Mencegah Sikap Intoleransi, Radikalisme dan Inkonstitusional

Mencegah Sikap Intoleransi, Radikalisme dan Inkonstitusional

0
4

Pendahuluan

Terima kasih saya ucapkan kepada Kodim 1622 Alor yang telah mempercayakan kami menyampaikan gagasan yang sangat penting bagi kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia. Semoga majlis ilmu ini memberikan manfaat bagi pendengar Radio Dian Mandiri 90,5 Fm dan umumnya masyarakat Alor, NTT dan Indonesia secara umum.

Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan berbagai macam peristiwa konflik yang didasarkan pada berbagai variabel SARA dan cukup mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan umat di Indonesia. Selain itu berbagai peristiwa politik yang diduga dilandasi dengan motivasi sara atau sering disebut “Politik Identitas” yang berlebihan ikut memperkeruh suasana kemasyarakatan Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, Indonesia dikejutkan dengan berbagai kerajaan baru yang viral baru-baru ini yang tentu mengancam nasionalisme dan NKRI ini. Jika ditarik ke belakang lagi berbagai peristiwa separatis seperti GAM, RMS, OPM meski terlihat mulai redup namun harus terus diantisipasi pemerintah dan masyarakat agar tidak terulang lagi.
Dalam nuansa keberagamaan kasus-kasus penutupan rumah ibadah dan pelarangan pendirian rumah ibadah juga ikut mengusik ketenangan kerukunan umat beragama di Indonesia. Diksi “mayoritas” dan “minoritas” seakan menyeruak ke permukaan seolah minoritas tidak dilindungi atau mayoritas tidak dihargai. Saat menyangkut dengan identitas prinsipil individu pemerintah maupun siapa saja harus berhati-hati melontarkan bahasa atau memutuskan kebijakan/sikap yang tidak netral atau adil dalam gesekan sosial kemasyarakatan. Apalagi saat era reformasi dengan kran demokrasi yang telah dibuka ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi, semua orang dapat dengan mudah mengeluarkan pendapatnya baik di dunia nyata atau di dunia maya/media sosial. Saat satu golongan terusik meski di pelosok akan menjadi viral karena saluran komunikasi informasi sangat terbuka dan sulit dibendung. Untuk itulah diharapkan sebagai warga bangsa harus berhati-hati dalam berinteraksi sosial karena kesalahan sekecil apa pun sangat rentan berpotensi menjadi konflik yang lebih besar.
Ada indikasi bahwa diksi-diksi radikalisme dan komunisme mulai liar lagi dan menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Saling mencurigai antar anak negeri menjadi keprihatinan tersendiri dan harus diselesaikan dengan baik. Satu problem yang belum selesai adalah belum ada titik temu defenisi yang pasti tentang “radikalisme” apakah itu dari versi pemerintah, versi kaum agamawan, akademisi, atau kaum muda dan dari golongan lainnya. Titik temu ini penting sehingga punya kesamaan persepsi dan kita bisa mengklaim seseorang atau segolongan/komunitas tertentu dapat dikatakan sebagai kaum radikal. Jika tidak, maka semua orang berpotensi dituding radikal dan hal ini menjadi suatu ketidaknyamanan warga bangsa dalam bertindak dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya mencontohkan ada pandangan bahwa ciri radikal atau teroris itu dilihat dari cara berpakaian, misalnya orang melihat oknum yang memakai sorban panjang, celana cingkrang dan berjenggot panjang langsung dicap sebagai kaum eksrimis bahkan teroris. Padahal tidak begitu adanya, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kaum berjas yang juga berperilaku teroris?. Di sinilah agama menjadi korban dari streotip orang-orang, padalah ajaran agama tidak demikian karena selalu mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Cara menginterpretasi teori-teori sakral Tuhan-lah yang harus dipertanyakan. Oknum-oknum yang bertindak anarkis ektrimis seperti ini sebenarnya secara kuantitatif sedikit, namun cukup mengganggu dan menyebabkan mayoritas orang-orang beragam ikut disalahkan. Inilah salah satu ketidakadilan dalam penilaian.
Sama dengan tindakan inkonstitusional adalah sebuah tendakan melanggar hukum. Sebagai negara hukum atau meletakkan posisi hukum sebagai panglima maka semua orang memiliki kesamaan kedudukan di mata hukum. Pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat harus menjadikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan politik yang mau menyelamatkan segelintir orang yang inkonstitusional. Atau keputusan hukum tidak boleh terpengaruh hanya karena gelombang masa yang besar, demikian juga keputusan hukum tidak boleh dibeli oleh kelompok pemodal/kapital/korporasi. Jika aparat penegak hukum konsisten tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini maka akan tercipta rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat yang berujung pada stabilitas keamanan serta situasi kondusif antar warga bangsa.

