Potret Buram Penambangan Pasir Laut di Kabupaten Takalar

Rizky (Kiri), Hasim (Tengah, Muhaimin (Kanan)

Makassar, Semarak.News – Permasalahan tentang penambangan pasir laut oleh PT. Boskalis di Kabupaten Takalar masih menuai konflik di segi ekonomi, sosial dan ekologis walaupun sudah dihentikan semenjak Maret 2018. Sehingga Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) mengadakan konferensi pers yang dengan tema “Potret Buram Penambangan Pasir Laut di Kabupaten Takalar”.

Acara ini dihadiri oleh beberapa pembicara, seperti Riski Saputra (Staff Kajian Walhi Sulsel), Muhaimin (Koordinator ASP) Hasim Dentosa selaku perwakilan nelayan Tradisional Galesong Raya.

Beberapa poin yang disampaikan oleh ASP dan Nelayan Galesong Raya diantaranya:
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Boskalis serta Bank Atradius bertanggungjawab dan segera melakukan pemulihan lingkungan di laut dan pesisir Galesong Raya.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Boskalis dan Bank Atradius bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan pisisir yang menyebabkan kerugian materil dan non materil, serta penderitaan bagi Nelayan Galesong Raya.
3. Tim Pansus penyususan RZWP3K Prov. Sulawesi Selatan untuk menghapus alokasi ruang tambang dan reklamasi dalam draft Ranperda RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan,
4. Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera menghentikan proyek reklamasi CPI dan rencana reklamasi Lainnya dengan mepertimbangkan secara cermat dampak sosio ekologis yang ditimbulkan di lokasi proyek reklamasi dan di lokasi pengambilan sumber material timbunan

“Penambangan Pasir Laut merupakan bencana bagi masyarakat Pesisir, Penambangan Pasir Laut Hanya untuk kepentingan kelompok tertentu “, ujar Muhaimin.

Selain itu, diungkapkan juga bahwa Penambangan pasir laut di kabupaten Takalar sebenarnya belum sepenuhnya selesai, Karena dalam Ranperda RZWP3K Sulawesi Selatan direncanakan ada 9.348,69 Ha Zona Penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar. (MF)

TINGGALKAN BALASAN