai dari tingkat bawah hingga pejabat publik. Seperti diketahui bahwa sejak diumumkan oleh Presiden pada 21 Desember 2018 komposisi kepemilikan saham PT Freeport :

  1. Freeport McMooran sekitar 49 %
  2. Inalum sekitar 32 %
  3. BUMD Papua 10 %
  4. Pemerintah Pusat sekitar 9 %

Artinya Indonesia memiliki saham 51 % (PT. Inalum 32%, BUMD Papua 10%, dan Pemerintah Pusat 9%)

Pasca pengumuman oleh Jokowi pada 21 Desember kemarin ternyata menimbulkan Pro-Kontra dan perdebatan panjang terhadap kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah. Namun walau bagaimanapun setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah pasti akan selalu menuai pro-kontra karena begitulah sejatinya Negara Demokrasi. Semua individu berhak mengutarakan pendapatnya dan berhak untuk tidak setuju. Begitupula dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait Freeport sudah dipastikan akan menimbulkan kontroversi karena 1) Banyak variabel kebijakan yang multitafsir, 2) Upaya politisasi kasus tersebut, 3) Berada di tahun politik, ini disebabkan karena banyak sekali wilayah abu dalam proses tersebut yg dapat digoreng secara politik.

Menilisik lebih dalam terkait Freeport, ada 3 pilihan kebijakan : 1) hentikan kontrak dengan Mc Moran AS dan ambil alih sepenuhnya, 2) ubah kontrak jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus dan ambil saham langsung mayoritas, 3) ubah KK (Kontrak Karya) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan pengambilan saham bertahap. Pro Kontra yang terjadi setelah pembelian saham PT. Freeport 51% oleh PT. Inalum, setidaknya ada 6 hal yaitu : 1) kenapa harus dibeli?, 2) kenapa baru sekarang?, 3) kenapa harganya harus sebesar itu?, 4) kenapa harus utang dari LN?, 5) bagaimana penyelesaian masalah lingkungan?, 6)  kenapa Freeport McMoran yang memiliki saham lebih rendah jadi pengendali PT. Freeport?.

Baiklah marilah kita uraikan satu persatu, hal ini berdasar dari kultwit dari beberapa ahli dan pejabat public seperti twitter @saididu, @RamliRizal, @mohmahfudmd, @FaisalBasri, dan beberapa menteri terkait pada saat ini. Pertama yaitu Kenapa saham 51 % tersebut harus dibeli oleh Pemerintah? Ada 2 penafsiran tentang hal ini. Pihak A menyatakan bahwa sebaiknya menunggu hingga kontrak PT. Freeport habis atau selesai pada tahun 2021, maka dengan mekanisme dan langkah yang ada, otomatis akan kembali ke pemerintah secara gratis. Namun berbeda dengan Pihak B, mereka berpendapat bahwa karena sesuai kontrak yang ada, maka tidak bisa diperoleh secara gratis. Puncak dari kerasnya kepentingan di Freeport terbukti saat ditemukan rekaman pembicaaraan antara SN, RCH, dan Dirut Freeport yg seakan SN dan RCH bisa mengatur keputusan tentang Freeport sesuai keinginan mereka dengan berbagai imbalan yang saat itu ramai dengan  sebutan  kasus papa minta saham.

Alasan yg digunakan oleh pihak yg menyatakan bahwa sebenarnya Freeport bisa diperoleh secara gratis setelah kontrak habis adalah: 1) bahwa otomatis setelah 2021 kembali ke indonesia seperti halnya Migas, dan 2) bahwa seperti kontrak tambang lain kontraknya tidak perlu diperpanjang. Alasan tersebut tidak salah jika Kontrak Karya (KK) Freeport dengan pemerintah Indonesia yg ditandatangani 1991 tidak mecantumkan klausul yg memberikan keamanan investasi bagi Freeport Mc Moran di Papua. Dalam kontrak karya generasi II tercantum: 1) bahwa pihak Freeport berhak meminta perpanjangan kontrak 2×10 tahun setelah kontrak habis, 2) pemerintah tidak bisa menghalangi tanpa alasan rasional, 3) kontrak hanya tunduk pada UU yg sudah berlaku saat kontrak ditandatangani.

