Jakarta, Semarak.news – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan dana desa menjadi Rp 1.4 M per desa pada tahun 2018 nanti merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan efektifitas program serta mendorong evaluasi agar penyaluran dana lebih tepat sasaran.

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo pemberian dana desa sepanjang tiga tahun terakhir telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dan mengurangi ketimpangan tetapi dalam evaluasi terlihat bahwa hal tersebut masih belum masif atau belum merata. Kondisi ini mengindikasikan ada suatu hal yang salah dalam pengelolaan dana desa sehingga perlu dilakukan pembenahan.

“Itu yang harus kami kejar. Banyak diberitakan adanya OTT (operasi tangkap tangan). sembari kami mengevaluasi efektivitas pelaksanaan dana desa, pemerintah bertepatan untuk tidak meningkatkan dulu dana desa,” ungkap Boediarso.

Boediarso menambahkan pemerintah akan tetap merealisasikan penyaluran dana desa sebesar Rp 1,4 miliar per desa pada 2019 disertai dengan kesiapan aparat desa dan pendamping desa sebagai bukti dari realisasi janji Presiden Jokowi. (COB)

LEAVE A REPLY