Persoalan Putusan MA, Eks Koruptor Bisa jadi Caleg

pemilihan legislatif 2019 (Sumber : vote-indonesia.com)

Jakarta, Semarak.news – Mahkamah Agung (MA) merevisi Peraturan KPU terkait larangan mantan napi koruptor menjadi caleg. Kendati demikian, putusan MA di atas tak berlaku otomatis.

Hak di atas merujuk pada Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil Dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan :

Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari ketentuan tersebut, maka MA memberi batas waktu 90 hari pada KPU untuk memikirkan apakah melaksanakan putusan itu atau tidak. Sehingga, Peraturan KPU (PKPU) masih berlaku hingga 90 hari ke depan terkait larangan caleg eks koruptor.

Selain itu, kurang dari 90 hari putusan MA, akan dilaksanakan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) caleg pada 20 September 2018. Apabila putusan itu tak dilaksanakan oleh KPU sampai tanggal 20 September kedepan, maka Peraturan KPU terkait larangan eks koruptor tak bisa jadi caleg, masih tetap berlaku di Pemilu 2019. (IR) 

TINGGALKAN BALASAN