Atas dasar Kontrak Karya Freeport dengan pemerintah Indonesia tahun 1991 “setara” dg UU karena mendapatkan persetujuan dari DPR menjadikan alternatif penyelesaian kontrak setelah 2021 menjadi terbatas kecuali kita pemerintah siap berperkara di Arbitrase Internasional. Jika terjadi kasus Arbitrase Internasional maka operasional tambang Freeport berhenti. Jika berhenti sekitar satu bulan saja maka diperkirakan PT. Freeport sangat sulit atau tidak mungkin lagi dibuka dan dioperasikan selamanya karena ada persoalan dan kendala teknis dan non teknis yang sangat penting dan mendasar yang muncul. Masalah non teknis adalah kemungkinan “diambil alihnya” tambang oleh suku-suku Papua yg merasa berhak dan kemungkinan masuknya OPM menguasai lokasi. Masalah teknisnya bahwa terowongan tambang yang panjangnya sudah sekitar 600 km akan runtuh karena tidak dipelihara dan diperhatikan lagi.

Selain itu jika Freeport berhenti operasi maka ekonomi Papua diperkirkan akan menghadapi masalah serius karena peran Freeport terhadap ekonomi Papua sangat dominan. Jika ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yg membuat masalah makin rumit. Atas pertimbangan: 1) hukum (kontrak karya), 2) realitas lapangan pengelolaan tambang, 3) stabilitas sosial ekonomi papua maka Menteri ESDM saat itu Sudirman Said bersikap bahwa solusi efektif keberlanjutan kontrak Freeport adalah melalui perundingan.

Salah satu landasan perundingan yang digunakan adalah MOU antara pemerintah dengan Freeport yang dibuat saat pemerintahan SBY. MOU tersebut intinya bahwa Freeport wajib memenuhi 17 butir permintaan Pemerintah dan Pemda Papua jika ingin membahas tindak lanjut kontrak Freeport. MOU itu dibuat karena 3 hal : 1) sebagai peta jalan untuk pelaksanaan UU Minerba oleh Freeport, termasuk pembangunan smelter, dan 2) peta jalan perundingan tindak lanjut kontrak, 3) sebagai pegangan kepastian Freeport yang akan investasi sekitar $ 20 milyar untuk tambang dan smelter. Beberapa hal penting dalam MOU tersebut antara lain: 1) divestasi saham, 2) pembangunan smelter, 3) peningkatan pendapatan negara dan daerah, 4) peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 5) peningkatan alih teknologi. Atas uraian bagian pertama bahwa solusi realistis adalah melanjutkan kerjasama dengan PT. Freeport agar tambang tidak berhenti beroperasi, bukan menghentikan kontrak.

Berbeda dengan Rizal Ramli, Rizal Ramli mengatakan bahwa KK Freeport II 1991 cacat hukum karena hasil menyogok menteri pertambangan sehingga Rizal menganggap bahwa tidak ada lagi Sancity of Contract (Kesucian Kontrak) dan tidak ada kewajiban untuk menyetujui kontrak Freeport 2×10 Tahun sampai 2041. Freeport juga melakukan banyak wanprestasi seperti kerusakan lingkungan, jadwal divestasi, dan pembangunan smelter yang terus diundur, serta track record sebagai penyogok pejabat Indonesia.

Selanjutnya poin kedua yaitu kenapa baru sekarang dilakukan. Kontrak Karya Generasi I (1967-1991) terkesan menguntungkan Freeport. Namun secara realistis, saat itu keputusan tersebut dianggap tepat karena Irian Jaya baru bergabung dengan RI dan saat itu pula ada investor yang berani masuk. Hal tersebut adalah sesuatu yang diperluka agar ekonomi Papua bias segera berjalan. Kontrak Karya Generasi II (1991-2021) dibuat karena pihak Freeport menemukan cadangan baru yang sangat besar namun dibutuhkan investasi yang juga besar karena lokasinya 2000 meter di bawah tanah dan butuh teknologi baru sehingga butuh jaminan investasi.  Saat itu Indonesai belum siap mengelola tambang tersebut tapi pemerintah inginkan agar suatu saat tambang Freeport dikuasai dan dikelola oleh Indonesia. KK Generasi II mencoba mengakomodir 2 hal yaitu invesasi berlanjut dan diambil alih secara bertahap. Selain itu juga peningkatan pendapatan Negara dan daerah. Sehingga pada KK Generasi II memuat 3 hal pokok yaitu jaminan keamanan investasi, mekanisme pengambilalihan secara bertahap lewat divestasi, dan peningkatan pendapatan Negara dan manfaat bagi daerah Papua.

