Berbicara tentang cacat sosial bangsa ini, korupsi menjadi kisah yang tak berujung bagi Indonesia. Pada tahun 2005, menurut Political Economic and Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Organisasi Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pada 2019 disebutkan skor IPK Indonesia berada di skor 40 dengan peringkat 85 dari 180 negara. Skor ini hanya naik dua poin dari tahun 2018 yang berada di skor 38. Dalam skala 0-100, semakin mendekati 100, semakin baik sebuah negara dalam menindak kasus korupsi. Seperti pernyataan dari Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko, IPK Indonesia sulit menembus skor 50 karena masih tingginya problem korupsi di ranah politik dan hukum.

Korupsi dapat dikategorikan sebagai extraordinary crime dan Common Enemy, bukan hanya bagi Indonesia namun juga di mata dunia. Kejahatan yang dilakukan secara berjamaah ini tidak bisa ditoleransi karena tak semata-mata merugikan keuangan negara melainkan juga memangkas hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Jika berkaca dari kehidupan sehari-hari, korupsi hidup di setiap golongan masyarakat yang kerap kali dianggap wajar, seperti saat pengendara umum yang rela membayar biaya tilang ilegal kepada oknum polisi dibanding sidang di pengadilan. Kasus lainnya adalah ketika berlangsungnya kampanye partai politik saat pergantian tongkat estafet kepemimpinan di Indonesia, tiap calon pemimpin negara dan wakil rakyat selalu menawarkan janji ‘pemberantasan korupsi’ sebagai tema yang seksi kepada masyarakat, namun ternyata cost politic di Indonesia sangatlah tinggi, praktik jual beli suara antara rakyat dengan elit politik menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Tak heran apabila ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses jual beli suara akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat.

Politik uang yang digambarkan melalui dua studi kasus di atas menjadi salah satu alasan mengapa politik uang dinobatkan sebagai The Mother Of Corruption. Gambaran realita tersebut adalah bentuk nyata dari regenerasi korupsi yang dibangun dengan kerjasama yang solid antara penyelenggara negara, penegak hukum, sampai masyarakat umum. Sabir Laluhu, wartawan Koran Sindo yang sekaligus penulis buku Metamorfosis Sandi Komunikasi Korupsi, mengungkapkan bahwa koruptor melakukan tindakan korupsi dengan sangat hati-hati dan terorganisir, seperti menggunakan sandi rahasia dalam transaksi korupsi karena mereka sadar bahwa setiap pergerakannya selalu diawasi.

Sejak memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia terus berproses dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis. Beberapa kali melakukan amandemen, saat ini Indonesia memantapkan hati menggunakan  Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen ke- empat) sebagai landasan hukum konstitusional yang sekiranya paling mendekatkan diri kepada demokrasi. Harga diri demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau yang biasa disebut government or rule by the people. Pers, sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memegang peranan penting dalam berjalannya demokrasi guna menjaga keseimbangan antar penyelenggara negara dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Keakraban media massa dengan berita korupsi dapat ditelusuri sejak 1998, ini ditandai dengan munculnya media elektronik dengan berbagai kemasannya. Keberanian pers dalam mengkritik penguasa juga menjadi ciri baru kebebasan pers di Indonesia, terlebih pembatasan yang dilakukan negara sebelum reformasi dicabut, tidak ada lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sehingga siapa saja bebas mendirikan perusahaan pers, organisasi pers juga tidak tunggal, di antaranya ada Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta anggota Dewan Pers dari masyarakat sipil. Selain itu muncul juga UU No 40 tahun 1999 tentang Pers berisi jaminan kebebasan pers.

Bukan hanya kebebasan pers yang lahir pada era reformasi, sejatinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi anak kandung reformasi. KPK lahir pada 2002 melalui UU No 30 tahun 2002 tentang KPK (yang kini menjadi UU No 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK). Bukan tanpa alasan KPK hadir untuk memberantas korupsi, hal tersebut dikarenakan pemerintah ingin mempercepat penanganan perkara-perkara korupsi di Indonesia yang pada saat itu seolah-olah menjadi tranding di kalangan pejabat pemerintah pasca reformasi. Namun perlu disepakati bersama bahwa KPK bukanlah badan yang bisa menjamin korupsi bisa tuntas begitu saja, maka sebuah kekeliruan besar jika ketidaktuntasan pemberantasan korupsi malah menyalahkan lembaga yang kini diketuai oleh Firli Bahuri itu. Korupsi sebagai musuh bersama, harus diperangi bersama.

