Polemik Pilpres 2019

Polemik Pilpres 2019

0
50

Pemilu 2019 ini sungguh fenomenal. Sepanjang tahapan pemilu yang merupakan gabungan antara pemilihan calon presiden dan calon legislatif ini rakyat dipaksa berpikir kaki di kepala dan kepala di kaki. Pemilihan ini diwarnai dengan hiruk-pikuk berbagai permasalahan. Dalam tulis ini, penulis akan membagi dalam 3 priode permasalah, diantaranya sebelum pemilu, saat pemilu, dan bahkan hingga setelah pemilu.

1. Sebelum Pemilu 2019

Pemilu 2019 dilaksanakan serentak untuk Pemilu Legislatif ( Pileg 2019 ) dan Pemilu Presiden ( Pilpres 2019 ) pada tanggal 17 April 2019. Tetapi sebelum dilaksanakannya pemilu, masing-masing paslon dipersilahkan untuk melakukan kampanye terbuka, dan mengikuti debat capres untuk meningkatkan ekstabilitas mereka.

Diawali dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sistem elektronik untuk pendaftaran administrasi peserta Pemilu 2019, yang dibuat KPU mengalami masalah. Sejumlah partai politik yang gugur dalam pendaftaran melalui Sipol itu menggugat ke Bawaslu. Pada 14 November lalu Bawaslu mengabulkan gugatan mereka dan meminta KPU memberi kesempatan pendaftaran ulang. Tetapi, KPU dan Bawaslu mensinyalir adanya dugaan manipulasi data partai, antara lain adanya fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) keanggotaan partai politik digandakan untuk memenuhi persyaratan. Kecurangan bisa juga berupa pencantuman nomor induk kependudukan asal-asalan atau fiktif.

Dilanjutkan dengan permasalahan selama Agustus – Desember 2018 terdapat 62 konten hoax terkait Pemilu 2019 diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). Hoax paling banyak teridentifikasi pada Desember 2018. Pada Agustus 2018, ada 11 konten hoax. Jumlah ini menurun pada September 2018, yaitu 8 konten hoax. Pada Oktober 2018, konten hoax yang teridentifikasi ada 12. Sementara itu, 13 konten hoax teridentifikasi pada November 2018. Konten hoax paling banyak teridentifikasi pada Desember 2018, yaitu 18 konten. Hoax ini menimbulnya kurangnya kerukuranan antar masyarakat sehingga mudah dipancing untuk membuat konflik. Hal ini merupakan teknik propaganda rusia yang dilakukan dengan menyebarkan kebohongan sebanyak-banyaknya sehingga membuat masyarakat menjadi ragu.

Penggaruh media sosia, terkhusus penggunaan hastag juga ambil alih dalam permasalah pra pemilu. Hastag #2019GantiPresiden dalam Gerakan 212 dan 411 yang disusung oleh partai oposisi pemerintah. Hal ini merupakan bentuk tiruan stategi yang digunakan untuk menjautuhkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad di Suriah pada 2011 lalu.
Pemilihan Cawapres yang merupakan sebuah bentuk proxy dimana Jokowi yang awalnya memilih Mahfud MD tetapi tidak jadi, dan diubah pada hari menjelang penyetoran nama cawapres yang digantikan oleh Makruf Amien. Pergantian ini diharapkan agar dapat mengcounter segala bentuk ancaman dari Prabowo yang menggunakan massa Islam untuk menyerang Jokowi. Ma’kruf Amien yang merupakan seorang Mantan Ketua MUI dan Petinggi NU diharapkan dapat meredakan massa Islam yang dapat membahayakan ekstabilitas Jokowi. Selain itu tidak terpilihnya Mahfud MD karena ekstabilitasnya lebih tinggi ketimbang Jokowi, hal ini menjadi pertimbangan di pasrat PDI-P. Sedangkan di kubu Prabowo memilih Anies karena Anies memiliki power sebagai wakil gubernur di Jakarta dan memiliki afiliasi besar dengan perusahaan asing yang memiliki power di Indonesia.

