Jakarta, Semarak News– Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) mengungkap adanya potensi serangan siber pada pelaksanaan Pemilu 2019, dimana dalam hal ini merujuk kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Djoko Setiadi ( Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional) menganalisis potensi ancaman siber yang akan dihadapi disebabkan oleh faktor internal ( Dari dalam negeri) maupun faktor eksternal (negara lain). Serangan siber tersebut berupa hack, amplify, dan leak dimana akan semakin marak terjadi menjelang Pemilu 2019.

Djoko menjelaskan jika para pelaku serangan siber menggunakan leak dengan tujuan untuk mencuri database dari situs KPU dan digunakan sebagai aksi black campaign maupun aksi- aksi negatif yang serupa.

Peretas akan melakukan aksi tahap lanjutan (Amplify) dengan melakukan penyebaran terhadap database yang diambil dari situs KPU. Serangan yang terjadi serta penyebaran database KPU dapat mengganggu infrastruktur yang digunakan dalam pemilu.

Djoko menuturkan akan adanya serangan serupa yang terjadi pada Pemilu 2014 yang merusak database dalam situs KPU dengan melakukan berbagai cara seperti penyuntikan kode berbahaya atau SPL injection.

Sementara itu DDOS (Distributed Denial of Service) biasa digunakan dalam aksi peretasan dengan membuat situs menerima banyak request sehingga situs menjadi sangat sibuk ataupun dengan mengubah tampilan situs (Deface).

Dalam menanggapi serangan yang akan terjadi menjelang Pemilu 2019, BSSN akan memperkuat sistem pertahanan dalam situs KPU agar tidak mudah diserang. BSSN juga menangkal setiap serangan yang akan terjadi untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pelaksanaan pemilu serta mencegah timbulnya permasalahan yang sangat besar. (MSL)

LEAVE A REPLY