Semarang, Semarak.News – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi telah menandatangani usulan Upah Minimun Kota (UMK) Semarang 2020. Hendrar mengatakan usulan upah lebih tinggi dari ketentuan, namun ia enggan memberitahukan angkanya.

Sesuai PP nomor 78 tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 UMK naik minimal 8,51 persen. Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu menyebut usulan kenaikan telah sesuai dengan aturan dan kondisi Kota Semarang.

“Harus sesuai aturan hukum, sesuai kemampuan pengusaha. Kalau persentasenya jelas, ditambah dikit,” kata Hendi usai menemui perwakilan buruh KSPN yang datang ke kantornya, Senin (4/11/2019).

“Ini sudah tak tangani dan kirim, besok tanyakan ke disnaker Provinsi,” lanjutnyaa.

Hendrar Prihadi menemui perwakilan buruh KSPN terkait penetapan UMK 2020 (Senin, 4 November 2019)

Sementara itu Ketua DPW Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Nanang Setyono yang menemui Hendi bersama anggota KSPN menyampaikan meskipun angka usulan upah dari Wali Kota belum sesuai dengan harapan buruh, pihaknya mengapresiasi usaha Wali Kota untuk menaikan lebih dari seharusnya. Menurutnya baru Kota Semarang dan Kabupaten Sukoharjo yang usul lebih dari 8,51 persen.

“Pertemuan ini sebenarnya bukan yang pertama kami, KSPN, terkait UMK 2020 tapi sudah beberapa kali. Ada kejelasan dari Pak Wali dari normatif PP 78 upah naik 8,51 persen, tadi menyampaikan sudah perintahkan Disnaker naikkan diatas PP 78,” ujar Nanang.

Kini UMK Kota Semarang dan 34 daerah lainnya di Jawa Tengah menunggu keputusan Gubernur. Anggota KSPN, Slamet Kaswanto mengatakan bahwa ada waktu sekitar 3 minggu bagi Pak Wali Kota untuk berunding dengan Gubernur agar UMK ditetapkan.

“Dari pihak buruh akan terus melanjutkan pengawalan UMK ke Gubernur, masih nunggu 3 minggu sebelum penetapan UMK agar sesuai harapan semoga saja naik seperti apa yang disampaikan Pak Walikota”, ujar Slamet. (LOY) 

LEAVE A REPLY