Intoleransi dan Radikalisme serta Inkonstitusional
Teori yang dikembangkan oleh Tillman sebagaimana yang dikutip Agus Supriyanto & Amien Wahyudi (2017) bahwa butir-butir refleksi dari karakter toleransi di antaranya adalah (a) kedamaian adalah tujuan; (b) toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan; (c) toleransi menghargai individu dan perbedaan; (d) toleransi adalah saling menghargai satu sama lain; (e) benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian; (f) benih dari toleransi adalah cinta; (g) jika tidak cinta tidak ada toleransi; (h) yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi; (i) toleransi berarti menghadapi situasi sulit; dan (j) toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan, dan membiarkan orang lain. Dari karakter toleransi di atas diketahui cinta sebagai dasarnya dan damai sebagai tujuannya, sementara proses atau hal teknisnya adalah menerima perbedaan atau memandang perbedaan sebagai keniscayaan/sunatullah yang tidak bisa ditolak. Oleh karena itu orang yang toleran mengorbankan kepentingan individual demi tujuan yang lebih besar. Di titik inilah dalam konteks ke-Indonesiaan kita butuh negarawan yang memikirkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau bahkan pribadi. Sebagai contoh daerah yang mendapatkan Harmony Award dari Pemerintah RI yakni kabupaten Alor, dalam relasi sosial antara umat beragama ditunjukkan dengan saling membantu dalam pembangunan rumah ibadah. Biasanya ketua panitia pembangunan masjid dari tokoh Kristen, Ketua Panitia pembangunan gereja dari tokoh muslim, ketua panitia sunatan masal dari tokoh kristen, ketua rombongan pesparawi gereja dari tokoh muslim dan berbagai hari besar keagamaan saling mengunjungi dan berbagi serta berbagai aktivitas yang menggambarkan sungguh toleransinya masyarakat Alor. Kondisi ini diperkuat dengan nilai sosial budaya (adatiah) hubungan kekeluargaan satu darah dari nenek moyang yang sama namun memilih keyakinan teologi yang berbeda namun tidak menjadi masalah dalam hubungan kekerabatan orang Alor.
Pancasila sebagai ideologi bangsa sebenarnya memuat nilai-nilai toleransi yang kuat sehingga implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah upaya mewujudkan semangat toleransi di antara warga bangsa. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara harus terus dilestarikan sebagai satu konsensus bersama warga bangsa yang menyadari semua berasal dari latar belakang yang berbeda dan dianggap sebagai kekhasan dan kekuatan bangsa Indonesia.
Saat awal-awal negara ini dideklarasikan pun banyak hal yang dikorbankan para pejuang baik fisik maupun ego sektoral demi semangat nasionalisme kebangsaan. Seringkali diksi “toleransi” menjadi aneh di kalangan golongan yang fanatik, baik fanatik terhadap agama, ras, suku, golongan karena menganggap kelompok merekalah yang paling suci, paling mulia, paling berjasa dan lain sebagainya.
Kendati mulianya nilai toleransi, namun punya batas-batas yang harus dipahami karena menyangkut hal-hal yang sangat prinsip. Sebagai contoh dengan dalih toleransi tidak serta merta mengikuti upacara agama lain atau menyama-nyamakan konsep-konsep teologi yang sebenarnya berbeda secara prinsip, hal ini bisa mengarah kepada liberalisme atau kebebasan tanpa batas. Setiap agama akan sepakat dalam urusan sosial kemasyarakatan dalam hal keadilan, kedamaian, keteraturan, gotong-royong dan konsep-konsep universal lainnya. Pada contoh yang lain adalah membiarkan agama lain beribadah sesuai kepercayaan dan ajaran agamanya serta menghormati hari-hari besar keagamaan lain. Hal ini telah diberi ruang oleh UU Dasara Negara RI tahun 1945 pasal 29 ayat 2. Kendati demikian, ada pemahaman bahwa toleransi dapat merusak prinsip aqidah seseorang karena berpotensi mencampuradukan antara agama A dan B demikian juga agama C dan seterusnya. Hal ini membuat orang secara ekslusif menutup dirinya dari pergaulan dengan orang yang tak seideologi, seagama, sealiran agama, sesuku, segolongan dengan dirinya. Akibatnya mereka terkucil dan menyendiri, nah inilah yang dikhawatirkan mudah dipengaruhi oleh pemikiran yang dapat merusak sendi-sendi kerukunan umat beragama.
