Premium tak kunjung beres, BEM se Kalsel adakan aksi part 2

Banjarmasin, Semarak.news- Merasa permasalahan kelangkaan premium dan kenaikan BBM tidak segera di tindaklanjuti, mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM se Kalsel lakukan aksi part 2 di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Kamis pagi (26/4).

Masa menuntut tentang pertanggung jawaban dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya kelangkaan premium dan kenaikan harga BBM non subsidi.

Selaku kordinator Wilayah Kalsel (Melky Andreas) menyampaikan kekecewaannya karena dalam aksi kedua ini belum juga ada hasil konkrit dari pemerintah.

Ketua Komisi III DPRD Prov. Kalsel (Supian HK) memberikan solusi dimana akan dilaksanakan rapat antara pihak Pertamina, Pemerintah dalam hal ini DPRD Prov. Kalsel dan unsur perwakilan mahasiswa. “Untuk surat yang kalian bawa tidak bisa saya yang menandatangani karena itu ditujukan untuk Ketua”, terang Supian.

“Nanti kalian bawa data SPBU yang melakukan pelanggaran, nanti kita jadikan sebagai bukti”, jelasnya.

Rencananya dalam rapat tersebut akan diadakan penandatanganan buku acara yang berisi MoU terkait masalah BBM.

Hal ini juga di sesalkan oleh salah satu anggota Forum BEM Kalsel (M. Toha). “Pemerintah itu seharusnya turun mendatangi masyarakat, menanyakan masalah yang di hadapi rakyat, lalu cari solusinya, bukan dengan acara-acara formalitas”, jelas Toha.

Toha menambahkan, “dalam pelaksanaannya para pelangsair BBM mempunyai surat edaran yang di keluarkan oleh pemerintah, sedangkan dalam Undang-Undang pelangsiran ini tidak diperbolehkan”.

“Itu wewenang kepolisian, laporkan kepada kepolisian. Selain itu SPBU itu kan tunduk sama peraturan Pertamina, jika melakukan kesalahan pasti akan langsung di tindak oleh Pertamina”, jelas Supian.

Tampak jelas kekecewaan dari masa aksi yang kembali tidak mendapatkan hasil yang konkrit.

Namun semangat dalam memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat sangatlah tinggi.

“Kami akan terus melakukan aksi sampai apa yang menjadi tuntutan kami mendapat tindakan nyata dari pemerintah”, ujar Melky.

 

TINGGALKAN BALASAN