Petleng, Semarak.News | Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU) dilaporkan ke camat di Mebung, Selasa 23 Juli 2019 lalu karena diduga melakukan kecurangan secara sengaja untuk memenangkan salah satu calon kepala desa (Cakades). Kuat dugaan, Cakades Nomor Urut 01 atas nama Gedion Maata yang juga calon petahana ikut bermain praktek kotor ini saat proses berlangsung.

Laporan tersebut disampaikan Cakades Nomor Urut 02 Liktau P. Atalehi dan Nomor Urut 03 Abimail P. Maata, masing-masing bersama tim pemenangnya ketika mendatangi Kantor Camat ATU di Mebung. Dalam laporannya, panitia diduga melakukan penggelembungan suara atas proses Pilkades yang dimenangkan petahana Gedion Maata itu.

Hal tersebut terbukti ketika warga yang tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) juga ikut mencoblos. “Hari ini kami datang ke kantor camat untuk melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia pada saat proses Pilkades. Kami berharap camat selaku kepala wilayah dapat menindaklanjuti laporan kami sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” ujar Cakades Nomor Urut 02 dan 03, Liktau P. Atalehi dan Abimail P. Maata kepada wartawan di Mebung.

Atalehi berharap, laporannya harus diproses agar menjadi pembelajaran politik yang baik untuk kedepan. Ia menyebut, sesuai hasil investigasi ada begitu banyak pemilih ber e-KTP luar dan belum menetap sebagai warga Desa Petleng namun diikutkan dalam pencoblosan pada 20 Juli lalu. “Kami punya alat bukti yang cukup kuat. Karena ada banyak pemilih ber e-KTP luar, seperti dari Kec. Teluk Mutiara, Kel. Welai Timur, Kel. Kalabahi Kota, Kec. Pantar Tengah serta Desa Pido  juga ikut mencoblos. Kami juga akan melaporkan kasus ini ke Polsek Mebung untuk dilakukan proses hukum,” tegasnya.

Atalehi mengungkapkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. “Kami sebagai peserta merasa dirugikan atas kecurangan yang dilakukan panitia. Sebab pemilih yang menggunakan hak suaranya harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan domisili sekurang-kurangnya 6 bulan,” ungkap Atalehi.

Pernyataan protes yang sama juga disampaikan Cakades Nomor Urut 03 Abimail P. Maata. Ia menyatakan, Ketua BPD Desa Petleng Yermias Beri diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Panitia Pilkades, yang mana itu dilarang berdasarkan ketentuan. Sebagai akibat dari itu, pendataan DPTB yang dilakukan pun tidak sesuai prosedur.

“Pendataan DPTB dilakukan tidak sesuai prosedur, karena terbukti pada saat panitia melakukan pendataan DPTB tidak melibatkan ketua RT setempat, tetapi justru melibatkan Yermias Beri selaku ketua BPD yang juga ketua Panitia Pilkades. Padahal, seharusnya pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia melalui RT dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan,” ungkap Abimail Maata.

Ia menyatakan, berdasarkan hasil investigasi bersama tim pemenangnya, terbukti terdapat 24 orang warga ber e-KTP luar ikut mencoblos ke TPS. “Panitia juga tertutup sekali. Jumlah DPT tidak diumumkan kepada publik, seperti dipajang di tempat-tempat umum. Kami punya saksi ber e-KTP luar tetapi dia diduga dipaksa untuk mencoblos,” tegas Maata.

Sementara itu, Camat ATU Simon Atalo dalam hasil pemeriksaan laporan tersebut, merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Alor sebagai penyelenggara Pilkades Serentak Periode 2020-2025 ditingkat kabupaten untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.*(Joka)

LEAVE A REPLY