Artinya sejak KK Generasi II sudah ada peta jalan untuk mengambil alih pengelolaan dari Freeport dilanjutkan dengan MOU lebih rinci pada saat pemerintahan SBY sebagai butir-butir peta jalan untuk pembahasan kontra yang akan habis pada 2021 sebagai pelaksanaan UU Minerba. Salah satu yang memicu kenapa diperlukan percepatan pembahasan kepastian keberlanjutan operasi Freeport karena diperhitungkan tahun 2017 tambang atas tanah habis dan jika tambang bawah tanah terlambat investasi maka operasi tambang Freeport akan stagnan selama 2 tahun. Hal yang dikhawatirkan adalah jika operasional tambang Freeport berhenti sementara maka akan terjadi PHK, ekonomi Papua terganggu, dan potensial terjadi gejolak social di Papua, termasuk pengurangan pelayanan dan sumbangsih Freeport ke Masyarakat. Atas pertimbangan tersebut, maka atas persetujuan Presiden Jokowi, Menteri ESDM Sudirman Said melakukan perundingan dengan PT.Freeport yang sebagian berbasis MOU pemerintahan presiden SBY karena MOU tersebut masih relevan dan sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi.

Artinya kenapa baru bisa dilakukan sekarang karena 5 hal yaitu 1) kontrak yang akan habis, 2) pelaksanaan UU Minerba, 3) Freeport berkenan jual saham, 4) PT. Inalum sudah dimiliki Indonesia dan mampu mencari utang untuk membeli saham, dan 5) dukungan kebijakan pemerintah. Fakta tersebut menunjukan bahwa siapapun Presidennya saat ini proses terhadap PT. Freeport akan tetap terjadi karena dalam rangka pelaksanaan UU Minerba dan akan berakhirnya Kontrak Karya Generasi II.

Namun Rizal Ramli menyebutkan bahwa KK Freeport yang ditandatangani pada Tahun 1991 memiliki cacat hokum karena melakukan upaya untuk menyogok Menteri Pertambangan saat itu. Menurut Rizal Ramli isi kontra Karya Freeport 1991 tidak banyak berubah dari KK I yang ditanda tangani pada tahun 1967. Sehingga pada saat itu Presiden Soeharto memerintahkan Bob Hasan untuk mengambil alih saham yang 10 %. Menurut laporan Econit Edvisory Group, lembaga think thank yang didirikan oleh Rizal Ramli tahun 1996 menemukan fakta bahwa status KK PTFI cacat hukum karena penelitiannya itu, Rizal Ramli mengungkapkan petinggi Freeport McMoran, James R. Moffet kewalahan. Sang miliarder asal Amerika tersebut berniat untuk melakukan penyogokan untuk mengaburkan fakta sejarah tersebut. Berdasarkan laporan tersebut Rizal Ramli yang merupakan mantan menteri ekonomi itu tak pernah gentar dan memiliki sikap tegas ketika diperintah Gus Dur untuk Negoisasi Freeport pada tahun 2000.

Berlanjut ke poin ketiga yaitu kenapa harga pembelian sebesar itu (sekitar Rp 56 Triliun untuk harga sekitar 42 % saham). Setelah pemerintah memilih mekanisme divestasi yang dipilih adalah saham dibeli oleh BUMN PT. Inalum termasuk Pemda, bukan dibeli oleh pemerintah seperti pembelian PT. Inalum yang dilakukan oleh pemerintahan SBY melalui APBN. Maka semua proses adalah mekanisme koorporasi. Karena mekanismenya adalah mekanisme koorporasi maka seluruh perhitungan harga dan mekanisme pembayaran adalah mekanisme koorporasi, termasuk cara menghitung saham dipastikan menggunakan standar internasional. Poin ketiga tidak akan diperinci karena pihak PT. Inalum telah menjelaskan secara rinci harga tersebut.

Poin pro-kontra selanjutnya yaitu kenapa milik kita dibeli sendiri. Pertanyaan tersebut valid jika tambang Freeport tidak terikat dengan KK dan sistem kontraknya adalah menggunakan kontrak migas. Perbedaan utama kontrak tambang dengan migas antara lain : 1) status asset, semua asset migas adalah milik negara karena dibayar lewat cost recovery, berbeda dengan asset di kontrak tambang yang semuanya adalah milik kontraktor sehingga kalau mau diambil alih harus dibayar, 2) kepemilikan produk dalam migas langsung terbagi antara milik Negara dan miliki kontraktor sesuai kontrak, sementara produk tambang adalah semua miliki kontraktor 3) hak atas cadangan yang ada bagi kontraktor migas hanya berhak terhadap prosentase produk sesuai kontrak sampai masa kontrak habis sementara di Tambang, semua cadangan menjadi hak kontraktor sampai masa kontrak habis atau cadangan habis, 4) penyelesaian saat akhir kontrak migas semua asset diambil alih Negara secara gratis, sementara Tambang kecuali cadangan maka semua asset tetap milik kontraktor. Apabila ingin diambil oleh Negara harus dibeli.

