Koruptor! Mau Diapakan?

Pemerintah baru-baru ini membuat kebijakan berupa pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara yang tersangkut kasus korupsi.  Jumlah seluruh yang terlibat sebanyak 2.357 orang. Pemberhentian tidak hormat atas ribuan PNS itu termaktub dalam surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin,serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. “Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018,” ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Pertanyaan sekarang apakah para koruptor itu hanya dipecat sebagai hukuman mereka yang telah merugikan Negara? Apakah itu cukup dan adil? Lalu bagaimana dengan negara- negara lain dalam menyikapi kasus korupsi? Berikut ini merupakan negara-negara yang memiliki kebijakan khusus terkait hukuman terhadap para koruptor :

Cina

Sejak Xi Jinping menjadi Presiden Cina di tahun 2013, hukuman mati diberlakukan untuk semua pelaku korupsi tanpa terkecuali. Tak peduli apakah dia petugas biasaataukah pejabat tinggi, jika tertangkap korupsi maka konsekuensinya nyawa. Sejaksaat itu, ribuan orang sudah menjalani eksekusi yang beragam bentuknya. Mulai dari ditembak di tempat kusus hingga ditembak di depan umum. Liu Zhijun, mantan Menteri Perkeretaapian termasuk yang dieksukusi mati karena kasus korupsi dan suap. Sementara Zhou Yhongkang, mantan pejabat tinggi negara, kini mendekam di penjara untuk menghabiskan sisa hidupnya. Pemerintah Cina berkeyakinan hanyalah hukuman terberat seperti eksekusi mati dan penjara seumur hidup yang bisa membuat koruptor jera.

Korea Utara

Meski banyak yang menerapkan hukuman mati bagi terpidana korupsi, tapi eksekusi ala Korea Utara ini mungkin yang paling bikin ngeri. Tahun 2013 lalu, Kim Jong-Un mengeksekusi pamannya sendiri, Jang Song-Thaek yang dikenai sejumlah tuduhan yaitu mulai dari korupsi hingga merencanakan kudeta. Setelah tewas ditembak, tubuh Jang Song-Thaek dijadikan makanan untuk anjing kelaparan dan dipertontonkan didepan seluruh pejabat negara. Tapi di Korea Utara, penerapan hukuman mati sangatlah ambigu. Tak hanya terbukti korupsi, tertidur saat meeting atau membantah kata-kata Kim Jong-Un juga bisa membuat seseorang berakhir di meja eksekusi.

Korea Selatan

Untuk penegakan hukum, pelaku korupsi di Korea dihukum dengan penjara dan dikucilkan dari masyarakat serta keluarga. Hukuman sosial di Korea Selatan memang seringkali lebih berat daripada konsekuensi legalnya. Ambilah contoh mantan PresidenKorea Selatan Roh Moo Hyun, yang tersangkut kasus korupsi. Karena tak tahan menahan rasa malu, Roh akhirnya bunuh diri dengan menerjunkan diri dari atas bukit. Hukuman sosial inilah yang kiranya kurang tertanam di Indonesia.

Amerika Serikat

Amerika Serikat tidak punya badan khusus penanganan korupsi seperti KPK, juga tidak percaya akan hukuman mati karena alasan hak asasi. Koruptor biasanya diganjar ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan denda 2 juta Dollar. Tapi pada kasus tertentu, ancaman untuk dideportasi ke negara lain juga bisa diterapkan kepada para koruptor. Meski tergolong negara maju, dugaan korupsi di dalam pemerintahan juga masih sangat tinggi.

Jerman

Korupsi memang tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga negara-negara maju di Eropa. Transparansi di Jerman sangatlah tinggi, tapi kasus-kasus korupsi yang berbentuk penyuapan masih juga terjadi. Sama seperti Amerika, Jerman juga tidak mempunya lembaga khusus yang mengurusi korupsi. Seseorang yang terbukti korupsi, akan mendapat hukuman seumur hidup dan diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang sudah dikorupsi.

Jepang

Secara hukum, kasus korupsi di Jepang hanya akan diganjar dengan hukuman maksimal 7 tahun. Jepang juga tidak punya undang-undang yang khusus korupsi. Tapi diluar hukum, budaya malu dan harakiri lebih kuat untuk mengatasi persoalan korupsi. Saat seorang pejabat terbukti melakukan korupsi atau terlibat suap, pengacara akan membujuknya untuk mengundurkan diri jabatan dan mengembalikan semua yang sudah ‘diambil’ dari negara. Tapi karena ‘budaya malu’ ini, banyak koruptor di Jepang yang kemudian memilih bunuh diri. Bandingkan dengan koruptor di Indonesia yangtak punya malu dan bebas saja melenggang bagai terhormat.

 Arab Saudi

Hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah syariat Islam. Hukuman bagi seorang pencuri adalah potong tangan. Tapi korupsi berbeda dengan pencuri. Korupsi adalah bentuk kriminal yang lebih berat daripada sekadar mencuri. Karena itu, hukumannya juga jauh lebih berat. Untuk koruptor, hukuman mati sudah menanti. Berbeda dengan eksekusi hukuman mati Cina dengan cara ditembak, di Arab Saudi hukuman mati dilakukan dengan qisas, alias pancung atau dipenggal. Inilah yang membuat hukum ini terlihat kurang manusiawi, meskipun intinya sama-sama hukuman mati.

Berdasarkan negara-negara di Indonesia, Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesiamerupakan Negara hukum, namun dirasa hukum Indonesia melemah apabila berhadapan dengan kasus korupsi. Paling parah koruptor hanya dihukum 15 tahun penjara. Lalu, bagaimana perubahan yang terjadi? Tentu ada perubahannya yaitu semakin menjamurnya para koruptor di Negeri ini. Mereka seperti lintah penghisap yang semakin haus akan darah. Bahkan ada mantan koruptor yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019 nanti.

Diharapkan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberhentikan tidak hormat para ASN yang terlibat kasus korupsi dapat mengurangi bibit-bibit koruptor di Negeri ini. Memang susah untuk menghilangkan hal sudah menjadi budaya, tetapi ingat susahbukan berarti mustahil.

TINGGALKAN BALASAN