Lembaga Pemantau Pilkada Kalimantan Barat Sepi Peminat

KPU Pilkada 2018

Pontianak, Semarak.news – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat (KPU Kalbar) telah membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Kepala Daerah 2018 sejak tanggal 12 Oktober 2017 s.d 11 Juni 2018. Namun, masih sedikitnya minat dari masyarakat untuk menjadi Lembaga Pemantau Pilkada Kalbar.

Terkait hal tersebut Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat, Kasiono, MPd, Rabu (21/2/2018), menyampaikan bahwa saat ini hanya ada satu yang mendaftar sebagai lembaga Pemantau Pilkada yaitu Lembaga Independen Pemantau Demokrasi (LIPD) dan itupun masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi.

“Ada satu lembaga yang jauh-jauh hari sudah menghubungi kita, kita verifikasi, tapi ada beberapa syarat yang belum dipenuhinya, soal keindepenenan dan anggaran,” jelas Kasiono.

Minimnya minat masyarakat tersebut karena tidak adanya anggaran bagi Lembaga Pemantau untuk melakukan pemantauan. Selama ini anggaran yang digunakan untuk kegiatan pemantauan berasal dari independen itu sendiri.

“Banyak pemantau mengira mereka datang kesini, KPU Provinsi, anggarannya dari kita, padahal kan harus secara mandiri mereka menyediakan itu, pemantauan di wilayah mana dan kegiatan apa,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyediakan anggaran bagi orang yang telah meluangkan waktunya ikut dalam Lembaga Pemantau Pilkada agar dalam pelaksanaan pemantauan dapat optimal. Sehingga Pilkada Kalbar dapat menjadi Pilkada yang kondusif dan berintegritas

Namun, diluar dari minimnya minat masyarakat untuk bergabung dengan Lembaga Pemantau Pilkada Kalbar, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam Pilkada Kalbar mulai dari proses perencanaan anggaran dan kegiatan sampai masa kampanye Pilkada saat ini masih kondusif.

“Sampai hari ini semua proses perencanaan program anggaran dan kegiatan tidak ada masalah, masih kondusiflah dari secara kelembagaan pun kita masih terkendali,” timpalnya.

Kekondusifan yang berjalan sampai saat ini dikarenakan adanya koordinasi dengan tim kampanye dari Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga agar tetap kondusif seperti pemilihan terdahulu.

“Jadi, kita sering Rakor (Rapat Koordinasi) dengan tim kampanye dari pasangan calon, membicarakan soal kampanye terutama bahwa menyerukan kita agar tidak membawakan hal yang berkaitan dengan SARA, Suku, Agama Ras dan sebagainya. Ini karena berpedoman pada pengalaman pemilihan terdahulu Kalbar ini cukup aman lah begitu, terkendali dan kondusif,” tukasnya.(far)

TINGGALKAN BALASAN