PC PMII Kota Mataram Tolak Pengesahan UU MD3 !

Mataram, Semarak.news – Aksi Unjuk Rasa berlangsung di kantor DPRD NTB , Senin (26/02/2018), pukul 10.40 s/d 11.20 WITA. Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh 38 Oorang anggota PC PMII Kota Mataram. Aksi tersebut bertujuan untuk menolak pengesahan  UU MD3 oleh DPR-RI, MPR, dan DPRD Kota Mataram. Selain itu, aksi PC PMII Kota Mataram ini merupakan kepanjangan tangan dari PB PMII.

Dalam aksi tersebut, Koordinator Umum Aksi Unjuk Rasa PC PMII, Muhammad Sholihin mengatakan bahwa “Kebebasan menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi kini telah mati di tangan dewan , hal ini di tandai dengan di sahkannya RUU atas perubahan UU no 7 tahun 2014 tentang MPR.Dalam revisi tersebut terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak rakyat diantaranya oasal 73 huruf k dan pasal 245.

Selain itu, disampaikan juga bahwa terdapat beberapa tuntutan PB PMII yang harus dipenuhi DPR , yakni :

  1. PB PMII secara tegas menolak pasal pasal yang bertentangan dengan nilai nilai demokrasi dalam revisi UU MD3.
  2. PB PMII mendesak presiden agar tidak menyetujui / tidak memanandatangani revisi UU MD3.
  3. Mendesak presiden mengeluarkan perpu pengganti MD3.
  4. PB PMII akan melakukan uji materi ke mahkamah konstitusi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Perwakilan DPRD Kota Mataram, Hj. Mahdi S.H.,M.H. mengatakan  “Terkait isu UU MD3 yang sudah di sahkan oleh DPRRI berlaku untuk DPR dan DPD, sedangkan untuk hak demokrasi di DPRD NTB tetap bisa di kritik. Kami menyatakan keprihatinan terhadap di sahkannya UU MD3 , dan anggota DPRD tidak sepaham dengan UU MD3. Hak menolak bukan di lembaga DPRD, dan kalaupun ada penolakan harus diparipurnakan lebih dulu karena dewan adalah sebuah lembaga dan kami akan laporkan kepada pimpinan dewan dan dalam waktu satu minggu dewan akan bisa merapatkan terkait isu tersebut.”

Dalam aksi tersebut, sempat terjadi kerusuhan yang diakibatkan massa PC PMII yang berusaha masuk ke Gedung DPRD Kota Mataram. Namun, kerusuhan tersebut dapat dikendalikan oleh pihak keamanan dan Kepolisian, sehingga  aksi tersebut dapat berakhir dengan aman dan terkendali . (HA)

TINGGALKAN BALASAN