Medan, Semarak.News – Masyarakat Adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan sudah lebih dulu ada jauh sebelum NKRI terbentuk, sudah tinggal dan mengelola wilayah adatnya. Masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan mengelola wilayah adat titipan leluhur dengan nilai-nilai kearfian lokal yang mereka pegang teguh sampai hari ini. Namun sejak adanya klaim sepihak Hutan Negara di atas wilayah adatnya, masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan tidak bisa lagi mengakses hak atas tanah dan wilayah adatnya, belum lagi Izin yang diberikan kepada PT.Toba Pulp Lestari sehingga mengakibatkan wilayah adat terbaik milik Masyarakat Adat beralih fungsi. Makam leluhur dan lahan pertanian luluh lantah akibat aktivitas masif perusahaan tersebut. Hutan adat yang menjadi sumber untuk keperluaan ritual adat,obat-obatan dan ekonomi turut hancur, belum lagi daerah aliran sungai dan mata air yang menjadi sumber penyangga kehidupan, keperluaan ritual dan menyimpan kekayaan potensial yaitu ikan endemik yang kini semakin langka turut menjadi korban pencemaraan akibat aktivitas pembuangan limbah sehingga membuat kondisi masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan sulit untuk mendapatkan ketersediaan air bersih.
Masyarakat Adat yang tengah berjuang untuk menjaga keutuhan wilayah adat untuk generasi yang akan datang juga kerap mendapat perlakuan diskriminasi dan bahkan kriminalisasi dengan tuduhan menduduki hutan negara, merusak tanaman milik perusahaan. Seperti pada tanggal 24 September lalu, dua orang masyarakat adat Sihaporas yang sedang bertani di tanah leluhurnya dan memperjuangkan wilayah adatnya ditahan oleh Polres Simalungun tanpa prosedur yang benar. Pasca bentrok antara masyarakat adat Sihaporas dengan karyawan PT. TPL yang mengakibatkan seorang anak berusia 3 Tahu, Mario Ambarita dan Thompson Ambarita menjadi korban dari dugaan tindakan kekerasaan yang dilakukan oleh Humas dan Security PT. TPL sektor Aek Nauli. Namun Saudara Thomson Ambarita dan Jhony Ambarita yang berstatus sebagai saksi atas laporan masyarakat adat Sihaporas atas tindak kekerasaan yang dilakukan oleh Humas dan Security PT. TPL tersebut. Hal ini jelas merupakan sebuah diskriminasi hukum dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat oleh para penegak hukum tersebut.
Masyarakat adat Dolok Parmonangan juga tak luput dari ancaman kriminalisasi yang dimana dua orang pejuang masyarakat adat Dolok Parmonangan dituduh menduduki konsesi PT. Toba Pulp Lestari karena mereka bertani di atas tanah leluhurnya. Hal tersebut selalu saja berulang-ulang terjadi terhadap masyarakat adat yang berjuang untuk kedaulatan wilayah adatnya.
Sangat jelas bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat serta wilayah adatnya yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35 Tahun 2012 yang menyatakan Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara. Namun sampai saat ini Negara belum hadir untuk menjamin dan melindungi hak-hak masuyarakat adat sebagi pemilik sah dari Republik ini.

Direktur WALHI Sumatera Utara Dana Prima Tarigan menyampaikan bahwa mandat putusan MK 35 Itu seharusnya bisa diimplementasikan dalam penyelesaian konflik tenurial di Sumatera Utara”.

Hutan Adat itu kan bukan lagi hutan negara, artinya wilayah yg teregistrasi ke dalam hutan adat, lepaskan kuasanya itu ke masyarakat adat meskipun berada dalam konsesi perusahaan, dan perusahaan harus melepas itu”.

“Dan pemerintah provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Kabupaten segera menerbitkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat agar putusan MK 35 imdapat dijalankan.” Tambah Dana (S)

LEAVE A REPLY