“Perampasan Ruang Publik dan Demokrasi” di Aksi Kamisan Surabaya

Aksi Kamisan Surabaya 4 Oktober 2018, di Taman Apsari Surabaya (Sumber: Istimewa)

Surabaya, Semarak.News- Aksi Kamisan yang digelar pada 4 Oktober 2018, sore didepan Taman Apsari Surabaya. Dalam aksi damai ini sekitar 20 orang anggota dari Komite Aksi Kamisan Surabaya bersama dua orang anggota aksi Kamisan Malang menggelar aksi rutin mingguan.

Aksi Kamisan Surabaya dan Malang sebelumnya

Aksi minggu ini berbeda dengan aksi minggu sebelumnya yang dibubarkan oleh ormas dan aparat tanpa alasan yang jelas. “ Disini kita berdiri bukan untuk melakukan tindakan makar atau tindakan lain, disini kami berdiri untuk menyuarakan aspirasi sesuai dengan prosedur yang ada.” Ujar Andi Komite Aksi Kamisan Surabaya.

Komite Aksi Kamisan telah menyerahkan beberapa berkas kepada Polda Jawa Timur. Yang berarti aksi ini resmi dan legal dilakukan semata-mata demi kepentingan demokrasi. Mengingat aksi sebelumnya, ada sekelompok ormas yang membubarkan paksa aksi kamisan pada tanggal 26 September yang lalu.

Tuntutan Komite Aksi Kamisan Surabaya

salah satu tulisan aspirasi di payung hitam (Sumber:Istimewa)

Dalam aksi ini banyak hal yang disuarakan kepada pemerintah dan aparatur terkait. Dimana akhir-akhir ini telah terjadi banyak perampasan ruang publik dan demokrasi oleh aparat kepolisian hal ini telah melanggar HAM. Dan beberapa tuntutan lain.

Pemerintah dianggap tidak benar-benar serius dalam menangani kasus HAM masa lalu yang ada, seperti kasus marsinah serta beberapa kasus lain yang tidak pernah diselesaikan oleh negara. Diakhir rezim ini, telah muncul rasa kekecewaan yang mendalam atas ketidak selesaian kasus HAM yang dijanjikan dalam Nawacitanya.

Menjelang pemilihan Presiden 2019, banyak isu isu politik identitas yang ditunjukkan, pemahaman-pemahaman ini yang akhirnya malah memecah belah masyrakat saat ini. Tidak ada kesempatan bagi rakyat yang tertindas untuk menyelesaikan kasus kemanusiaan. Sehingga perlu adanya politik tandingan yang dapat menyelesaikan kasus kemanusiaan yang ada.

Selain itu, aksi kamisan ini tidak ada yang menolak NKRI. Sehingga meminta untuk aparat terkait untuk melakukan tindakan dengan hati nurani, dengan pikiran, dan dengan pendidikan tidak didekati dengan tinju dan kekerasan. Hal itulah yang membuat Indonesia tidak maju seperti negara adiluhur yang lain.

Dimana pemerintah juga membungkam orang-orang yang memiliki ide-ide atau gagasan. Realitasnya pemerintah menganggap ini menjadi pengganggu kekuasaan.Polisi diharapkan menjadi pengayom masyarakat bukan malah menjadi monster yang menakuti masyarakat.

Hal yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini, bahwa adanya perbedaan cara kepemerintahan dulu dan sekarang. Dimana dulu founding father menggunakan cara diplomasi yang tukar menukar pikiran bukan saling bunuh-membunuh dan curiga satu sama lain.

Aksi kamisan ini akan tetap dilaksanakan kedepannya demi mengingatkan pemerintah akan tugas dan tanggung jawabnya. (AF)

TINGGALKAN BALASAN