Pengurus Masjid di Pontianak Masih Bingung Soal Pedoman Khotbah Anti SARA

Pontianak, Semarak.news – Pedoman Khotbah anti SARA yang digagas oleh Bawaslu Kalbar masih terus menuai pro kontra dan kebingungan bagi para pengurus masjid di Kota Pontianak. Seperti diungkapkan Ketua Lembaga Dakwah Ibadah Dan Pemakmuran Masjid (LDIPM) Masjid Raya Mujahidin, Wasi’an Syafiuddin, Sabtu (24/2/2018) di ruang kerjanya. Ia mengaku belum tahu tentang pedoman khotbah anti SARA tersebut, namun merasa banyak penolakan dari masjid maupun ulama karena itu bukan merupakan ranah pemilu.

“Saya belum tahu ya, belum liat seperti apa pedoman itu sendiri, tapi sepertinya saya lihat banyak penolakan dari masjid-masjid, dari ulama-ulama gitu. Itukan bukan ranahnya pemilu” ucap Wasi’an.

Pria yang juga mengajar sebagai dosen pertanian di Universitan Tanjungpura ini menyampaikan bahwa dirinya setuju apabila tujuannya baik, untuk mencegah munculnya kalimat SARA dalam khotbah. “Alhamdulillah sampai saat ini masjid Mujahidin tidak ada hal tersebut,” tuturnya. Wasi’an menjelaskan bahwa mimbar Khotbah itu mimbar khusus dan khatib yang bertanggung jawab.

“Saya paham kenapa itu dibuat, untuk mengantisipasi dari pemerintah atau KPU jangan sampai umat terpecah belah. Kalau tujuan untuk memberikan pelajaran bagaimana kepemiluan, Mujahidin sangat toleran,” jelas Wasi’an. Namun dirinya mempertanyakan seperti apa nanti bentuknya, apabila pedoman tersebut hanya sebatas himbauan itu tidak akan menjadi masalah, tetapi jika berbentuk peraturan yang mengikat sanksi atau hukum akan menimbulkan aksi dari masyarakat.

Senada dengan Wasi’an, Ketua Takmir Masjid Agung Al-Falah Pontianak, H. Usman Rolibi yang ditemui semarak.news juga merasa setuju dengan adanya pedoman tersebut selama hal itu positif, tinggal bagaimana mengatur persentase antara khotbah dengan penyampaikan himbauan untuk mendukung Pilkada.

Usman mengatakan siapapun pasti mendukung agar pemilu sukses, lancar dan berjalan dengan baik. “Dari kami masjid Al-Falah setuju ya, selama itu memang positif. tapi mungkin presentasenya aja yang dikurangi. Kan Jamaah bosen juga kalo bahasnya pemilu terus,” ucap Usman.

Ustad kelahiran Bekasi ini setuju adanya pedoman tersebut asalkan bentuknya bukan hukum yang mengatur khotbah terlebih lagi sampai menjatuhkan hukuman. “Jangan sampai ada dampak yang membuat kemudian ada muncul sesuatu yang seolah-olah kita ini dicari-cari. Tapi kalo emang tujuannya baik semua pasti kita patut juga mengapresiasi ya,” pungkasnya.

TINGGALKAN BALASAN