Pemindahan Hukuman Cambuk, Antara HAM Atau Investasi

Pemindahan Hukuman Cambuk, Antara HAM Atau Investasi

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan untuk menegakkan syariat Islam. Dinamika tentang pemindahan pelaksanaan hukuman cambuk yang awalnya dilakukan di tempat terbuka (depan masjid) dialihkan menjadi dalam lapas, hal tersebut tentunya menimbulkan gejolak dimasyarakat, karena dinilai menyalahi syariat yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari munculnya peraturan gubernur nomor 05 tahun 2018 dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama permasalahan HAM dan kedua permasalahan investasi.

Hukuman cambuk dan permasalahan HAM diwilayah yang ditegakkan syariat tentunya tidak ada masalah, karena pelaksanaan hukuman cambuk memberikan efek jera pada pelaku maksiat sekaligus penghapus dosa dan memberikan pendidikan kepada lingkungan. Namun, yang menjadi masalah yaitu dalam pembuatan Qanun (aturan) sudah terlanjur tertulis bahwa hukuman tersebut tidak boleh diperlihatkan pada anak usia dibawah 18 tahun menjadikan pemeritah bersemangat untuk memindahkan hukuman cambuk tersebut di lapas. Pada 2013, Komite HAM PBB yang mengawasi kepatuhan negara-negara terhadap kewajiban di bawah ICCPR, mengintruksikan kepada Indonesia untuk mencabut ketentuan yang mengesahkan penggunaan hukuman yang kejam dalam produk-produk hukum lokal (perda syariat) Aceh. hal ini tentunya bertentangan dengan kondisi keyakinan masyarakat Aceh.

Dari segi investasi pun, menjadi alasan pemerintah untuk memindahkan lokasi hukuman cambuk yang disinyalir menjadi labeling investor bahwa Aceh merupakan wilayah yang tidak ramah (kejam). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Aceh pada 2015 tercatat Rp4,19 triliun. Jumlah ini turun drastis pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2016 PMDN Aceh tercatat Rp2,45 triliun, bahkan pada 2017 turun menjadi RpRp782,8 miliar. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) ada penurunan signifikan pada 2017. Pada 2016, PMA di Provinsi Aceh tercatat Rp134,5 miliar, naik dari PMA 2015 yang hanya tercatat Rp21,19 miliar. Akan tetapi, pada 2017 kembali turun menjadi Rp23,2 miliar.

Kedua sudut pandang ini dinilai oleh masyarakat Aceh menyalahi adat yang sudah mereka junjung bertahun-tahun. Sehingga pada akhirnya terjadi penolakan oleh ormas Islam khusunya yang semakin hari semakin meluas.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN BALASAN