Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 karena dinilai menghambat ekspor batu bara dan ekonomi RI di tengah pandemi virus corona.

“Permendag 82/2017 terbukti menghambat kelancaran ekspor batu bara. Hal itu terbukti dari pembatalan pembelian importir karena menimbulkan tambahan beban keuangan.” ujar Ketua Umum APBI-ICMA Pandu Sjahrir.

Dalam peraturan tersebut, pengusaha diwajibkan menggunakan perlindungan asuransi nasional untuk ekspor komoditas tertentu, seperti batu bara, dan kelapa sawit. Peraturan yang akan diterapkan pada 1 Mei 2020 ini dinilai tidak sejalan dengan upaya penanggulangan penyebaran virus corona terutama dalam mendorong ekspor guna menopang perekonomian nasional.

APBI telah menyampaikan persoalan terhambatnya ekspor dan potensi beban tambahan biaya ke pemerintah baik dalam rapat maupun surat resmi atas keluhan dan pembatalan pengiriman kapal untuk April, Mei, dan seterusnya.

Meski demikian, pengusaha tambang tetap berkomitmen untuk mendukung industri pelayaran nasional dengan mengembangkan kapasitas kapal agar terjadi peningkatan pengangkutan untuk ekspor maupun pengadaan domestik.

 

LEAVE A REPLY