Sorong, Semarak.News – Kedewasaan proses demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik. Sikap siap kalah dan menang pun terkadang hanya menjadi slogan semata, tanpa makna, sebab ketika seorang calon yang terjun di dunia politik kalah, maka dia akan berkata, lawannya main curang.

Untuk itulah, dalam sehari, Rabu (1/7) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2020 ini. Penyelenggara yang melakukan MoU yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) dan  Raja Ampat.

Penandatangan MoU itu, dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong , I Ketut Maha Agung, SH.,MH bersama Ester Homer, selaku Ketua KPU Sorsel, didampingi dua anggota komisioner, di Aula Gedung Pengacara Negara, setelah itu, sekitar satu jam kemudian barulah tiba Ketua dan tiga Komisioner KPU Raja Ampat.

Ketua KPU Raja Ampat, Steven Eibe,S.STP usai tanda tangan MoU menyampaikan penandatangan MoU ini, menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi Papua Barat. Dimana KPU Papua Barat berkeinginan untuk melakukan MoU dengan  Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

“Surat KPU itu, meminta agar KPU kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 untuk melakukan MoU pula dengan Kejaksaan Negeri di tingkatannya,” ungkap Steven.

Kabupaten Raja Ampat, kata Steven, masih menjadi bagian dari wilayah kerja Kejaksaan Negeri Sorong untuk melakukan MoU. Maksud dan tujuan dari MoU ini, sambung dia, mengingat proses pelaksanaan tahapan di tengah pandemi Covid-19 ini, agak sedikit berbeda, karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan yakni soal protokoler kesehatan dan hal ini sangat ribet.

“Jadi kita berharap dalam proses tahapan ini, ketika menghadapi kendala, kami minta konsultasi dan pendapat hukum dari Kejaksaan,” ujar Steven.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Sorong Selatan, Ester Homer mengatakan MoU ini, sangat penting, karena dengan adanya kerjasama ini, KPU bisa didampingi dalam menghadapi sengketa yang mungkin nanti terjadi.

“Kita tahu bersama proses demokrasi yang terjadi selama ini, dimana ada pihak yang tidak siap kalah , akan berupaya untuk mengungkap  persoalan lain. Maka itu, kita berharap dengan adanya MoU , kejaksaan bisa membantu kami,” kata Ester.

Ester berharap dengan kerjasama ini, dapat terjalin komunikasi yang intens antara KPU dan Kejaksaan, supaya bila begitu ada persoalan kejaksaan sudah bisa langsung tahu dan membantu persoalan yang dihadapi KPU.

Sementara, Kajari Sorong I Ketut Maha Agung menyampaikan pihaknya melakukan MoU dengan dua kabupaten diwilayah Sorong Raya yang akan melakukan Pilkada serentak 2020. Dimana inti dari perjanjian itu, berisi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan hal-hal yang perlu dikonsultasikan.

“Selain kita melakukan pendampingan bantuan hukum dan konsultasi, bahkan sampai bila ada yang berperkara, pengacara negara siap mendampingi tanpa biaya, alias gratis,” kata kajari.

Sumber: https://papuabaratpos.com/dua-kpud-teken-mou-dengan-kejari-sorong/

LEAVE A REPLY