Penulis: Angga Budi*

Pengelolaan air bersih di Ibukota sangat menggiurkan, terlebih Jakarta merupakan pusat kekuasaan dan bisnis Indonesia. Bisnis tirta di Jakarta selama ini dikuasai oleh korporasi swasta. Namun sejak Joko Widodo menjabat sebagai Gunernur DKI Jakarta, masalah ini menjadi atensi dan berencana diakuisisi oleh Pemda DKI. Selanjutnya pada saat Ahok naik menjadi Gubernur, pengelolaan air bersih berada di tangan Pemda. Sayangnya, saat Anies-Sandi memegang kekuasaan, air bersih kembali dijual ke pihak swasta. Seperti apakah sebenarnya bisnis pengelolaan air di Ibukota dan perusahaan apa yang bermain serta orang di balik korporasi tersebut?

Sebelum itu, perlu kita pahami bahwa air yang merupakan kekayaan alam seharusnya tidak boleh dikuasai oleh perusahaan swasta. Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kemudian perkuat oleh Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Atas dasar tersebut, maka korporasi air bersih adalah hal yang melanggar hukum.

Tahukah anda? Ada dua Perusahaan Swasta yang mengelola Air Bersih di Jakarta, yakni Palyja yang melayani daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan sebagian Jakarta Pusat; dan Aetra yang melayani Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan sebagian Jakarta Pusat. Usut demi usut Sandi Uno pernah sangat marah dengan sikap Ahok. Karena Ahok menolak damai dan tetap keras. Ini berdampak saham holding company, Acuatico Pte Ltd yang memegang Porfolio 95% saham PT Aetra Air Jakarta yang tadinya dibeli dari PT Thames PAM Jaya (TPJ), anjlok di bursa Singapore. Pemegang saham utama dari Acuatico Pte Ltd adalah Roesan Roeslani dan Sandiaga Uno melalui PT Recapital Advisors. Ya, nama Sandiaga Uno ada di perusahaan Aerta, merupakan tambang uang tunai triliunan rupiah.

Ketika itu dengan jatuhnya saham Acuatico Pte Ltd membuat akses menarik hutang untuk ekspansi juga berhenti. Dampaknya kinerja dari PT Aetra Air Jakarta semakin buruk pelayanannya. Dengan demikian Ahok punya alasan hukum untuk mengambil alih swastanisasi Air itu menjadi milik Pemda DKI. Tapi belum sempat mendepak, Ahok dapat dikalahkan oleh Sandi lewat pilkada. Bulan Juni 2017 bersamaan dengan kemenangan Anies-Sandi, Sandi melepas saham Acuatico Pte Ltd kepada Grup Salim melalui anak usahanya, Moya Indonesia Holdings Pte Ltd.

Kalau dilihat laporan keterbukaan Moya Holdings Asia Limited di Singapore Stock Exchange, nilai akusisi seluruh saham Acuatico senilai US$92,87 juta atau setara dengan Rp1,24 triliun. Sandi untung besar. Padahal kalau Sandi kalah, nasib sahamnya akan jatuh dan diambil alih Pemda DKI dengan harga sampah. Dan kini Pemda DKI tak bisa berbuat banyak karena sudah melegitimasi perpanjangan izin PT Aetra Air Jakarta. Tentu dengan akusisi ini akan membuat saham Moya Indonesia Holdings Pte Ltd semakin naik yang membuat kaya raya Salim Group dan Sandi tentunya.

Tapi tahukah anda bahwa pelanggan Aetra hingga desember 2016 adalah 435.777 dengan cakupan pelayanan hingga Desember 2016 adalah 60,77%. Artinya peuang tumbuh dimasa depan masih sangat besar. Hitunglah berapa uang tunai mengalir ke kas perusahaan setiap bulan. Hebat. Cari uang di negeri ini menggunakan politik untuk kaya memang sangat mudah. Modalnya hanya nasi bungkus dan ayat Quran. Predator pun jadi dewa bagi rakyat 56% rakyat.

Belum terpasoknya air bersih ke rumah warga, selain karena biaya pemasangan yang mahal, disinyalir juga karena buruknya kinerja Perusahaan Swasta. Untuk itulah, Ahok mengingatkan agar Perusahaan Swasta tersebut memperbaiki diri. Kalau tidak sanggup, maka Ahok akan mengambil alih pengelolaan tersebut. Ahok berjanji akan membangun sendiri pengolahan air.

Ya, Aetra dalah Perusahaan Air Bersih yang pemasangan instalasi Air Bersihnya paling rendah. Jika Palyja menyebutkan per Oktober 2016, jumlah pelanggannya sudah melayani lebih dari 3 juta pelanggan, maka Aetra menyebutkan, sampai dengan per November 2015 jumlah pelangganya sudah mencapai 420.233 pelanggan. Sangat jauh target yang dipenuhi Aetra.

Pada saaat kampanye Pilgub DKI, Sandiaga dengan percaya diri menyatakan akan membangun Jaringan air bersih katanya akan dibangun agar permukiman padat warga, bantaran kali ataupun wilayah pinggir kota tetap dapat memanfaatkan air bersih. Sandiaga wajar saja berani menjamin hal tersebut karena dia punya saham di perusahaan. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting, mengapa ketika jadi Wakil Gubernur nanti akan menyediakan hal tersebut bagi warga? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin?

Sekedar informasi, ada lebih dari 5 juta warga Jakarta yang belum menikmati air bersih. Seandainya saja Aetra dipercaya melakukan pemasangan pipa baru 1 juta warga dengan tarif kita ratakan 1 juta, maka anada tahu berapa yang Aetra dapat?? Rp 1.000.000.000.000. Itu kalau dapat 1 juta pelanggan baru, kalau lebih?? Tentu semakin besar. Lalu Sandiaga dapat berapa?? Hanya Sandiaga yang tahu. Itulah mengapa dana kampanye dari kantong pribadi sebesar Rp 46,7 miliar tidak sebanding dengan keuntungan yang akan didapatkannya.

Itulah Sandiaga Uno, korporat hebat yang super kaya hasil dari monopoli dan kejahatan terhadap rakyat. Apapun yang dilakukan oleh PT Aerta, Sandi jelas sudah melanggar amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. Seharusnya air bersih dikuasai negara untuk kepentingan rakyat, namun oleh Sandi dimonopoli untuk kepentingannya sendiri. Banyak emak-emak yang bertanya kenapa bisa Sandi di usia muda menjadi kaya raya. Dan emak-emak sadar bahwa bisnis Sandi tidak bersih, penuh dengan penindasan berbungkus korporasi. Target Sandi selanjutnya: berkuasa di Indonesia sehingga bisa mengeruk kekayaan tanpa batas dan tanpa ada yang melarang.

*) Mahasiswa Universitas Pancasila

LEAVE A REPLY