Permasalahan Belum Tuntas, Karyawan PDAM Tirta Wampu Kembali Unjuk Rasa

Langkat, Semarak.News – Karyawan PDAM Tirta Wampu kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencopotan Direktur PDAM Tirta Wampu, Dra. Puncana Sitepu. Kali ini giliran Kantor Bupati Langkat yang menjadi tempat untuk menyuarakan aspirasinya (4/4/2018).

Tujuh puluhan massa mendatangi kantor Bupati Langkat sejak pukul 10.30 WIB dengan membawa spanduk bertuliskan “Stop kezaliman terhadap karyawan dan jangan karyawan ditindas, karyawan lama dibuang, karyawan baru ditambah”, “Kami sangat kecewa, turunkan jabatan direktur dan badan pengawas PDAM Tirta Wampu Langkat yang arogan dan otoriter”, dan “Kesejahteraan karyawan tidak pernah berubah karena karyawan/TI yang baru terus bertambah, copot direktur Dra. Puncana Sitepu.”

Massa yang dikordinir Rosna Ningsih dalam orasinya menyampaikan 13 poin tuntutan atas kepemimpinan Direktur PDAM Tirta Wampu, yang isinya antara lain:

1. Penggajian PKWT a.n. Wahyudi sebesar RP. 2.000.000/bulan sebagai supir Direktur, faktanya yang menerima gaji tersebut adalah Agus Supriyadi. Dimana Agus Supriyadi adalah suami dari Direktur. Dan sampai saat ini PKWT a.n. Wahyudi tidak pernah diketahui kejelasannya.

2. Karyawan/i dimintai untuk bekerja di luar batas jam kerja dan di hari libur, tetapi karyawan tidak diberikan uang lembur, dimana aturan Direktur tentang pemberian uang lembur.

3. Mohon pemeriksaan atas karyawan/i yang diberikan izin penyetaraan golongan, dimana karyawan/i yang diberikan izin penyetaraan golongan adalah karyawan/i yang melamar dari jenjang SMA dan sarjana yang diberi izin adalah sarjana pendidikan.

4. Pengangkatan karyawati a.n. Lisnawati Sukatendel sebagai bendahara. Dimana saudari Lisnawati adalah keponakan kandung dari direktur yang baru menjadi karyawan 100% di bulan Januari 2018. Dikhawatirkan terjadi tindakan KKN.

5. Adanya PKWT Witler Pangaribuan yang diberi izin untuk menghadiri undangan mewakili Direktur dan menerima SPPD.

6. PKWT Witler menerima fasilitas kantor berupa kendaraan roda dua dan dikabarkan telah menghilangkannya, lalu diberi lagikendaraan roda dua. Mohon pemeriksaan.

7. Adanya Surat Keputusan Direktur yang mengharuskan karyawan bekerja di hari Sabtu dan Minggi atau hari libur.

8. Direktur melakukan mutasi karyawan yang belum ada 1 minggu dan karyawan tersebut dimutasikan kembali. Direktur melakukan mutasi sesuka hati.

9. Mohon diperiksa SK Direktur tentang penertiban water meter pelanggan, dimana dalam aturan direktur tersebut pelanggan langsung dikenakan beban pemakaian sebesar 50 meter kubik. Beban tersebut diatas rata-rata pemakaian pelanggan.

10. Tidak adanya peraturan Direktur untuk melakuka penahanan gaji karyawan/i.

11. Adanya aturan Direktur yang memberikan tunjangan Administrasi Catat Meter, dan yang mendapat tunjangan tersebut adalah karyawan PKWT hal ini membuat ketidakadilan bagi karyawan tetap.

12. Kemudian Direktur juga tidak pernah memberikan hak beberapa karyawan untuk cuti karyawan.

13. Kami memohonkan untuk diadakannya audit investigasi keuangan tahun 2017-2018 yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan Direktur Puncana.

Setelah menyampaikan orasi, 10 perwakilan massa dipersilahkan untuk masuk Gedung Bupati langkat dan diterima oleh Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Bupati Langkat Hermansyah. Direktur PDAM Tirta Wampu Dra. Puncana Sitepu juga dipanggil untuk melakukan diskusi dengan karyawan.

Dalam diskusi Direktur PDAM Tirta Wampu menyampaikan bahwa tidak semua tuntutan karyawan tersebut benar, seperti pemotongan gaji sebenarnya akibat kelalaian karyawan dalam melakukan absensi sidik jari.

Setelah berdiskusi selama kurang lebih satu jam, akhirnya Bapak Hermansyah memutuskan bahwa PDAM Tirta Wampu dimohon untuk memenuhi gaji karyawan termasuk tambahan gaji lembur. Selanjutnya permasalahan akan dibawa ke Inspektorat Kab. Langkat.

Lebih lanjut Bapak Hermansyah mengatakan “Direktur harus bisa menyelesaikan permasalahan secara internal dengan cara diskusi karyawan dalam waktu 3 hari. Jika dalam waktu 3 hari masalah ini tidak selesai berarti kredibilitas kepemimpinan Direktur perlu dipertanyakan.”

Sebelumnya, pada 27 Maret 2018 Karyawan PDAM Tirta Wampu pernah melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Langkat. Dan pada 29 Maret 2018 pernah diadakan pertemuan antara diadakan pertemuan antara Komisi B, Komisi D DPRD Kab. Langkat, Karyawan dan Direktur PDAM Tirta Wampu dengan hasil permasalahan diselesaikan internal oleh perusahaan. Namun sampai saat karyawan merasa permasalahan tersebut belum terselesaikan.

TINGGALKAN BALASAN