Selanjutnya, tak luput dari ingatan kita tengtang tren Film Sexy Killer yang ditayangkan di media sosial youtube, pada sasat masa tenang, merupakan bentuk ancaman proxy. Film dokumenter berjudul ‘Sexy Killer’ menjadi berbincangan menarik menjelang Pilpres 2019. Film ini membahas isu lingkungan dan dikaitkan dengan faktor kepentingan kedua Calon Presiden 2019. Diunggah sejak hari Sabtu (13/4/2019), oleh akun Watchdoc Image, Film ini telah dilihat 8 juta views. Kasus yang diangkat dalam film ini adalah dampak PLTU pada kehidupan sosial masyarakat. Sumber daya utama PLTU adalah batu bara. Pengerukan batu bara oleh perusahan tambang yang ada di Kalimantan, Jawa dan Bali memberi dampak sosial yang genting.

Kepentingan dan sikap Jokowi – Prabowo turut ditampilkan dalam film ini. Ada cuplikan Debat Capres II yang dimasukkan. “Saya kira dalam hal ini kita sama. Kita sama-sama ingin memberantas pencemaran lingkungan,” Pernyataan Prabowo saat Debat Capres. Pernyataan Prabowo itu lantas diiyakan oleh Jokowi. Munculnya film sexy killer ada campur tangan dari “people power” yang ingin pilpres di Indonesia berantakan. Tujuan dari film ini untuk mengincar anak-anak muda milenial yang sedang galau untuk memilik (swing voter) seingga setelah mennton video ini mereka akan memilih GOLPUT dibandingkan memilih presiden yang dilabel buruk berdasarkan film ini.

Film ini disengaja dipublikasikan setelah debat terakhir atau masa tenang kampanye agar kedua belah pihak tidak bisa saling klarifikasi secara official, padahal penggambilan shooting film dokumenter ini lama sebelum pilpres 2019. Dalam film itu memaparkan beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu di bahas yaitu perusahaan tambang milik Prabowo, Jokowi, kepemilikan saham Sandiaga Uno, dan mempermasalahkan Kyai Ma’ruf Amin yang menjadi halal syariah untuk bank-bank di Indonesia. Dalam film ini ada keterlibatan NGO Greenpeace,dan Walhi yang sangat menjunjung tinggi kelestarian lingkuangan

Selain itu ada beberapa partai yang menjadi pendukung Prabowo berpindah haluan mendukung Jokowi yaitu diantaranya Demokrat, Golkar , dan PPP. Hal ini kerena mereka memprediksikan bahwa Jokowi memiliki peluang yang lebih besar dalam kemenangan dibandingkan Prabowo. Bantuan dana asing untuk memenangkan pemilu tak luput dari pemilu 2019 ini, dimana seperti yang kita lihat dalam pilpres kali ini ada 2 pihak yaitu Jokowi bersama Cina dan Rusia dan Prabowo bersama Amerika, sehingga aliran dana yang masuk juga dari negara-negara pendukungnya.

Hingga akhrinya menjelang pemilu, KPU pun mengalami permasalahan logistik untuk beberapa daerah, dimana banyak surat suara yang ditemukan dalam keadaan rusak, Jumlah surat suara yang rusak mulai dari angka ratusan hingga ribuan di setiap daerah kabupaten/kota. Misalnya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ribuan surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI rusak. Penemuan itu berdasarkan hasil sortir ratusan petugas yang ditunjuk KPU Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

2. Permasalahan saat pemilu

Pilpres 2019 menunjukkan prestasi logistik yang luar biasa, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD berlangsung pada hari yang sama. Hal ini membuat KPU harus bekerja keras dalam mewujudkan pemilu serantak yang diidamankan oleh nagara demokrasi. Tetapi dalam hal ini banyak terjadi permasalahan, diantaranya Surat Suara Tercoblos di Gowa. Panitia penyelenggara pemilu menemukan surat suara Pilpres tercoblos di Kompleks Berlian Indah TPS 42 Janetallasa, Pallangga Gowa, Sulawesi Selatan. Masyarakat yang sudah mengantre di TPS itu pun terpaksa dibubarkan
Kotak Suara Dibawa Kabur di Sampang. Indikasi kecurangan pelaksanaan pemilu di Sampang terjadi di beberapa TPS. Misalnya di TPS 13 Desa Bapelle Kecamatan Robatal. Tanpa alasan yang jelas, dua orang yang diduga pendukung Caleg membawa kabur satu kotak suara menggunakan mobil Ertiga nopol M 1697 HI.

