Launching Posko Pengaduan Penggusuran Kota Surabaya di Kantor YLBHI Surabaya

Launching Posko Pengaduan Pengaduan Penggusuran Kota Surabaya

Surabaya, Semarak.News – Posko Pengaduan Penggusuran Kota Surabaya resmi di launching pada 1 Maret 2018 pukul 13.30 di kantor YLBHI Surabaya.

Akhir-akhir ini penggusuran tempat tinggal warga mulai sering dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menanggapi fenomena tersebut, Wachid Habibullah, Koordinator Penangan Kasus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Surabaya bersama Aliansi Tolak Penggusuran Kota Surabaya, membentuk Posko Pengaduan Penggusuran Kota Surabaya. Posko tersebut berlokasi di Kantor YLBHI Surabaya Jalan Kidal no 6 Surabaya dari hari Senin-Jumat pukul 09.00-14.00 WIB. Tujuan didirikanya posko tersebut untuk menampung seluruh masalah-masalah yang berhubungan dengan penggusuran di Surabaya. Sehingga seluruh masalah penggusuran terpantau oleh Aliansi Tolak Penggusuran Kota Surabaya dan Awak Media.

Aliansi Tolak Penggusuran Kota Surabaya merupakan gabungan dari YLBHI-LBH Surabaya, FMN, Rakapare, LKBHMI Surabaya, Arkom Jatim dan Paguyuban Wrga Korban Penggusuran Kota Surabaya. Menurut data YLBHI Surabaya terdapat beberapa wilayah yang berpotensi menjadi korban penggusuran. Wilayah tersebut meliputi Medokan Semampir, Tegal Timur Baru, Stren Kali Kandangan wilayah Asemrowo, Tambak Oso, Wonokusumo, Bulak Banteng Banderejo serta Gunung Anyar.

Wachid Habibullah menyatakan bahwa Penggusuran secara sepihak bertentangan dengan UU no 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa warga yang telah menghuni sebuah lahan selama lebih dari 20 tahun maka berhak mengajukan diterbitkanya sertifikat hak milik atas lahan tersebut. Aturan tersebut didasari atas data BPN bahwa sejak akhir tahun 2016, baru 44% lahan yang bersertifikat. Namun yang terjadi dilapangan, warga yang sudah puluhan tahun tinggal dan membayar PBB atas lahan tersebut, seperti warga Medokan Semampir, akan digusur dampak proyek perluasan makam Keputih. Sebelum kasus makam Keputih terjadi, warga sudah mengajukan penerbitan sertifikat lahan namun tidak ditindak lanjuti.

Hartoyo

Dalam acara tersebut, Sekertaris Paguyuban Warga Medokan Semampir, Hartoyo, sangat mendukung pembentukan Posko tersebut. “Agar kita bisa bersama-sama melawan kebijakan Pemerintah yang tidak pro rakyat” ujarnya. Hartoyo merupakan salah satu warga yang rumahnya akan digusur karena proyek perluasan Makam Keputih. Dalam kasusnya, klaim yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya atas lahan yang disengketakan menimbulkan pertanyaan. Karena Sertifikat tanah yang tidak jelas asal usulnya, dan keterangan kecamatan yang salah. Dimana seharusnya tertulis kecamatan Medok Semampir, malah tertulis kecamatan Keputih.

Samsul Hadi

Samsul Hadi, Ketua RT 02 RW 05 Tambak Oso, yang merupakan salah satu warga yang rumahnya akan digusur untuk perluasan sungai Kandangan, merasakan bahwa pemerintah tidak pro rakyat kecil. Dalam kasusnya warga sebenarnya tidak masalah jika terjadi penggusuran untuk normalisasi sungai. Namun cakupan wilayah normalisasi sungai dianggap terlalu luas, yakni 50 meter dari pinggir sungai saat ini. Padahal kalau dihitung dari jembatan terdekat, seharusnya normalisasi hanya 15 meter dari pinggir sungai saat ini. Pihaknya juga menyayangkan sikap Pemkot Surabaya yang seakan tidak pro rakyat kecil. Karena Perumahan Pakuwon yang berada tak jauh dari lokasi penggusuran, tidak terkena dampak proyek normalisasi sungai dan pembuatan pintu air. Padahal Perumahan tersebut berada persis disamping sungai Kandangan.

Qomarudin

Qomarudin, warga Tamabak Oso, menambahkan bahwa dirinya secara pribadi mendukung setiap program pemerintah demi kepentingan bersama. Namun dirinya berharap juga pemerintah tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban. “Pemkot (Surabaya) Jangan hanya berani dengan wong cilik” ujarnya.

Andre

Andre, Perwakilan dari Warga Gunung Anyar, merupakan masyarakat yang akan menjadi korban penggusuran dari proyek pembangunan Kebun Raya Mangrove terbesar di Dunia oleh Pemkot Surabaya. Pihaknya sebenarnya mendukung rencana tersebut, karena menyangkut nama Indonesia di mata dunia. Namun pihaknya menyayangkan karena sampai saat ini masih belum jelas masalah ganti rugi terkait lahan yang akan digusur. “Sejauh ini bahkan kami sudah melaporkan ke Ombudsman namun belum ada tanggapan.” Pihaknya menambahkan bahwa warga memiliki sertifikat kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas lahan yang diklaim sebagai bagian dari lahan konservasi mangrove. Tapi mengapa pada Februari 2017, Satpol PP datang dan menyegel rumah-rumah seolah warga merupakan penduduk liar yang harus ditertibkan.

Luthfi

Dari perwakilan Tegal Timur Baru, yang memang sudah menjadi korban penggusuran, Luthfi, mewanti-wanti agar warga yang tanahnya akan digusur jangan lengah. Berkaca dari penggusuran di Tegal Timur Baru, penggusuran dilakukan secara mendadak di pagi hari. Saat itu warga dan mahasiswa kembali ke rutinitas masing-masing sehingga tidak berada di lokasi penggusuran. [AK]

TINGGALKAN BALASAN