POLEMIK UU MD3: GILIRAN E.KOM LMND UIT YANG BERSUARA

0
135

Deretan aksi penolakan UU MD3 nampaknya sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat. Kemarin (24/3/2018) giliran Eksekutif Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (E.KOM LMND) Universitas Indonesia Timur (UIT) yang menyuarakan pencabutan UU MD3. Lebih dari 30 orang hadir dalam aksi yang diselenggarakan di perempatan Jalan Urip Sumoharjo-Jalan AP Pettarani, Makassar.

Sebagai tuntutan pokok, massa meneriakkan pencabutan UU MD3 agar DPR tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Massa juga menuntut dicabutnya amandemen RUU KUHP pasal 134, 136, dan 137 yang berpotensi mengarahkan Indonesia kembali seperti jaman orde baru karena berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran lewat lisan, tulisan, dan ekspresi sikap serta dianggap kontradiktif dengan UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan menyatakan pendapat.
Revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dalam pasal 122 huruf K, 74 UU MD3 disebutkan DPR bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal tersebut membuat DPR maupun anggotanya bisa bertindak otoriter kepada orang lain karena pasal tersebut tidak menjelaskan secara konkrit bagaimana detail maksudnya.
Tindakan Jokowi yang tidak menandatangani Revisi UU MD3 tersebut hingga 14 Maret 2018 atau tepatnya 30 hari setelah disahkan oleh DPR yang membuat UU tersebut tetap sah membuat sebagian masyarakat mempertanyakan alasannya dan muncul berbagai isu jika Jokowi tidak mau tangannya kotor karena menandatangani UU MD3.
Selain itu, massa menuntut ditegakkannya kembali demokrasi, bangun industri nasional, serta pemerintah harus kembali ke nawacita. Kasus yang diangkat dalam aksi ini yaitu kasus penggusuran rumah rakyat Tanjung Sari Kabupaten Luwuk Banggai Sulawesi Tengah yang tidak sesuai kesepakatan sebelumnya yang hanya 600 meter persegi pada kenyataannya yang digusur seluas 22 hektar. Hal tersebut telah membuktikan betapa pemerintah dianggap semena-mena dalam bertindak dan tidak mempedulikan hak rakyat.
Walaupun sempat terjadi ketegangan antara massa dengan pihak kepolisian karena massa beberapa kali bergerak ke tengah persimpangan fly over urip sumohardjo yang menyebabkan terganggunya lalu lintas tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat massa aksi untuk terus menyuarakan tuntutan mereka.

LEAVE A REPLY