Momok PKI, Membodohi Masyarakat

Pada 2018 Indonesia akan memasuki tahun politik dalam rangka memilih kepala daerah untuk lima tahun ke depan. Setahun kemudian, pada 2019, Indonesia kembali memasuki tahun politik dengan digelarnya pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres). Setiap kali menjelang pesta demokrasi, isu kembangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali mencuat, menyerang partai politik dan kandidat tertentu.

Di samping itu, maraknya isu penyerangan terhadap tempat ibadah dan pemuka agama belakangan ini juga dikait – kaitkan dengan PKI. Ini merupakan taktik yang keji namun untuk masyarakat yang kurang berpendidikan, cara ini cukup efektif. Masyarakat mudah termakan isu meski merekapun tidak tahu komunisme itu apa. Kalau ditanya kepada sebagian besar orang, bahkan yang sudah berpendidikan, mereka akan sulit menjawab karena tidak perbah belajar hal itu. Jawaban paling umum adalah komunisme anti agama sehingga merupakan ajaran buruk. Ini hanya salah satu aspek dari komunisme, masih ada yang lain. Tapi ini sudah membuktikan bahwa masyarakat tidak tahu komunisme itu sebenarnya apa sehingga mudah digiring.

Namun, di sisi lainnya, sebagian besar rakyat Indonesia saat ini ternyata tidak percaya dengan isu kebangkitan PKI. Kenyataan itu tercermin dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dalam rilis survei SMRC yang disampaikan Jumat, 29 September 2017, 86,8% responden tidak setuju anggapan PKI tengah bangkit. Hanya 12,6% responden yang setuju.

“Dari 12,6% rakyat yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI, sekitar 39,9% yang merasa kebangkitan itu sudah menjadi ancaman terhadap negara ini,” ungkap Direktur Program SMRC, Sirojuddin Abbas, di Kantor SMRC, Jakarta Pusat.

Abbas memaparkan, opini kebangkitan PKI cenderung banyak ditemukan di daerah Banten, Sumatera, dan Jawa Barat. Karakteristik penduduk yang mempercayai isu ini terutama dari kalangan muda, terpelajar, dan hidup di perkotaan. Temuan ini menunjukkan ada mobilisasi dalam isu kebangkitan PKI. Sebab, menurut Abbas, bila proses ini berlangsung alamiah, kesadaran akan kebangkitan PKI seharusnya banyak muncul di kalangan warga yang lebih tua.

“Mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional dibanding warga yang lebih junior,” kata Abbas.

Riset SMRC juga menyoroti pandangan publik terhadap kaitan Jokowi dengan isu PKI. Menurut Abbas, isu kebangkitan PKI kerap digunakan untuk memperlemah dukungan rakyat pada pemerintah. Namun, isu yang dihembuskan rupanya kurang efektif. Riset SMRC memperlihatkan hanya 5,1% responden percaya keterkaitan Jokowi dengan PKI. Sementara, mayoritas publik tidak percaya Jokowi merupakan bagian atau terkait dengan PKI.

Survei tersebut dilakukan dalam rentang 3-10 September 2017. SMRC melibatkan 1.220 responden. Mereka dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Response rate atau responden yang berhasil diwawancarai 87%. Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.

Dalam kesempatan lain, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau agar masyarakat tidak berspekulasi macam-macam mengenai kemunculan sejumlah kasus penyerangan dengan sasaran tokoh agama.

“Jangan berspekulasi masing-masing dengan versi masing-masing yang tidak jelas, jangan mau juga isu ini dimanfaatkan untuk mengadu domba antar-elemen masyarakat kita,” kata Tito di Polda Metro Jaya, Jakarta.

 

TINGGALKAN BALASAN