Komentar: Meningkatkan pengaruh global Indonesia memerlukan soft power

Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan bahkan Thailand telah mengungguli Indonesia dalam hal ini. Dalam Global Soft Power Index 2023, semuanya berada di atas Indonesia yang berada di peringkat ke-45. Masih banyak yang harus dipelajari mengenai bagaimana negara-negara ini mengelola kapasitas soft power mereka.

Ambil contoh negara tetangga Thailand. Melalui upaya gastro-diplomatik yang dipimpin pemerintah, Thailand telah berhasil meningkatkan jumlah restoran dari 5.000 pada awal tahun 2000an menjadi 15.000 pada tahun 2018.

Laporan terbaru dari Pew Research Center menunjukkan bahwa restoran Thailand mencakup 11 persen dari seluruh restoran Asia di AS – peringkat ketiga yang paling banyak dikunjungi setelah Cina dan Jepang. Ekspor pertanian dan pariwisata Thailand juga meningkat. Ini membantu meningkatkan pengaruh budaya Thailand.

Perubahan paradigma diperlukan

Memasukkan soft power ke dalam agenda geostrategis Indonesia memerlukan perubahan paradigma oleh para pembuat kebijakan. Paradigma yang umum adalah bahwa sumber kekuatan utama Indonesia terletak pada jumlah: jumlah penduduk, sumber daya alam, atau wilayah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencontohkan pandangan seperti itu – terbukti dalam buku terbarunya, Paradox Indonesia.

Pengarusutamaan soft power sebagai paradigma kebijakan mengharuskan para pembuat kebijakan di Indonesia untuk mulai melihat sifat asli, keanekaragaman hayati, budaya dan bakat manusia sebagai modal utama pengaruh geostrategis.

Belajar dari pengalaman Thailand, misalnya, Indonesia harus merancang kebijakan komprehensif untuk mengangkat warisan kulinernya secara global. Kebijakan seperti ini akan memperkuat inisiatif yang sudah ada yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan diaspora Indonesia untuk mempromosikan warisan kuliner Indonesia (seperti tempe) ke luar negeri dan mendorong mereka yang ingin berpartisipasi dalam inisiatif tersebut.

Indonesia baru-baru ini meluncurkan program Indonesia Spice Up the World untuk mempromosikan masakan lokal dan restoran di luar negeri, dan masih harus dilihat apakah program ini akan hanya menjadi slogan atau menjadi mangsa ego departemen di antara lembaga-lembaga yang terlibat. Pemerintah sungguh tercela.