Dalam penyelengaraan, juga belangsung aksi krimilal, yaitu seseorag ditusuk karena Dituduh Sembunyikan Kunci Kotak Suara. Tindak kekerasan karena adanya indikasi kecurangan terjadi di Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Ketua Kelompok Pemilihan Kecamatan (KPPS), Rio Habibi, ditusuk oleh seorang anggota perlindungan masyarakat (Linmas), Febrian. Alasannya, Rio dituduh menyembunyikan kunci kotak suara ketika pemungutan suara akan berlangsung.

Kotak Suara Berisi Surat Suara Pilpres Hilang. Indikasi kecurangan juga ditemukan di Sumatera Selatan. KPU Sumsel menyatakan, lima kotak berisi surat suara capres-cawapres pada lima TPS di Kelurahan Kenten laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, hilang dan belum diketahui keberadaannya.

Polemik Surat Suara di Malaysia yang Tercoblos 01. Polemik surat suara Pemilu 2019 Indonesia di Selangor, Malaysia, tercoblos ramai diperbincangkan. Hal itu mencuat usai beredar sebuah video berdurasi lima menit yang memperlihatkan surat suara yang tercoblos disimpan dalam sebuah rumah toko (ruko) tak berpenghuni.

Dalam video itu, tampak surat suara pemilihan presiden (pilpres) tercoblos untuk pasangan 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sementara untuk pemilihan legislatif (pileg) DPR RI tercoblos untuk caleg bernama Achmad dari Partai NasDem dengan nomor urut 03 dan caleg DPRD DKI NasDem nomor 02.

Pemilu di luar negeri memang sudah dimulai sejak awal atau early voting tanggal 8-14 April. Untuk Malaysia pemilihan baru akan dilakukan pada Minggu, 14 April. Teknis pencoblosan di luar negeri dibagi menjadi tiga macam. Pertama mencoblos secara langsung di TPS yang ada di KBRI/KJRI, kedua mencoblos melalui kotak suara keliling (KSK) dan ketiga mencoblos via pengiriman via pos. Untuk metode pos ini, KPU berencana menjadwalkan pencoblosan ulang. Namun belum ada tanggal pasti kapan pencoblosan digelar.

Petugas KPPS Coblos Surat Suara di Boyolali. Di media sosial beredar sebuah video yang menunjukkan seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sedang mencoblos surat suara milik di bilik sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari video yang beredar, terlihat dalam satu bilik, ada lebih dari satu orang dan seorang petugas KPPS juga ikut berdiri di belakang bilik. Seorang pria berbaju batik tampak mencoblos satu per satu surat suara. Pria tersebut lalu menyerahkan surat suara pada pemilih untuk dimasukkan dalam kotak suara. Dalam video tersebut, terlihat juga sejumlah warga yang duduk di sekitar bilik. Dari hasil penyelidikan, Bawaslu menemukan bahwa peristiwa itu terjadi di TPS 8 Dukuh Winong, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, pria yang mencoblos diduga merupakan anggota KPPS dari salah satu daerah di Boyolali.

Pembongkaran Kotak Suara Sebelum Waktu Pencoblosan. Ada permasalahan pembongkaran kotak suara sebelum waktunya, dan dugaan pencoblosan surat suara oleh KPPS. Peristiwa ini terjadi di 5 TPS di Kabupaten Melawi, yang berada di Kecamatan Pinoh Selatan dan Kecamatan Belimbing, Pontianak . 5 TPS ini termasuk dari 13 TPS yang bermasalah. Penyebabnya beragam, dari surat suara hilang hingga logistik lain belum tersedia.

Hak Pilih Warga Palu Dicuri. Sejumlah warga yang akan mencoblos menggunakan e-KTP di TPS 19, Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, protes. Salah seorang dari mereka mengaku hak pilihnya ‘dicuri’ oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Kisruh di Sydney, Australia, memunculkan petisi di internet agar proses tersebut diulang. Dalam petisi disebut, ketidakmampuan PPLN dianggap membuat ratusan orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Petisi di Change.org yang dibuat oleh akun “The Rock” itu menyebut ratusan warga Indonesia di Sydney tidak diizinkan melakukan haknya, padahal sudah antre di depan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Townhall, Sydney.

3. Setelah Pemilu.

Setelah berlangsungnya pemilu serentak 2019, banyak terdapat kritikan dari sejumlah pihak karena tidak mengantisipasi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menenggelamkan informasi tentang kandidat calon anggota legislatif, dan membuat hak memilih warga negara Indonesia di luar negeri hilang. Koalisi Pemantau Pemilu menyodorkan solusi agar mengubah sistem keserentakannya, dibagi menjadi serentak nasional dan serentak daerah atau serentak eksekutif dan serentak legislatif.

Sejauh ini, sedikitnya 16 petugas KPPS meninggal dunia. Jumlah korban terbanyak di Jawa Barat yang mencapai 12 orang. Adapun empat lainnya di Sulawesi Selatan. Hal lain, banyak pemilh kebingungan ketika harus memilih calon anggota legislatif lantaran informasinya tenggelam oleh pemilihan capres dan cawapres. Di luar negeri, pemilih kehilangan haknya karena durasi pencoblosan yang terbatas.

Namun demikian, persoalan tersebut menjadi catatan penting pemerintah. Jika dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya dinilai perlu untuk menambah anggota KPPS, maka hal itu bisa saja dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Pemilu. Hanya saja, jika merujuk pada Undang-Undang Pemilu saat ini, jumlah KPPS tak bisa diutak-atik lagi yang hanya berjumlah tujuh orang. Sebelum penggumuman yang resmi dari KPU, pada 22 Mei, banyak sudah lembaga survei (quick account). dunia perpolitikan bangsa Indonesia diguncang dengan adanya quick count dengan hasil yang berbeda – beda pada tiap lembaganya. Hal ini justru yang dapat lebih memperparah keadaan politik bangsa Indonesia. Dari 40 lembaga survei yang mendapat rekomendasi dari KPU, 6 diantaranya mengklaim pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – Ma’ruf unggul dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Sandi dalam Pemilu 2019. Klaim yang didasarkan pada quick count dari masing – masing Lembaga. Hasil quick count dari Lembaga – Lembaga tersebut justru menimbulkan kontroversi. Hasil quick count yang ditampilkan di televisi pasca Pilpres 2019 tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga mengundang timbulnya konflik horizontal. Keenam Lembaga survei itu secara terang – terangan berusaha menggiring opini publik untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Pasalnya, pihak stasiun televisi tanpa reserve menayangkan kebohongan tersebut secara gamblang. Quick count dari keenam Lembaga berbeda jauh hasilnya dengan lembaga quick count yang lain. Bahkan juga berbeda hasilnya dengan real count yang diselenggarakan oleh masing – masing partai peserta pemilu dan pendukung masing – masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hasilnya, muncul berbagai permasalahan ditengah – tengah masyarakat Indonesia.

Pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dilaporkan belum rela menerima hasil hitung cepat itu. Tetapi bukan hanya para pendukung dari tiap pasangan calon saja, Badan Pemenangan Pemilu Prabowo – Sandi juga tak kalah kencang melayangkan protes. Hanya beberapa jam selepas sejumlah Lembaga survei memamerkan angka yang memenangkan Jokowi versi quick count, diatas panggung di rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo mendeklarasikan kemenangan dengan hasil exit poll di 5.000 TPS, dengan persentase 55,4 persen. Disamping itu, hasil quick count untuk Pemilu 2019 di Indonesia yang mulai dirilis ke public, menjadi pembahasan media – media internasional. Media – media asing focus mengulas quick count pemilihan presiden yang untuk sementara menunjukkan keunggulan Jokowi atas rivalnya, Prabowo.
Dengan demikian, pernyataan klaim kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019 berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Kondisi masyarakat yang telah terpolarisasi menjelang Pilpres 2019 ditambah masifnya strategi politik yang dilakukan kedua kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden , khususnya melalui quick count dan media sosial yang berdampak pada memanasnya tensi politik menjadi alasan utama munculnya potensi konflik horizontal tersebut. Potensi konflik ini jadi semakin terbuka sesaat setelah adanya statement kemenangan dari kedua kubu. Sudah seharusnya, klaim kemenangan yang dilakukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ini tidak pantas untuk dilakukan karena KPU sebagai lembaga penyelenggara Pilpres 2019 hingga saat ini masih melakukan perhitungan suara secara manual sehingga belum ada pengumuman resmi mengenai siapa pasangan calon yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden bangsa Indonesia.

Sikap Pernyaataan kemenangan oleh Prabowo ini merupakan bentuk proxy yang juga yang terjadi di Vanezuela sehingga terjadi krisis. Di Venezuela beberapa waktu lalu, ketika Presiden Nicolas Maduro (NM) ditandingi dan di “gantikan” Juan Guiado (JG) yang mengklaim sebagai Presiden yang ‘legitimate’ secara politik. Perebutan kekuasaan itu makin susah diselesaikan karena negara-negara adikuasa seperti AS dan sekutunya mendukung Juan Guaido sedangkan Rusia dan beberapa negara lain di Amerika Latin lebih mendukung Nicolas Maduro.

Hal ini berkaitan dengan rencana membuat gerakanpeople of power yang igin menjatuhkan kekuatan kepemerintahan yang terpilih pada hasil real account tanggal 22 Mei 2019 nanti. Pendeklarasian ini merupakn satu bentuk manuver politik “fait accompli” politik an pengkodisian untuk manuver-manuver lanjutan sebelum dan pasca pengumuman nantinya. Kondisi ini rentan akan di interversi oleh asing seperti negara adikuasa yang memiliki kepentingan pada calon presiden nantinya. Seperti contoh Juan Guaido didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat, sedangkan Nicolas Maduro didukung oleh Rusia dan beberapa negara Amerika Latin. Sehingga tidak dipungkiri bahwa kelak apabila pople of power ini terjadi, Indonesia akan menjadi negara dalam ancaman proxy oleh negara-negara adidaya yang memiliki kepentingan.
Setelah perhitungan real account oleh KPU dengan hasil untuk paslon 01 55.41% dan paslon 02 44.59%. Setelah pengumuman ini banyak sekali aksi massa yang menuntut untuk dilakukannya penghitungan ulang, bahkan menyelenggarakan pemilu ulang, Seperti pernyataan Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang mengatakan pihaknya menanggapi secara serius pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto tentang Indonesia akan punah jika dirinya kalah di Pemilu 2019. Menurut Neta, pernyataan Prabowo ini patut dicurigai sebagai salah satu bentuk provokasi agar masyarakat melakukan kerusuhan di Pemilu 2019. Menurut Neta, salah satu penyebab negara gagal adalah perang saudara. Dia beranggapan pernyataan Prabowo tentang Indonesia akan punah bisa mendorong pendukungnya yang berasal dari kelompok radikal melakukan kekacauan.

Kerusuhan di kantor Bromob, Pos polisi, kantor KPU, dan Bawaslu merupakan bentuk kerusuhan yang hampir menyerupai aksi 98 yang ingin menjatuhkan kepemimpinan pemerintah sekarang, tetapi sekarang dibedakan dengan ketidak terimaan dengan hasil putusan KPU. Dalam kerusuhan ini setidaknya ada sekitar 8 orang tewas.

Sejalan dengan kerusuhan yang terjadi banyak koalisi pendukung Prabowo yang dijerat hukuman upaya makar, diantaranya Eggi Sudjana, Rizal Ramli, Amien Rais, Kivlan Zein, dan masih banyak lagi. Ini merupakan bentuk upaya bentuk perlawanan tegas Jokowi terhadap upaya-upaya pihak opsisi yang berupaya untuk menjatuhkan dirinya.
Tak kalah spektakuler, yaitu Prabowo yang meminta bantuan media asing untuk berdialog tentang masalah pemilu. Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta agar dugaan kecurangan pemilu di Indonesia disampaikan kepada warga di segala penjuru dunia. Prabowo juga menjelaskan, pihaknya memiliki beberapa ahli yang akan memberikan paparan teknisnya. Pada dasarnya, ia beserta BPN sangat menyayangkan hal ini. Sebab, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan bangsa Indonesia memilih demokrasi pada 1998. Hal ini dapat berdampak pada ikut campur negara asing, yang memanfaatkan momuntum ini untuk menjadi keuntungan, bahkan tidak dapat dipungkiri, akan terjadi banyak kegiatan spionase intelijen asing yang masuk ke Indonesia.

Sehingga Indonesia, saat ini mengalami kondisi yang cukup serius, sebagai anak bangsa kita harus cukup luas dan kompleks dalam melihat situasi yang mengancam ini. Diperlukan tindakan upaya penyelesaian yang terbaik agar tidak terjadi kehancuran pada bangsa Indonesia. (S)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY