Permohonan Penundaan SK Gubernur Dikabulkan, PT SILO Sedikit Bernafas Lega

sidang lanjutan PT SILO

Banjarmasin – Semarak.News, Sidang terbuka gugatan PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan terkait Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi(IUP-OP) berlangsung pada pukul 10.20 WITA hingga pukul 16.00 WITA dengan agenda sidang yaitu penyerahan bukti-bukti dari pihak tergugat dan penggugat.

Pada sidang sebelumnya (12/4), kuasa hukum PT SILO mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur mengenai pencabutan IUP-OP PT SILO kepada Majelis Hakim dengan alasan masih belum adanya surat yang memiliki landasan hukum kuat dan besarnya kerugian oleh pihak penggugat.

Majelis Hakim PTUN Banjarmasin selanjutnya mengabulkan permohonan penundaan pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Sebuku Batuai Coal, Kamis (19/4/2018).

Majelis Hakim yang diketuai Daprian,S.H. dengan hakim anggota: Rory Yonaldi,S.H.,M.H., dan Lizamul Umam, S.H.,M.H. saat membacakan amar penetapan perkara Nomor: 6/G/2018/PTUN.Banjarmasin dengan objek gugatan SK Gubernur Nomor: 503/119/DPMPTSP/2018, tertanggal 26 Januari 2018 tentang pencabutan IUP-OP PT Sebuku Batubai Coal dengan wilayah konsesi seluas 5.140,89 Ha di Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, berpesan agar Seluruh Pihak untuk menghormati dan menjalankan penetapan yang diambil oleh PTUN Banjarmasin mulai tanggal ditetapkan hingga ada penetapan baru terkait hal yang sama.

Humas PTUN Banjarmasin Febby Fajrurrahman mengatakan dalam penetapan yang dibacakan oleh Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat PT Sebuku Batubai Coal melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra dan Tim, serta meminta pihak tergugat Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Kuasa Hukumnya Andi M Nasrun dan Tim untuk menghormati penetapan Majelis Hakim tersebut.

“jadi, pada persidangan hari ini Majelis Hakim telah menetapkan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan SK Gubernur Kalsel mengenai pencabutan IUP-OP agar ditaati. Adanya penetapan ini harus ditaati oleh seluruh pihak baik penggugat maupun tergugat hingga ada surat keputusan hukum yang Inkracht,” kata Febby Fajrurrahman pada Semarak.News, kamis (19/4/2018).

Dengan adanya penetapan oleh Majelis Hakim tersebut, Febby menegaskan segala kegiatan pelaksanaan SK Gubernur Kalsel mengenai pencabutan izin tambang PT Sebuku batubai Coal di lokasi pertambangan, tidak boleh dilaksanakan hingga adanya putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat alias Status quo.

Disisi lain, kuasa hukum Gubernur Kalsel, Andi M Nasrun kurang setuju dengan penetapan dari Majelis Hakim, pihaknya akan mempelajari dan mendalami Penetapan terebut serta akan mengajukan perlawanan hukum terkait penetapan tersebut.

“Penetapan majelis hakim masih belum bersifat final, karena dalam perkara gugatan ini belum ada putusan inkracht. Kami bingung mengapa bisa majelis hakim mengeluarkan penetapan tersebut di akhir-akhir persidangan. Kami akan pelajari penetapan ini dan akan mengajukan keberatan melalui hukum,” ucapnya.

Sidang lanjutan perkara gugatan PT SILO akan dilanjutkan kamis (26/4/2018) mendatang dengan agenda penyerahan bukti pelengkap dari penggugat dan tergugat serta pemanggilan saksi dari pihak penggugat. [BRF]

TINGGALKAN BALASAN