Sementara radikalisme sampai saat ini belum menemukan titik temu tentang satu defenisi bersama. Sehingga sulit mengukur seseorang atau sekelompok orang dapat dikatakan sebagai kaum radikalis. Defenisi radikalis yang menjadi patokan apakah dari pihak penguasa? Kaum agamawan? Kaum muda? Atau dari pihak mana pun perlu menyatukan persepsi tentang diksi “radikal”. Jika tidak maka setiap warga bangsa berpotensi dikriminalisasi secara hukum. Meski demikian akan disampaikan beberapa tinjauan teoritis terkait diksi radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. (A Faiz Yunus, 2017). Radikalisme berasal dari kata radix (akar) sehingga sering dalam filsafat dikenal orang yang berfikir radikal adalah orang yang berfikir sampai ke akar-akar atau berfikir sangat mendalam.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (2016) tentang toleransi & radikalisme di Indonesia di empat kota, Tasikmalaya, Yogyakarta, Bojonegoro dan Kupang disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku intoleran dan radikalisme adalah demografi, latar belakang budaya dan politik, affiliasi & asosiasi, kebijakan, Nilai, Ideologi, makna agama dan akses terhadap media sosial. Hubungan antara faktor-faktor toleransi/intoleransi dan radikalisme dilihat berdasar letak faktor-faktor itu dalam lapisan sosial, mulai dari nilai yang tercakup dalam budaya hingga faktor struktural, yang mencakup kebijakan dan keberfungsian negara. Di lapisan dasar, nilai budaya dan praktik sosial berperan dalam menghasilkan kecenderungan toleran/intoleran dan radikal. Lalu, faktor keragaman sumber norma ikut berperan dalam kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme ada di lapisan berikutnya. Di lapisan berikutnya lagi, faktor pengaruh tokoh yang signifikan dan dianggap penting oleh warga turut berperan terhadap kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme. Di lapisan paling atas, kehadiran dan keberfungsian negara berperan sebagai faktor penting untuk kecenderungan yang sama. Perbedaan keyakinan mempengaruhi toleransi/intoleransi bermuatan kepentingan ekonomi (termasuk juga kepentingan politik yang bertujuan memperoleh sumber daya ekonomi). Perbedaan keyakinan atau etnik saja tidak signifikan pengaruhnya terhadap toleransi/intoleransi. Nilai budaya dan praktik sosial berperan sebagai moderator dalam hubungan antara kepentingan ekonomi dan toleransi/intoleransi. Radikalisme merupakan hasil pengaruh dari intoleransi. Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme memiliki sebab yang tidak tunggal. Meski demikian yang dominan dan mendahului adalah karena faktor ekonomi sehingga kehadiran negara penting.
Satu hal lagi faktor penentu sikap toleran/intoleran dan radikalisme yang diduga kerap terjadi adalah faktor politik yang dimainkan oleh elit politik dalam mendulang suara berbasis agama. Isu-isu agama dalam politik dimainkan sedemikan rupa sehingga seolah-olah sang elit sedang membela agamanya dan dianggap pahlawan yang sebelumnya mereka sendiri yang merekayasa konflik tersebut. Resikonya adalah jika keluar dari desain/settingan dinamika yang diinginkan bisa berakibat fatal dan rakyatlah yang terkena imbasnya. Faktor agama sangatlah sensitif karena menyangkut hal yang sangat prinsipil, privasi dan berkaitan dengan kebatinan seseorang. Seseorang sangat cepat tersulut emosinya jika mengusik keyakinan agama atau simbol-simbol agamanya.
Jika membahas inkonstitusional maka kita akan mendiskusikan terkait aturan/konstitusi/hukum. Menurut saya tindakan yang tidak sesuai atau melanggar segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah tindakan inkonstitusional. Maka dari itu karena pembahasannya bersamaan dengan sikap intoleran dan radikal maka ada keterkaitannya. Keterkaitannya dalam contohnya adalah jika seseorang memaksakan kehendak agamanya kepada orang lain maka telah melanggar UUD 1945 terutama di pasal 29, demikian juga di beberapa pasal dalam KUHP. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mudzakkir (2010) bahwa delik agama dimuat dalam bab ketertiban umum yaitu pasal 156, 156a, 157, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546 dan 547. Sikap inkonstitusional memang akan merugikan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain. Contoh lain dari sikap inkonstitusional adalah main hakim sendiri misalnya pekerjaan yang menjadi tupoksi pihak aparat keamanan diambil alih oleh individu atau kelompok tertentu dengan dalih memberangus kejahatan/kriminalitas, hal ini pun dilakukan kadang dengan dalih melaksanakan ajaran agama.
