Jakarta,  Semarak.News – Guna mempromosikan akun media sosial Divisi Humas Polri, Mabes Polri akan menggunakan Rp2,7 miliar dari anggaran tahun 2020. Pada tahun lalu, hal serupa juga dilakukan dengan anggaran mencapai Rp2,6 miliar.

Kebijakan Kepolisian tersebut menggegerkan media sosial. Tidak sedikit netizen yang berpendapat bahwa rencana Polri tidak perlu dilakukan terutama karena memakai APBN.

Menurut situs lpse.polri.go.id, bulan Januari lalu terdapat kegiatan lelang tender yang diikuti 11 perusahaan. PT Ram Communication berhasil meraih kemenangan dengan nilai pagu paket mencapai Rp2,7 miliar.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan bahwa kegiatan lelang dilakukan sesuai peraturan dan terverifikasi. Artinya kegiatan ini sudah terdata dalam program Polri di bidang manajemen media massa dan media sosial. Secara tidak langsung, proses lelang terbuka untuk umum yang telah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Jadi mereka peserta lelang melakukan presentasi. Nah, yang hampir mendekati hal ideal itu akan menang,” ungkap Asep.

Sebelumnya ia juga mengatakan bahwa promosi yang dilakukan pihak Kepolisian akan mengandung informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Polri. Mulai dari berbagai akun resmi Kepolisian dan kegiatan-kegiatannya baik di Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resort (Polres), Kepolisian Daerah (Polda) hingga Markas Besar (Mabes) Polri.

“Jadi kegiatan promosi akun itu kan kamu punya akun medsos resmi ya, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, promote akun ini tujuannya untuk mengamplifikasi kegiatan Polri, baik kegiatan secara operasional, humanis, maupun kegiatan lain supaya masyarakat mengetahuinya,” jelas Asep, Rabu (26,2)

Menanggapi hal tersebut, akun Twitter @_RKBR_ menanggapi dengan mengunggah data soal lelang tahun lalu yang menggunakan anggaran mencapai Rp2,6 miliar dan bersumber dana APBN. Unggahan tersebut menjadi pusat perhatian publik. Banyak netizen yang menganggap bahwa anggaran tersbut digunakan untuk menggiring opini kepolisian.

Adapun postingan tersebut telah dibagikan ileh sekitar 5 ribu pengguna Twitter dengan ditambah lebih dari 400 komentar.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan anggaran yang digunakan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ia pun menjelaskan pagu anggaran sudah melalui proses audit baik secara internal maupun eksternal sehingga kritik yang disampaikan itu salah.

LEAVE A REPLY