Indonesia akan menghadapi pemilihan presiden (pilpres) yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 nanti. Pastinya masyarakat Indonesia tidak ingin memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia kedalam keterpurukan, terutama di bidang ekonomi. Jangan sampai Indonesia dikarenakan salah memilih pemimpin, sehingga menyebabkan nilai rupiah Indonesia malah merosot jatuh terhadap dollar, yang dapat berdampak kesegala aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhusus para perusahaan yang berada di Indonesia.

Masyarakat Indonesia identik dengan ikatan primodial, sehingga mereka sudah memiliki pegangan jagoan mereka masing-masing, tanpa memikirkan partainya punya program apa saja untuk memperbaiki Indonesia ini. Tetapi saya yakin masih banyak kaum intelektual, yang mengutamakan platform atau program-program apa saja yang ditawarkan oleh partai tersebut untuk maju memimpin Indonesia. Kita, Masyarakat Indonesia harus melihat platform yang dimiliki partai, bukan partai yang mengandalkan massanya “pokoknya, saya memilih partai anu”. Masyarakat yang masih berfikir seperti itu adalah masyarakat yang ketinggalan zaman. Sikap ini lah yang nantinya dapat membahayakan Indonesia, karena ketika harus menjalankan pemerintahan, mereka akan bengong, dan kelabakan menghadapi permasalahan Indonesia yang kompleks.

Pada umumnya, banyak sekali dan menurut saya hampir sama, baik itu di kubu Prabowo (Gerindra) atau pun kubu Jokowi (PDIP). Yang disebutkan oleh partai-partai sebagai programnya adalah semacam daftar kehidupan ekonomi yang bagus, yang makmur, adil, sejahtera. Tapi, tidak dijelaskan bagaimana cara mencapainya, tidak di singgung sama sekali. Disini saya akan menggambil sampel platform dari kedua belah pihak dari “PROGRAM EKONOMI 2015-2019”. Memang sulit untuk penjelasan bagaimananya. Tetapi bila yang dinamakan program adalah menulis hal-hal yang normatif yang bagus, indah, ideal , menjadi problematis atau tanda tanya yang besar. Apakah itu yang dinamakan platform partai? Karena masyarakat sangat membutuhkan informasi akan program partai politik peserta pemilu. Walaupun, ada kesenjangan antara yang ingin diketahui masyarakat dan yang dipahami oleh partai politik tentang apa yang ingin diketahui.

Pada umumnya masyarakat ingin tahu bagaimana cara mencapai tujuan, angan-angan, cita-cita atau kondisi ideal yang ingin diperjuangkan oleh parpol. Tetapi yang dikemukakan hanya kondisi idela yang igin diwujudkan. Titik. Dengan kata lain, parpol berbicara tentang apa (what to active) sedangkan yang ingin dikatahui masyarakat adalah bagaimana (how to active).

Mari kita telah, apakah memang paltform yang demikian ini yang dimaksudkan?

Dapat kita lihat, program-program kedua parpol itu tidak sama persis, walaupun ada yang sama, bahkan ada yang sama persis. Bahkan program ini mencatumkan keinginan dari kondisi dan situasi ekonomi yang bagus. Tapi Bagaimana cara mencapainya tidak di singgung. Apakah program atau platform ini hanya menggambarkan kondisi dan situasi ideal yang ingin dicapai? Padahal hal yang terpenting adalah bagaimana cara mencapainya? Misalnya untuk mencapai keadialn, dalam aspek pengelolahan dunia usaha, apakah peran BUMN harus besar atau kecil? Kalau kecil, laba akan tertumpuk di swasta. Terus bagaimana cara membuat kenikmatan laba ini adil? Ya, melalui pajak. Tapi muncul lagi pertanyaan, sistem perpajakan dan struktur tarif persisnya bagaimana dan bagaimana pengguanaan hasil pajak itu?

Dalam bidang kesejahteraan sosial bagaimana mewujudkannya? Apakah dengan sistem kekeluargaan, yang saling membantu? Baik dalam pangan, papan, kesejahteraan, dll. Manusia yang mampu membantu satu manusia yang miskin gawat melalui prinsip self help atau gotong royong yang katanya ciri khas Indonesia. Ataukah dengan sistem premi wajib yang dihimpun dan diorganisir secara modern seperti di negara-negara walfare state (negara kesejahteraan) di Eropa Barat? Bagaimana cara menghindari the deutch desease (Dutch disease adalah fenomena di bidang perekonomian yang merujuk pada akibat yang biasanya ditimbulkan oleh berlimpahnya sumber daya alam di suatu negara) ? Tentang pembelaan usaha kecil, apakah dengan pengkaplingan usaha atau dalam bidang gerak usaha mereka, mereka dihadapkan padapersaingan bebas dengan perusahaan besar? Kalau iya, bagaimana cara membantunya selamat bersaing di pasar bebas? Apakah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bisnis, atau memperlakukan berbeda dari si besar?

Negara kita bukan komunis, pemilikan kapital besar atau perusahaan besar boleh, semua orang boleh berusaha dan bersaing, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Sehingga permasalahan pencapaina platform itu begitu rumit dan kompleks. Tidak segampang pemaparan di platform itu saja. Kalau itu yang namanya platform, sangat mudah menurut saya membuatnya. Rumusannya juga bisa singkat. Yang membuat pusing adalah pilihan caranya, menentukan asumsi, dan meyakinin bahwa akan ada harapan tercapa, serta bagaimana pengesuaian kalau du tengah jalan terjadi ketidakcocokan dengan sasaran?

Melihat program partai itu, kita bingung, termasuk saya sendiri, apakah partai mengerti akan makna dari platform atau program partai? Rasanya tidak, yang ada hanyalah adu lengkap dan adu bagus-bagusan daftar keinginan. Kok sangat berlainan dengan rasanya dibandingkan kita ada di gedung parlemen negara maju mendengarkan perdebatan antar fraksi.

Ekonomi dan politik saling berhubungan erat, tetapi juga berkaitan dengan semua aspek, yaitu keamanan, budaya, pertahanan, ideologi, dll. Dari alur pikir yang kita kembangkan , kita berada di dua faktor penting yaitu pangan dan politik.

Ada filsuf yang mengatakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik membutuhkan tiga hal, yaitu pemimpin yang bijaksana, berwibawa dan berkharisma, pangan dan tentara. Kalau bangsa tertentu sedang di landa krisis dan kemiskinan, sehingga salah satu harus dibuang, yang ditiadakan adalah tentara. Kalau dari dua sisanya, yaitu pangan dan pimpinan disuruh membuang satu lagi karena tidak mampu mempertahakannya dua-duanya, yang dibuang adalah pangan. Filsuf tersebut berpendapat bahwa rakyat dengan pimpinan yang bijaksana, berwibawa, dan berkharisma akan dapat membuat apa saja. Tidak hanya tentara dan pangan, tetapi lebih dari itu.

Untuk pemimpin yang kompeten dan bijaksana, kita harus menunggu dan memilih di tahun 2019 nanti. Itupun kalau pesta demokrasi itu berlangsung sebagaimana yang telah direncanakan, dan pemilu mendatang akan menghasilkan pemimpin berkompeten.

Apakah pemimpin yang baik lebih penting dari pangan, saya juga tidak tahu!!. Tetapi kalau dilihat kembali saat masa penjajahan Jepang di Indonesia, Kemerdekaan kita yang mewarisi zaman Jepang, diwarnai oleh kemelaratan yang sangat besar. Banyak Orang menggunakan pakaian yang tidak layak, Golongan bawah tidak beralaskan sandal, Rumah-rumah warga yg tidak layak,Obat-obatan langka dan tidak terbeli oleh golongan menengah ataupun bawah, bahkan banyak pula orang mati kelaparan dan tergeletak di jalanan.

Dalam kemelaratan itu, persatuan dan kesatuan Indonesia masih sangat rentan, karena baru saja mewarisi kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda. Dapat dilihat kondisi pangan sangat buruk. Apa faktor penentunya kalau bukan pemimpin yang berwibawa dan berkharisma? Dari mana? Dari kejujuran dan dari penderitaan yang sama antara pemimpin dan yang dipimpin. Selama rakyat masih mempunyai anggapan bahwa para pemimpinnya bergelimang dalam kekayaan dan kemewahan dari hasil jarahan kekayaan rakyat, jelas rakyat dalam kesengsaraan tidak akan patuh terhadap arahan dan imbauan pemimpinnya.

Seperti yang dikatakan tadi, kita baru akan mempunyai kemungkinan mendapatkan pemimpin yang baik jika masyarakatnya mampu megetahui dan mampu memilih pemimpin yang benar-benar berintegritas dan sesuai dengan karakter pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan dan diharapkan. Maka dari itu jadilah pemilih yang berintelektual sehingga dapat memajukan bangsa ini dari keterpurukannya. (S)

LEAVE A REPLY