KPU Gencar Melakukan Sosialisasi Pilkada NTB 2018 Kepada Pemilih Pemula dan Masyarakat Disable Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat – Pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang dijadwalkan akan menjadi sebuah pesta demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. KPU RI telah menetapkan jadwal pencoblosan dalam event Pilkada Serentak 2018 yang akan diselenggarakan di 171 daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada serentak tahun ini akna menjadi event yang lebih besar dibandingkan dengan perayaan Pilkada sebelumnya karena terdapat 171 daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang pemilihan kepala daerah tersebut.

Pihak KPU RI beserta KPU di masing-masing daerah yang akan melaksanakan Pilkada kerap melakukan berbagai upaya dalam bentuk sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan berpolitik, khususnya untuk berpartisipasi dalam acara Pilkada Serentak 2018.

Di Provinsi NTB sendiri, saat ini telah memasuki tahap pemutakhiran data pemilih yang akan ditetapkan dalam bentuk DPS. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi NTB akan diselenggarakan dalam acara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota di tiga Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Bima. KPU di masing-masing daerah pilih saat ini telah mengumpulkan data pemilih yang direkap oleh PPDP setempat dan akan segera dirilis dalam bentuk DPS.

“Untuk DPS akan secepatnya kami rilis, sedangkan DPT menurut jadwal sekitar tanggal 30 April 2018 akan diselesaikan”, ujar Ketua KPU Provinsi NTB saat ditanyai tentang tanggal rilis DPS dan DPT.

Saat ini, KPU sedang melakukan kegiatan sosialisai Pilkada di masing-masing daerah yang melaksanakan Pilkada. Untuk Kabupaten Lombok Barat sendiri, saat ini menargetkan melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula yang telah dijadwalkan dilakukan di setiap SMA/MA yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Seperti contoh Pada 13 Maret 2018 kemarin, KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan dua sosialisasi sekaligus dalam satu hari. Sosialisasi Pilkada dilakukan di MA Attarbiyah Addiniyah Gersik dan di Sekretariat Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan penyuluhan dan pemaparan materi dalam sosialisasi terhadap pemilih pemula yang dilakukan di tiap-tiap SMA/MA dilakukan setiap hari dan diisi oleh masing-masing Komisioner KPU Lombok Barat. Seperti kemarin lusa sosialisasi Pilkada di MA Attarbiyah Addiniyah Gersik, diisi oleh Marlan, S.Pd. selaku Komisioner Bidang Umum dan Logistik KPU Kabupaten Lombok Barat.  Marlan berpendapat bahwa sangat penting untuk melakukan sosialisasi Pilkada kepada pemilih pemula karena tujuannya untuk menambah pengetahuan mereka terkait bagaimana pelaksanaan Pilkada dan siapa yang harus dipilih dalam Pilkada. “Jangan sampai para pemilih pemula memilih Paslon karena diming-imingi sesuatu, mereka harus tahu bagaimana pribadi dan visi-misi yang diusung”, ucapnya usai melakukan Sosialisasi. Hal ini menjadi gambaran bahwa praktek mobilisasi suara lewat iming-iming uang dan hadiah, atau bahasa kerennya ‘Money Politic’ masih sering ditemui di setiap pelaksanaan Pemilihan. Marlan juga menjelaskan kepada siswa MA Attarbiyah Addiniyah Gersik bahwa apabila mereka menerima pemberian dari Paslon sebagai hadiah untuk memilih Paslon tersebut, maka mereka memberi jalan bagi Paslon untuk melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun acara berlangsung dengan lancar namun perlu dilakukan secara berkala agar pemahaman terhadap Pilkada, khususnya bagi pemilih pemula dapat diserap dengan lebih efektif.

Beranjak dari Gersik, siangnya KPU Kabupaten Lombok Barat menggelar sosialisasi Pilkada berikutnya di kediaman Mbak Fitri Nugrahaningrum di Karang Bedil Selatan, Sekretariat Pertuni Kabupaten Lombok Barat. Acara ini diisi oleh Sekertaris KPU Lombok Barat, Lalu Suherman, dan tiga Komisioner KPU Lombok Barat sekaligus yakni Suhardi, S.IP., MH selaku Komisioner Bidang Hukum, Muhammad Amrullah, SE., MM, selaku Komisioner Bidang Teknis, dan Marlan, S.Pd. Acara ini diikuti oleh masyarakat penyandang disabilitas yang tergabung dalam Pertuni Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan yang diselimuti dengan hujan difokuskan pada komunikasi antara KPU dengan masyarakat disable khususnya tuna netra tentang prosedur pemilihan yang sesuai dengan keadaan mereka. Pertuni Kabupaten Lombok Barat mewakili Pertuni seluruh Indonesia berharap kepada pemerintah dalam hal ini KPU untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat disable agar dapat menggunakan hak suaranya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 karena masyarakat disable juga ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali tersebut.

Mbak Fitri selaku Ketua DPD Pertuni Provinsi NTB juga memberikan tanggapan terkait dengan Pilkada NTB 2018. Yang pertama bahwasanya Pertuni berharap Pemerintah dapat memberikan fasilitas termasuk prosedur pemilihan, template pencoblosan, serta pelatihan teknis petugas TPS sehingga masyarakat disable dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Yang kedua, Pertuni juga berharap tiap-tiap Paslon untuk datang melakukan tatap muka dengan Pertuni agar dapat dikenali dan diketahui visi-misinya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemilihan. Kemudian apabila telah terpilih pemimpin NTB diharapkan dapat merealisasikan hak-hak masyarakat disable yang telah diatur dalam UU No. 8/2016 tentang disabilitas serta membuat Perda-Perda turunan dari UU tersebut untuk mensejahterakan masyarakat disable khususnya di Provinsi NTB, umumnya di seluruh Indonesia.

“Selama ini kami, utamanya disable tuna netra, seringkali ditipu oleh pendamping pemilih saat melakukan pemilihan di Pilkada atau Pemilu, selain itu ada petugas di TPS dirasa kurang ramah padahal masyarakat disable adalah pribadi yang sensitif. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut sehingga kami sebagai Warga Negara Indonesia juga dapat berpartisipasi dalam Pemilu Akses”. Tambah Mbak Fitri.

Hal tersebut menjadi gambaran bahwa pelaksanaan Pilkada dan Pemilu di Indonesia sampai saat ini masih terdapat pelanggaran. Untuk itu agar menjadi sebuah tanggung jawab bagi pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut utamanya mengawasi praktek Money Politic. Selain itu juga menyadari bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam memberikan suara terlepas dari keadaannya, untuk itu agar pemerintah lebih peduli dan memfasilitasi, khususnya masyarakat disable karena mereka juga Warga Negara Indonesia yang memiliki hak. Seperti motto dari Pertuni, “Jangan Santuni Kami, Namun Santunkan Kami Diranah Kehidupan Bermasyarakat”.

TINGGALKAN BALASAN