Seperti apa yang dikatakan Mahatma Gandi, “One of the objects of a newspaper is to understand the popular feeling and give expression to it, another is to arouse among the people certain desirable sentiments, and the third is the fearlessness to expose popular defects”. Ini artinya, media harus mampu memotret fenomena sosial yang selalu berpihak pada kebenaran dan tentunya dapat membangkitkan opini serta sentimen publik akan isu yang akan disampaikan.

Meskipun kebebasan pers dijamin oleh pemerintah tetapi pers harus tetap bersifat independen, menurut Coronel itu artinya media tetap menjadi watchdog bukan menjadi lapdog (anjing peliharaan) atau attack dog (anjing penyerang). Pers selaku watchdog harus memantau pekerjaan pemerintah sehari-hari sehingga membantu warga negara menilai kinerja penyelenggara negara.  Namun, berbeda dengan tiga fungsi lembaga negara lain dalam trias politica, media massa tidak memiliki sarana formal untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pejabat publik yang korup; sehingga media pun menggunakan kontrol publik mereka secara tidak langsung atau yang biasa kita sebut fungsinya sebagai check and balance.

Menurut Stapenhurst, pentingnya media massa dalam usaha-usaha pemberantasan korupsi setidaknya dapat dimasukkan ke dalam dua bagian besar: pertama, memberikan dampak kasat mata (tangible) mengenai korupsi kepada masyarakat. Bentuk yang paling spektakuler misalnya ketika pemimpin korup dapat dimakzulkan, dituntut atau dipaksa untuk mengundurkan diri setelah kejahatan mereka dipertontonkan kepada publik lewat media. Media mendorong agar penegak hukum pun menindaklanjuti laporan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Media massa juga dapat berperan untuk menyingkapkan kekurangan atau bahkan korupsi di dalam berbagai badan negara seperti pengadilan, polisi dan satuan tugas anti korupsi sehingga korupsi dapat dikontrol. Kedua, memberikan dampak tidak kasat mata (intangible) misalnya dengan ikut menyajikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, peningkatan kualitas debat publik dan mendorong akuntabilitas antara para politisi dan lembaga-lembaga publik sebagai hasil pemberitaan media massa yang kritis dan independen. Di sini media lewat pemberitaannya ikut “mendidik” masyarakat untuk kritis terhadap kondisi korupsi.

Walau demikian, pada realitanya seorang jurnalis sering kali menemukan dilema ketika memulai liputan investigasi kasus korupsi, Idealisme jurnalis seolah-olah dipertaruhkan oleh konglomerasi media yang tak dapat dihindari bahwa kepentingan pemilik modal akan masuk ke ruang-ruang redaksi media, bandul independensi media dapat bergerak ke sisi keuntungan atau bahkan penguasa bila pemilik media dekat dengan penguasa. Media pun bisa saja tidak memiliki liputan investigasi dan lebih mengikuti tren pemberitaan yang disukai pasar seperti hiburan atau hal-hal menghebohkan lainnya sehingga tidak dapat diandalkan sebagai watchdog karena kerakusan terhadap laba. Bukan hanya kegalauan di ruang redaksi karena adanya kepentingan pemilik modal, hambatan lainnya adalah datangnya ancaman daripada elit politik yang merasa tertanggu karena proses liputan investigasi yang mengancam mereka ke dalam lembah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Mengutip dari Desca Natalia dalam Jurnal Antikorupsi Intergritas, sekiranya ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk menjaga peran media sebagai watchdog dalam sistem demokrasi; pertama, menyediakan aturan hukum yang memungkinkan pers sebagai watchdog efektif, independen dan bebas, baik terhadap penguasa maupun pemilik modal. Kedua, peningkatan standar etika dan keahlian profesional jurnalistik dengan cara mengadakan pelatihan jurnalistik secara berkala, memperbaiki kondisi kerja dan peningkatan kompensasi kerja (gaji) bagi wartawan ke level yang terhormat. Hal Ini membantu meningkatkan status sosial jurnalis dan agar mereka tidak rentan terhadap korupsi. Ketiga, membangun dan menjaga komunitas jurnalis yang terikat etika profesionalitas dan berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, dan yang terakhir adalah mendorong pembiayaan mandiri dari masyarakat sendiri maupun melalui hibah bagi kerja jurnalistik khususnya dalam peliputan investigasi soal korupsi.

Sadar bahwa korupsi dilakukan secara berjamaah, maka memerangi korupsi pun harus dilakukan secara seksama dengan melibatkan masyarakat sipil, termasuk media tidak dapat dielakkan lagi. Kebebasan pers adalah sine qua non (sebab) dari demokrasi sejati dan media adalah pilar demokrasi keempat, yang tidak boleh dikurangi perannya.

LEAVE A REPLY