KPUD Gowa Gelar Rapat Evaluasi Dan Koordinasi

Berlangsung Rapat Koordniasi dan Evaluasi KPUD Gowa (Sumber : Semarak.news)

Makassar, Semarak.news. Persiapan demi persiapan terus dilakukan KPUD di Sulawesi Selatan menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018. Kemarin 28 Februari 2018, KPUD Gowa Gelar Rapat Evaluasi Dan Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Coklit Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulsel 2018.

Hadir dalam rapat tersebut pengurus KPUD Gowa seperti Ketua KPUD Gowa Zainal Ruma, S.Pd, MM., Muhtar Muis S.S., Sukman, S.Ag., MM., Arief Budiman, S.Sos., Nuzul Fitri S.Th.I., MA.Hum., dan perwakilan KPUD tiap Kecamatan Kab. Gowa.Rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan koordinasi tiap kecamatan dengan KPUD Gowa. Zainal Ruma cukup prihatin dari sekitar 170an berkas, tim seleksi Sulsel hanya mengambil 60 berkas.

“Dari 172 pengumuman berkas Sulsel, tim seleksi hanya mengambil 60. Mungkin karena komputernya hanya 60 buah.” ucap Ketua KPUD Gowa, Zainal Ruma saat beri sambutan di Hotel Ibis Makassar (28/2).

Zainal sempat bertanya kepada hadirin yang merupakan anggota KPUD Gowa terkait bagaimana penanganan terhadap penduduk yang tidak memiliki identitas. Namun dia menyayangkan tidak ada jawaban teknis yang dikeluarkan, hanya jawaban normatif. Zainal menegaskan bahwa untuk penduduk tersebut dimasukan datanya kedalam Form AC.

“Bagaimana dengan pemilih yang tidak punya identitas? Tanggapannya dimasukkan datanya, dibiarkan saja, tidak usah diakomodir, disampaikan kepada pemerintah setempat bahwa tidak punya KTP, didata dan koordinasi dengan Camat, dan didata. Itu adalah pertanyaan logika, tetapi jawaban dari para peserta tidak nyambung semua. Kita kerja teknis bukan kerja normatif, harus jelas dan terukur. Kan ada Form AC itu yah dimasukan kesitu. Nanti tetap KPU akan laporkan ke pejabat daerah setempat.” tegas Zainal.

Ketua KPUD Gowa menegaskan bahwa jangan sampai kejadian pada Pilgub 2013 terjadi lagi. Sewaktu itu ada penduduk yang tidak terdata, ada juga yang tidak memiliki identitas, dan lain-lain. Namun banyak yang menuduh bahwa KPU segaja tidak mendata, KPU memihak kepada salah satu calon, dan lain sebagainya. Pihak KPU jangan meremahkan hal tersebut dengan dalih bahwa saat pencoblosan ada hak suara tambahan, tapi tetap harus kerja profesional di awal.

“Pada Pilgub 2013 terdapat kasus data-data yang tidak masuk, ternyata form AC tidak dilaporkan hanya disimpan. Jadi, form AC harus dimasukkan semua yang tidak punya identitas, seperti ktp. Jangan berfikir walaupun tidak terdaftar di DPT, tetap bisa menggunakan hak pilik dengan datang 1 jam sebelum pemilihan menggunakan hak tambah pemilih. Tetap harus didata dari awal agar akurat pada saat pemilihan.” pungkasnya.

Pihak KPUD Gowa berharap datanya bisa lebih baik dibandingkan dengan data Pilkada 2015 atau minimal sama. Rohnya KPU adalah akurasi data pemilih karena merupakan hal yang sangat sensitif. (MM)

TINGGALKAN BALASAN