Martapura, Semaraknews – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Martapura mendorong pemerintah baik legislatif maupun eksekutif Kab. Banjar untuk segera menyelesaikan permasalahan hak angket oleh Anggota DPRD Kab. Banjar terkait isu jual – beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Martapura, Mirwan Hidayat di Sekretariat PC PMII Martapura pada Rabu (12/4).

“Terkait isu hak angket, kami berharap pemerintah dapat segera menyelesaikannya, jika memang terbukti maka segera diproses, namun jika tidak ya tidak usah dicari – cari.”, ujar Mirwan.

Ditanya mengenai sikap yang diambil oleh PMII Martapura dalam isu hak angket ini, apakah mendukung atau menolak, Mirwan menjelaskan bahwa PMII tidak bisa digolongkan mendukung ataupun menolak hak angket. PMII hanya mengamati perkembangan yang ada dan mendorong isu hak angket ini dapat segera terselesaikan.

“Kami tidak bisa dibilang mendukung, tapi juga tidak bisa dibilang menolak. Kami hanya berharap agar ini (isu hak angket) dapat cepat selesai.”, tambahnya.

Pada Senin (9/4) lalu, sidang paripurna dengan salah satu agenda pembacaan substansi hak angket ditunda karena banyak anggota dewan yang tidak hadir. Tercatat hanya 19 dari 45 orang anggota dewan yang hadir dalam sidang tersebut. Mengenai penundaan ini, PMII merasa sedikit kecewa dan mencurigai adanya kepentingan politis dalam isu hak angket.

Pembangunan Belum Dirasakan Masyarakat Secara Signifikan

Sementara itu, PMII juga menyampaikan bahwa pembangunan yang diprogramkan oleh Pemkab Banjar, dinilai belum memberikan manfaat yang signifikan untuk kemaslahatan masyarakat Kab. Banjar.

“Pemerintah jangan terlalu fokus dengan hak angket, sementara pembangunan di Kab. Banjar demi kemaslahatan masyarakat masih belum tercapai.”, kata Mirwan.

Pada akhirnya, apapun yang akan diputuskan terkait hak angket nanti, masyarakat tentu mengharapkan putusan tersebut adalah yang terbaik demi terciptanya pemerintahan di Kab. Banjar yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (TN)

LEAVE A REPLY