Terapkan New Normal, Bupati Sikka Imbau Warga Tetap Tenang

Terapkan New Normal, Bupati Sikka Imbau Warga Tetap Tenang

0
4
https://www.suaraflores.net/wp-content/uploads/2018/04/ROMA.jpg

Kupang, Semarak.News – Kabupaten Sikka merupakan daerah zona merah pandemi Covid-19 di Provinsi NTT, namun kebijakan new normal telah dipersiapkan menyusul keputusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT yang sudah lebih dahulu menerapkan new normal sejak 15 Juni 2020.

Kebijakan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo terkait new normal tertuang dalam Keputusan Bupati Sikka Nomor: Gugus Tugas 110/C-19/VI/2020/ tanggal 4 Juni 2020. Aturan tersebut masih dalam proses sosialisasi oleh Dinas Komuniksi dan Informasi Kabupaten Sikka.

Robby Idong panggilan khas Bupati Sikka, mengimbau masyarakatnya untuk melakukan persiapan untuk pelaksanaan tatanan hidup baru agar dapat beradaptasi dengan pandemi Covid-19 di Sikka. Keputusan tersebut merupakan upaya untuk memulihkan kembali aktivitas Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Kegiatan Publik lainnya.

Kebijakan new normal yang akan diterapkan di Kabupaten Sikka sesuai dengan keputusan Bupati Robby Idong terdapat 14 poin, antara lain:

  1. Setiap masyarakat, kelompok, dan/badan hukum wajib melaksanakan persiapan dalam rangka menuju pemberlakuan new normal di Sikka untuk seluruh aktivitas Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Kegiatan Publik lainnya sampai pukul 21.00 setiap hari sejak 29 Mei 2020.
  2. Penerapan new normal dimulai dengan melakukan aktivitas Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Kegiatan Publik lainnya yang berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai standar kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
  3. Semua aktivitas masyarakat setiap hari paling lambat selesai pukul 21.00, selanjutnya untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah kecuali aparat keamanan, petugas medis, gugus tugas Covid-19, petugas keamanan kantor, petugas pelayanan umum seperti PLN dan ASN yang sedang bertugas.
  4. Setiap aktivitas Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Kegiatan Publik lainnya dilaksanakan dengan jumlah orang paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan dan wajib menerapkan protokol kesehatan.
  5. Penanganan khusus terhadap situasi darurat seperti penanganan orang sakit, hamil atau melahirkan, kematian, kebakaran, tindak pidana, da hal lain bersifat mendesak, tetap diperbolehkan tanpa pembatasan jam berlaku.
  6. Setiap Penyelenggara aktivitas Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Kegiatan Publik lainnya, wajib menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan berdasarkan protokol kesehatan di tempat kegiatannya masing-masing.
  7. Pimpinan perangkat daerah, Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan dan setiap sektor pelayanan publik wajib menerapkan protokol kesehatan, serta tidak melakukan tindakan yang menghambat produktivitas ekonomi masyarakat.
  8. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di rumah/tempa ibadah dilaksanakan berdasarkan surat keterangan rumah ibadah aman Covid-19 dari Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan sesuai tingkatan rumah ibadah setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama serta instansi terkait dengan mempertimbangkan status zona di daerah dan perkembangan kasus penularan Covid-19.
  9. Seluruh aktivitas sosial masyarakat di antaranya berupa pelaksanaan acara perkawinan, sambut baru, khitanan, syukuran dan/atau kegiatan/acara sejenis, dapata dilaksanakan dengan memperoleh izin dari Gugus Tugas Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan dan Kepolisian setempat dengan memperhatikan ketentuan jam aktivitas dan dilaksanakan dengan jumlah orang paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan dan wajib menerapkan protokol kesehatan.
  10. Setiap aktivitas pendidikan termasuk kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan mengumpulkan semua siswa/mahasiswa pada satu kegiatan dalam ruangan yang melebihi batas jumlah maksimal satu rombongan belajar, atau dengan jumlah orang paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan dan wajib menerapkan protokol kesehatan.
  11. Setiap orang yang masuk dan/atau keluar wilayah Kabupaten Sikka, wajib memenuhi seluruh standar administrasi Bebas Covid-19 berdasarkan protokol yang ditetapkan.
  12. Petugas keamanan yang berasal dari Polres Sikka, Kodim 1603 Sikka, Lanal Maumere, Brimob Maumere dan Satuan Pamong Praja Kabupaten Sikka, tetap melaksanakan pengamanan dan pembinaan kepada masyarakat pada tempat-tempat keramaian seperti pasar, toko, kios, rumah makan, terminal, tempat hiburan, tempat ibadah, tempat kerja, sekolah/sarana pendidikan, bandara, pelabuhan dan tempat keramaian lainnya untuk menuju pemberlakuan new normal di Kabupaten Sikka.
  13.  Setiap Petugas pengamanan dan kesehatan di wilayah perbatasan, terminal, bandara, dan pelabuhan laut tetap memberlakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan sesuai prosedur yang ditetapkan.
  14. Setiap orang, kelompok, dan/atau badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penerapan persiapan new normal di wilayah Kabupaten Sikka diberikan sanksi.

Terdapat dua jenis sanksi yang diberlakukan untuk mengatur persipan pemberlakuan new normal, antara lain: pembinaan dalam bentuk teguran lisan dan/atau teguran tertulis; pengabdian kepada masyarakat seperti kerja bakti; pembubaran atau pengentian kegiatan; penutupan sementara kegiatan; pencabutan Surat Izin Usaha dan/atau penyitaan SIM bagi pengemudi kendaraan; sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (dipantara)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY