KPU & Bawaslu Banyak PR Tahun Ini

Salah satu acara terbesar di tahun ini adalah penyelenggaraan Pemilu. Sehingga tidak heran apabila tahun 2018 dan 2019 disebut-sebut sebagai tahun politik dan tahun pesta demokrasi, dimana di tahun tersebut diselenggarakaannya Pilkada, Pemilu, dan puncaknya yaitu Pilpres.

Banyak hal yang dipersiapkan oleh partai politik agar calon-calon yang diusung oleh partai politik masing-masing dapat terpilih. Selain partai politik, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu ( Badan Pengawas Pemilu) juga melakukan banyak persiapan agar dapat terselenggarakannya Pemilu dan Pilpres yang Langsung, Umum, Bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas Pemilu ( LUBERJURDIL).

Sejak 17 Februari 2018 semua peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye hingga 23 September 2018. Masa kampanye pemilu baru akan berlangsung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Meskipun demikian, banyak atribut-atribut kampanye yang sudah bertebaran.

Contoh Sejumlah 50 Alat Peraga Kampanye di Manado ditertibkan oleh  Bawaslu yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.  Pentertiban Alat Peraga Kampanye ini dilakukan di 11 Kecamatan mulai dari Kecamatan Malalayang sampai Bunaken Darat di Kota Manado. Alat Peraga Kampanye Yang diamankan berupa baliho, spanduk sampai stiker milik dari Golkar, PKS dan PAN, dan PDIP. Padahal sebelumnya bawaslu  sudah memberikan peringatan kepada seluruh partai politik peserta pemilu beserta Caleg agar menurunkan sendiri APK .

Melihat dari kejadian di atas bisa dibayangkan betapa berat beban KPU  dan Bawaslu. Selain mengemban tugas yang cukup berat dikarenakan asas Pemilu dan integritas Pemilu harus dapat terwujud secara nyata dalam pengaturan semua tahapan pemilu, dan termasuk kegiatan kampanye para caleg dan capres 2019. Ditambah lagi  Pemilu 2019 diikuti sebanyak 14 partai politik dimana masing-masing partai politik mementingkan calon-calonya masing-masing dengan berbagai macam cara. Termasuk dengan cara melanggar aturan-aturan yang telah ada.

Padahal jika kita pikir kembali, aturan dibuat bukan untuk mempersulit, melainkan karena untuk mengatur agar pemilihan pemimpin di Indonesia bisa lebih tertata, lebih baik, dan lebih adil. Dengan harapan dengan semakin baiknya pelaksanaan Pilkada, Pemilu, Pilpres berlangsung, semakin baik pula pemimpin yang akan terpilih nanti.

TINGGALKAN BALASAN