Poin selanjutnya yaitu poin keempat adalah kenapa harus utang dari luar negeri. Apabila dilihat secara realistis kenapa pemerintah meminta PT. Inalum  untuk mencari pinjaman dollar dari LN untuk membeli saham Freeport karena saat itu nilai kurs rupiah sedang melemah. Jika Inalum mencari pinjaman dollar dari dalam negeri maka permintaan dollar akan naik dan nilai tukar rupiah akan melemah. Pilihan kebijakan tersebut bagaikan pisau bermata dua karena kedua pilihan tersebut menimbulkan pro-kontra. Apakah dengan utang kepemilikan sudah sah? Secara hukum sudah sah bahwa saat ini komposisi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia adalah PT. Freeport McMooran sekitar 49 %, PT. Inalum sekitar 32 %, BUMD Papua 10 %, dan Pemerintah Pusat sekitar 9 %. Kesimpulan dari poin ini adalah bahwa kondisi ekonomi nasional yang sedang lemah dan kondisi obyektif  PT. Inalum mengharuskan mencari utang dari LN dengan global bond.

Bahasan selanjutnya yaitu poin kelima tidak akan dibahas panjang lebar karena pengetahuan mengenai hukum lingkungan yang terbatas. Poin tersebut adalah bagaimana tanggung jawab kerusakan lingkungan. Isu yang menonjol tentang hal ini adalah adanya hasil perhitungan ahli lingkungan yang diamini oleh BPK RI bahwa terjadi kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah B3 (Jumlahnya mencapai 150.000 – 20.000 ton perhari) oleh Freeport yang nilainya sekitar Rp 185 Triliun. Walau dalam pernyataan akhir BPK bahwa itu bukan kerugian Negara. Dengan kepemilikan saham pihak Indonesia sekitar 51 % maka tanggung jawab perbaikan pengelolaan limbah kedepan secara logika menjadi tanggung jawab korporasi secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan saham. Pihak Freeport McMoran bisa menghindar dari sanksi lingkungan karena dalam KK berbunyi bahwa kedua belah pihak hanya mengakui hukum yang sudah berlaku saat kontrak ditandatangani tahun 1991. Sementara UU Lingkungan baru disahkan setelah tahun 1991.

Poin terakhir yaitu kenapa Freeport McMoran yang memiliki saham lebih rendah (sekitar 49 %) jadi pengendali PT. Freeport. Ini tergambar dari susunan Komisaris dan Direksi. Komut dan Dirut dari Freeport McMoran. Permintaan tersebut sejak dulu jadi persyaratan yang diminta oleh pihak Freeport bahwa walaupun dia minoritas tetap sebagai pengendali dan sepertinya pemerintah memenuhi permintaan tersebut. Alasan yang digunakan oleh Freeport McMoran sebagai pengendali adalah keamanan investasi dari intervensi politik. Selama ada dalam perjanjian induk pemegang saham maka bisa saja saham minoritas sebagai pengendali. Ini pernah terjadi saat Cemes mengendalikan SI walau minoritas. Namun ada hal positif pengendalian operasional dipegang oleh mereka karena jika dikendalikan oleh PT. Inalum selain masalah teknologi yang belum memadai juga menjadi rawan intervensi kekuasaan ke bisnis Freeport.

Saat ini Freeport menghadapi agenda investasi yang sangat besar berupa investasi tambang bawah tanah dan investasi pembangunan smelter. Diperkirakan Freeport akan menambah utang ratusan triliun rupiah untuk kedua investasi tersebut. Semua pihak berharap pimpinan Freeport dapat membersihkan benalu yang masih ada di Freeport dan melawan model-model kasus Papa Minta Saham, termasuk teman-teman dan komplotannya. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah pemburu rente dari pihak yang memberikan sumber pinjaman serta sumber teknologi. Tetaplah konsisten untuk meningkatkan pendapatan Negara dan daerah, penggunaan produk dalam negeri dan penggunaan SDM dalam negeri. Selain itu Pimpinan Freeport yang baru agar menyampaikan secara terbuka kepada Pemda dan masyarakat Papua realitas perubahan dan perubahan manfaat secara realistis agar harapan mereka tidak melebihi agenda yang sebenarnya akan terjadi. Ini adalah agenda penting. (MM)
(Miftakhur Rohmah, D3 Akutansi)

LEAVE A REPLY