Sikap intoleran dan radikalis serta inkonstitusional dapat diatasi atau dicegah dengan beberapa hal di antaranya adalah desain kurikulum pendidikan Indonesia. Negara tidak boleh hanya menyalahkan rakyatnya, namun harus mengevaluasi diri bahwa produk dari desain sistem dan kurikulum pendidikan kita belum mampu mencegah pemikiran intoleran dan radikal masuk ke generasi bangsa. Kurikulum pendidikan harus disentuh atau termuat strategi pencegahan budaya intoleran dan radikalisme bagi generasi muda kita. Paling dasarnya adalah pendidikan di lingkungan keluarga sebagaimana gagasan Tri Pusat pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan keluarga menjadi akar yang harus dikuatkan bahwa seorang ibu dan ayah sebagai orang tua mendidik anaknya tentang selalu ada perbedaan-perbedaan dalam kehidupan manusia, memberi kesadaran mendalam mengenai hak asasi manusia dan pentingnya menurunkan ego demi kepentingan bersama yang lebih besar serta berbagai karakter lainnya yang jika ditanamkan sejak dini maka akan melahirkan manusia masa depan Indonesia yang sulit ditembus pemikiran intoleran dan radikal. Pendidikan menjadi faktor kunci, saat manusia-manusia Indonesia pendidikannya baik maka tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang/pihak yang tidak bertanggung jawab dengan program cuci otaknya.
Pencegahan lainnya yang tidak kalah penting adalah kehadiran negara pada rakyatnya. Ketimpangan ekonomi menjadi faktor kunci seseorang warga bangsa bisa tergoda untuk melakukan apa saja demi sesuap nasi atau demi perutnya. Jika ada pihak yang menawarkan bantuan ekonomi/material untuk melakukan tindakan radikal bahkan menjurus kepada terorisme maka sangat mungkin mereka bisa tergoda menggadaikan idealisme sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Saat perut rakyat lapar, maka kita tidak sepenuhnya harus menyalahkan rakyat untuk bertindak inkonstitusional karena kesalahan yang harus diakui adalah kealpaan negara pada ekonomi rakyatnya. Belum lagi ketimpangan ekonomi menyebabkan kecemburuan sosial yang bisa memicu konflik horizontal atau pihak yang merasa termarginalkan dan kelompok borjuis. Selain itu, pemahaman agama yang mendalam harus diberikan kepada jamaah/umat oleh para pemuka agama baik melalui mimbar-mimbar keagamaan maupun lewat keteladanan. Mereka yang belajar agama tidak tuntas berpotensi salah menafsirkan ayat-ayat Tuhan dengan melakukan tindakan radikal bahkan teroris dengan dalih ajaran agama.
TNI & Polri punya beban tersendiri sesuai tugasnya masing-masing bertanggungjawab membangkitkan rasa dan pemahaman nasionalisme kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan sosialisasi di berbagai institusi pendidikan dan masyarakat umum. Orientasi mengatasi sikap intoleran, radikal dan inkonstitusional harus pada wilayah preventif ketimbang wilayah kuratif. Untuk itulah TNI & Polri harus dekat dengan rakyat sehingga mengetahui betul kondisi rakyat dan mampu mengantisipasi timbulnya pemikiran maupun tindakan yang intoleran, radikalis dan inkonstitusional. Selain itu membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program-program pencegahan ini secara bersama.
Pada kesempatan ini saya tidak membicarakan terkait penindakan yang saya kira selama ini berjalan cukup baik. Aparat penegak hukum cukup responsif terhadap perkara-perkara intoleran dan radikal bahkan telah membuktikan adanya penangkapan dan beberapa pelaku telah menjalani hukuman dan yang lainnya saat ini sedang menjalani hukuman akibat tindakan intoleran dan radikalisme. Oleh karena itu, sesuai topik maka titik tekannya ada pada tindakan preventif bukan pada kuratif.

Penutup.
Demikian sedikit paparan tentang pencegahan sikap intoleransi, radikalisme dan inkonstitusional yang akhir-akhir ini dirasa kerap melanda kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga Bangsa yang besar ini bisa lolos ujian dan terhidar dari perpecahan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.

Daftar Pustaka
Mudzakkir, 2010. Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Supriyanto Agus & Amien Wahyudi, 2017. Skala Karakter Toleransi: Konsep dan Operasional Aspek Kedamaian, Menghargai Perbedaan, dan Kesadaran Individu. Jurnal Ilmiah Counsellia, Vol.7 No.2, Nopember 2017. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Takwin Bagus dkk, 2016. Studi Tentang toleransi dan Radikalisme di Indonesia, Pembelajaran Dari 4 Daerah, Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang. INFID.

UUD negara Republik Indonesia 1945.

Yunus A. Faiz, 2017. Radikalisem, Liberalisme dan Terorisme : Pengaruhnya Terhadap Agama Islam. Jurnal Studi Al-Qur’an; Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani Vol. 13 No. 1, Tahun 2017. Universitas Indonesia. (*)

Oleh : Rahmad Nasir, M.Pd.

Ketua Program Studi PGSD STKIP Muhammadiyah Kalabahi

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY