Kuala Lumpur, Semarak.news – WNI yang tergabung dalam Koalisi Peduli Pemilu Jurdil menggelar aksi pernyataan sikap di halaman sekitar KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu sore (27/4) waktu setempat. Mereka menuntut penundaan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di Kuala Lumpur.

Beberapa waktu lalu, Bawaslu telah menetapkan dilaksanakannya PSU untuk pos di wilayah Kuala Lumpur. Hal tersebut dilakukan lantaran telah terjadi pelanggaran hukum pencoblosan surat suara oleh pihak yang tidak memiliki hak.

Perwakilan Koalisi Peduli Pemilu Jurdil, Ahmad Abdi Munaji, menilai bahwa Pemilu kali ini banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, terutama pekerjaan yang cukup berat dan melelahkan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

“Kami prihatin atas jalannya pemilu di Kuala Lumpur, khusunya adanya PSU melalui metode pos yang sangat rentan dengan kecurangan, sebagaimana terjadi sebelumnya dalam skandal pemilu di Bangi dan Kajang yang menjadi sorotan dunia.” tuturnya.

Dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani beberapa perwakilan tersebut, Koalisi Peduli Pemilu Jurdil menyatakan 3 poin tuntutan.

Pertama, menuntut penyelesaian skandal pencoblosan secara melanggar hukum ini, untuk ditindaklanjuti dan dihukum semua pelaku yang terlibat.

Kedua, menunda pelaksanaan PSU sebelum dilakukan perbaikan mendasar pada Daftar Pemilih Tetap, sehingga tidak ada lagi pemilih hantu atau pemilih yang bisa disalahgunakan oleh pihak lain.

Ketiga, menunda PSU sehingga seluruh anggota kepanitiaan panitia pemilihan suara luar negeri (KPPSLN) bersih dari unsur nepotisme dan hanya menunjuk panitia KPPSLN yang profesional.

Ketiga poin tuntutan ini harus dipenuhi sebelum benar-benar diadakan Pemilu ulang lewat pos.” pungkas Ahmad Abdi Munaji.

Rencananya, PSU dengan metode pos itu dilakukan untuk pemilih yang telah terdaftar yang jumlahnya 319.293.

Aksi damai bubar setelah penyampaian pernyataan sikap disampaikan oleh pewakilan koalisi di depan awak media yang hadir sekitar pukul 6 sore waktu setempat. (SAM)

LEAVE A REPLY