Penerimaan Dana Kampanye Wajib dilaporkan Agar Tetap Ikut Berlaga Dalam Pesta Demokrasi Di Indonesia

0
25
Athohilah, Komisioner Devisi Hukum, Pengawasan dan SDM KPU Kab. Jombang

Di awal tahun baru 2019 ini, Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 masih berada dalam tahapan kampanye yang telah dimulai sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 nanti. Memasuki pertengahan masa kampanye, baik kampanye dari Calon legislatif maupun Kampanye Capes dan Cawapres, partai politik sebagai peserta pemilu memiliki kewajiban untuk menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sebagai salah satu proses admistrasi yang harus dipenuhi agar tetap ikut dalam pesta demokrasi 2019. Pelaksanaan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dilakukan serentah diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Kab. Jombang. Pelaksanaan penyerlahan laporan di wilayah Kabupaten Jombang dilakukan di Gedung Pertemuan Husni Kamil Manik Kanto KPU Kabupaten Jombang, Rabu (2/Januari/2018).

Proses Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Proses pelaporan dana Kampanye secara umum telah diatur oleh KPU yang dilakukan dalam tiga tahapan. Tahapan pertama dilakukan di awal pelaksanaan yang dinamakan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), tahapan kedua di pertengahan masa kampanye yaitu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan yang terakhir di ujung masa kampanye berupa Laporan Peneriman dan Pengerluaran Dana Kampanye (LPPD). Dan hari ini, tanggal 2 Januari di KPU Kabupaten Jombang dilakukan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) jelas Komisioner Devisi Hukum, Pengawasan dan SDM KPU Kab. Jombang, Athohilah didepan awak media.

Di akhir pelaporan dana kampanye tersebut, nantinya kan dilakukan peng auditan untuk melihat tingkat kepatuhan dari partai politik sebagai peserta pemilu. “Untuk berkas pelaporan yang diserahkan peserta pemilu ada dua rangkap, satu rangkap untuk KPU dan satunya lagi sebagai bahan tembusan untuk Bawaslu, Dan selanjutnya berkas laporan yang diterima KPU akan diserahkan kepada Tim Audit di ujung pelaksanaan setelah tahapan kampanye selesai. Nantinya seluruh partai sebagai peserta pemilu akan diaudit untuk diperiksa apakah partai peserta pemilu terebut patuh terhadap ketentuan dana kampanye. Jadi jenis audit yang dilakukan ialah jenis audit kepatuhan” pungkas Athohillah.

Menurut Komisioner Devisi Hukum, Pengawasan dan SDM KPU Kab. Jombang tersebut tidak ada kesulitan atau kendala peserta pemilu dalam membuat dan melaporkan dana kampanye tersebut. Karena sejak jauh-jauh hari KPU telah memberikan bibingan teknis dalam pembuatan laporan kepada para pengelola keuangan partai politik. “Secara umum tidak ada kendala dari partai politik sebagai peserta pemilu dalam melakukan pelaporan, karena dari jauh hari pengelola keuangan partai telah diberikan bimbingan teknis oleh KPU dalam pembuatan dan pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tersebut. Selain itu, KPU juga menyiapkan aplikasi Sitdakam (Sistem Aplikasi Dana Kampanye) yaang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi partai dalam mengisi dan membuat laporan keuangan”  lanjut Athohillah.

Terakhir Athohillah juga memberikan penjelasan terkait sanksi yang akan diberikan kepada peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye tersebut.” Apabila ada partai yang tidak menyerahkan laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tersebut akan dikenakan sanksi berupa dicoret sebagai peserta pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan”.

LEAVE A REPLY