Pengesahan RAPBA Aceh terlambat

Mercinews.com

Aceh,Semarak.News. Pengesahan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh (RAPBA) Aceh kembali menoreh polemik keterlambatan seperti tahun-tahun sebeumnya.Dalam hal ini, Gubernur Aceh, Drh.Irwandi Yusuf memberikan Surat Edaran (SE) ke DPRA Aceh pada tanggal 27 Februari 2018 yang berisikan 2 poin yaitu :(1) Sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, apabila kepala daerah dan DPRD tidak memperoleh kesepakatan terkait pengesahan RAPBD selama 60 hari , setelah diserahkannya RAPBD oleh kepala daerah ke DPRA, maka RAPBD dapat disahkan dengan menetapkan peraturan daerah oleh Gubernur. (2) Batas persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA terkait pengesahan Qanun APBA 2018 merujuk pada UU No.23 Tahun 2014 tersebut.

Menanggapi SE tersebut Ketua DPRA Aceh mengatakan,”Kami sudah menduga rencana Gubernur untuk melakukan Pergub terkait RAPBA 2018 saat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) tidak serius melakukan pembahasan”. Pihak DPRA juga telah menanyakan keseriusan TAPA dan telah terjawab dengan keluarnya Surat Edaran dari Gubernur tersebut. Gubernur Aceh mengatakan bahwa telah jatuh tempo pada 27 Februari kemarin dan harus segera disahkan melalui Pergub agar tidak adanya sanksi dari pemerintah Pusat seperti pemotongan anggaran yang telah diusulkan. “Batas waktu pengesahan masih tanggal 1 Maret 2018 dan kami mengacu ke waktu tersebut, baru kita ambil sikap”, tegas Muharuddin.

Terlambatnya pengesahan Qanum RAPBA ini menuai kritik serius dari kalangan dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh ketidakseriusan kalangan elite aceh. Ketua BEM Unsyiah, Yasir mengatakan,”masyarakat dan mahasiswa sanagat menyesalkan kebijakan gubernur dan kinerja dari DPRA yang hanya memakan uang rakyat tapi tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh”. Dengan terambatnya pengesahan RAPBA Aceh, maka akan menghambat berjalannya program pemerintahan yang merugikan rakyat Aceh juga. Apabila pengesahan RAPBA aceh melalui Pergub (Peraturan Gubernur), maka anggaran 2018 akn merujuk pada APBA 2017 lalu, yang berakibat gagalnya program-program baru pemerintah atau dapat mengakibatkan deficit anggaran pada akhir tahun nanti.

Menanggapi permasalahan RAPBA Aceh, kalangan mahasiswa tidak tinggal diam, yang sebelumnya telah melakukan aksi protes di depan kantor DPRA Aceh akan berencana melakukan aksi yang lebih besar lagi. “Akan ada rencana aksi protes yang lebih besar dengan melibatkan seluruh mahasiswa dan aktivis di Aceh”,tegas Yasir.[JP]

 

TINGGALKAN BALASAN