Ternate, Semarak.news – Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 merupakan agenda pertama dari seluruh tahapan kampanye Pileg dan Pilpres 2019. “Kampanye bukan hal untuk menghujat, kampanye harus bersih dari hoax, money politics, dan isu SARA.”  Ucap Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin saat deklarasi kampanye damai kepada masyarakat Kota Ternate.

Maluku Utara menjadi wilayah yang patut untuk diperhatikan, karena menjadi wilayah dengan eks napi koruptor terbanyak di Indonesia. Menelusuri hal tersebut, Semarak mendatangi beberapa DPW di Kota ternate menyanyakan perihal kesiapan Pileg.

Saat Semarak mendatangi DPW partai PKB wilayah Maluku Utara tampak sepi. Partai dengan nomor urut 1 pada Pilpres 2019 ini tampaknya belum menetukan langkah-langkah pemenangan walaupun sudah mematok target 4 kursi di DPRD provinsi

“PKB lebih fokus pada urusan kemanusiaan, konsolidasi, dan koordinasi dengan para alim ulama.” Ucap Abdul Malik Silia yang juga menjadi DCT DPRD provinsi Dapil I untuk Ternate dan Halmahera.

Walaupun belum ada strategi pemenangan dari PKB, kegiatan blusukan secara personal juga dilakukan oleh masing-masing DCT dibantu dengan sayap-sayap PKB seperti Perempuan Bangsa, Lakum HAM PKB, Gema Saba, dan Garuda Bangsa. Tetapi masing-masing DCT sudah menentukan langkah pemenangan secara mandiri.

“Secara pribadi, para DCT sudah ada (strategi pemenangan). Misalnya silaturahmi ke tokoh adat dan tokoh agama.” Tambah laki-laki yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ciderendeu.

Sementara itu, ketika ditanya perihal caleg eks koruptor, Wakil Ketua I DPW Hanura Maluku Utara, Rustam Ismail mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Ia teguh bahwa Ahmad Ibrahim dan Welhelmus Tahalele sudah bersih dan lolos verifikasi.

“Tidak menjadi masalah. Nama-nama tersebut telah menjalani segala hukuman dan tanggung jawabnya mengembalikan semua kerugian negara. Lagi pula tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang yang bersih nantinya tidak akan melakukan korupsi setelah terpilih.”

Hanura berbeda pendapat dengan PKS dalam hal pemberian tanda eks koruptor pada surat suara. PKS optimistis mendapatkan banyak suara dalam pileg tahun mendatang. “Kita menargetkan 7-8 kursi DPRD Provinsi Maluku Utara. Tahun sebelumnya (Pileg 2014) kita mendapatkan 5 kursi DPRD Provinsi.” Selain itu, PKS dan PKB setuju dengan pemberian tanda bagi eks koruptor.

Efek hoax menjadi hal yang perlu diwaspadai. Jangan ada lagi isu beredar di tengah masyarakat. Masyarakat harus cerdas dalam memilah berita yang muncul, demi pemimpin yang berkualitas dan profesional. (RESP)

 

TINGGALKAN BALASAN